Ahok.Org – Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan menyebut bila program kartu Jakarta sehat (KJS) yang disebut program unggulan Jokowi tidak ada bedanya dengan Jamkesda di era Fauzi Bowo. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak menghiraukan kritikan tersebut.
“Terserah ya, secara teknis KJS ini berbeda dengan Jamkesda. Jamkesda dengan dasar hitung Rp 50 ribu per orang untuk per bulan hanya untuk 1,2 juta orang, sedangkan KJS untuk 4,7 juta orang,” kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (7/12).
Sementara itu, program kesehatan Foke yakni keluarga miskin (Gakin) dulunya yang mengelola Jamkesda semua. Hanya saja pola managemen yang diubah sehingga terjadilah pembengkakan.
“Cuma pola diubah, terjadilah orang di luar 1,2 juta pakai SKTM dan terjadilah banyak orang tidak dilayani dan uangnya selalu ngutang kan kurang Rp 200 Miliar, kurang Rp 300 Miliar. Karena sistemnya belum serapi BPJS,” terangnya.
Selama ini, menurut Ahok, Ketua DPRD menghendaki program KJS sesuai dengan Undang-undang. Padahal Ahok menilai sistem KJS ini telah sesuai dengan UU.
“Dan yang kita lakukan sekarang sesuai dengan UU SDSN nomor 40 tahun 2004, UU BPJS nomor 24 tahun 2011, akhirnya ada Jamkesda. Jadi kita menjadi provinsi pertama yang ujicoba yang melakukan sistem asuransi secara menyeluruh, maka kita tetapkan 4,7 juta orang,”terangnya.
Dasarnya penetapan 4,7 juta orang karena mereka merupakan orang yang rentan dan berpotensi tidak bisa berobat. Ahok mengatakan ada sekitar 50 persen dari 4,7 juta jiwa yang memiliki asuransi sendiri.
“Dia enggak mau gimana untuk memisahkan mereka, bukan dengan SKTM tapi dengan pintu masuk Puskesmas. Orang kaya mau enggak berobat ke Puskesmas. Paling mereka bawa pembantunya kan ke Puskemas untuk dirujuk, dan dirujuk pun ke kelas 3. Habis itu bisa naik ke kelas 2,” tandasnya.[Merdeka]
Catat namanya: Ferrial Sofyan
Keterangan: Blacklist
Semoga tidak bisa menduduki jabatan lagi
Hengkang segera dari perpolitikan Indonesia
Setuju, blacklist Ferrial Sofyan
Saya setuju bang Togar, sekalian hengkang dari DKI aja
Setuju..sekalian pengen tau dari partai mana dia? Kalau besok2 partai tersebut masih mencalonkan dia sekalian partainya yg di kucilkan..partai yg tidak menyerap aspirasi rakyat..
Ferrial Sofyan …
Dewan Pembina Partai Demokrat 2010 – 2015
Anggota no 21. (dapat dari situs)
Maju terus Pak Ahok…. rakyat ada di garda depan…. Jakarta Baru, Jakarta Transparan…..
Ya sudah gampang aja koq,bagi warga dki jangan pilih PKS dan Demokrat untuk periode 2014,yz kan?
Waktu kotak2 kampanye janji kesehatan gratis , mereka gak ada yg protes janji apapun dikira angin sorga seperti yg lain tapi setelah menang dan bisa membuktikan janji kampanyenya wah kebakaran jenggot deh mereka
Seperti yg pak ahok bilang, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat saat ini untuk dki dulu, 5 tahun depan, untuk seluruh indonesia. maju terus pantang mundur pak, pendukungmu banyak dan kami sgt berbahagia diwakilkan oleh bapak.
saya pribadi akan kampanye habis2an di internet untuk mendukung JB untuk jadi presiden di indonesia tercinta. usulan bikin partai baru ajah pak yg benar2 adil dan bersih.
Beberapa kemungkinannya:
1. Ada ‘aib’ dibalik Jamkesda, dan ada yang takut terbongkar.
2. Kongkalikong dengan industri kesehatan dan asuransi.
3. Mereka yang selama ini mengambil keuntungan dari kesakitan mayoritas rakyat tak mampu, sedang ketar-ketir.
——
Sepertinya, program KJS akan ditolak DPRD (setidaknya dipersulit) pada saat pembahasan anggaran nantinya..
setuju semua dg perubahan yang dilakukan pimpinan skrg, tp cobalah lihat di puskesmas, petugas kewalahan, pasien membludak, tenaga kurang, shg pelayanan agak lama, akhirnya ada pasien marah2, meng gebrak2 meja, bahkan ada yang memukul tenaga medis. Sbg sesama warga, kami sgt menyayangkan warga spt ini. Warga spt ini justru bisa mencoreng program KJS. Mohon perhatian pak Ahok selain kampanye gratis, juga kampanye agar warga mau antri dan menunggu dg tertib. Kdg warga kita hanya menuntut hak tp lupa kewajiban.
Selain itu bro, pemuda2 dan warga, turun tgn dong. Singsingkan lengan, bantu di puskesmas trdekat,koordinasi dgn hansip jg. Jaga ketertiban masing2, bikin line antrian.
Kawal kebijakan pro rakyat spt ini. JB butuh bantuan kita semua untuk brhasil.
Amiiiin
ya bolehlah di bilang sama program nya…programnya sih oke2aja…tapi yg penting bukan programnya…tapi yg melaksanakannya…kalo Pak Ahok sekarang…saya yakin bahwa beliau mengerjakan programnya dengan tepat dan ga pake lama n mbulet..karena tidak ada kepentingan pribadi…kalo program jamkesda…itu apa??”jaminan kesejahterahan ndasmu”..saya yakin tidak tepat sasaran semua itu…Maju trus pak Ahok..
bro2 yang biasa dijalur ini kalo bisa kita bikin satu komoditas apa saja untuk membantu gub dam wagub kita menyelesaikan masalah di DKI, kalo setuju kita cari waktunya untuk berkumpul dan mendiskusikan masalah ini
Setuju, permasalah jkt tdk hny tanggung jawab pemimpin, tp mesti melibatkan smua elemen masyarakat. Ingat, ini adl wkt yg baik buat jkt, kt pny gubernur dan wagub yg pro rakyat! Mari kt dukung dan awasi serta memberi masukan2 yg diperlukan guna membangun bersama u/ jkt baru yg smoga bs menjadi dampak yg positif bg sluruh penjuru indoneia.
Pak Basuki & Pak Jokowi,
Sedikit pertanyaan dan Saran untuk KJS supaya penerapannya tepat sasaran dan mencegah overbudget pada pertanggungjawabannya:
1) Setiap pendaftaran KJS, apa bisa di lakukan filter check secara link online yang realtime, yaitu:
-Apakah calon pendaftar ini sudah memiliki asuransi lain atau belum semisal Prudential, dll
-Apakah penghasilan calon pendaftar KJS dengan laporan pajak/NPWP atau pihak bank, karena kalo orang yang memang termasuk golongan tidak mampu, rasanya tidak memiliki NPWP. kalaupun ada kan bisa di lihat dari penghasilannya apakah layak di prioritaskan fasilitas KJS atau tidak.
Terima Kasih
pak wagub tidak mau zuudzon dng mencurigai warga dgn melihat punya motor atau mobil dan menganggap mrk kaya kmdn tidak dikasih kjs; tapi kjs diberikan kepd mereka yg mau masuk ke kls 3. Sebenarnya semua WNI harus mempunyai NPWP dan wajib membayar pajak bagi yang mampu, sebagai bentuk bela negara. Jadi NPWP bukan hanya unt yang kaya saja, tp unt semua warga negara yg sudah dewasa.
cari tahu nama anaknya, kasih tahu sama anaknya bahwa bapaknya ini tak tahu kerja….dan celakanya udah ndak tahu kerja ndak pake otak lagi….jadi hasilnya ancur bin parah…
Itu blo’on amat sih Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan (si amat aja gak blo’on seperti itu)…? Masa iya sih sampe gak bisa membedakan antara Jamkesda yang hanya 1,2 juta orang dengan KJS yang bisa mencapai 4,7 juta orang…? Aduuuuuh… bisa hancur dan binasa negeri ini jika terus diisi oleh orang-orang blo’on macam itu…
maju terus pak ahok jgn terpengaruh oleh gonggongan anjing2 foke….kawan2 dukung terus pak ahok dan pak jokowi, saya warga kal-tim, walaupun saya tidak bisa merasakan program2 dari pak jokowi dan ahok….tp saya sudah cukup senang karena masih ada org2 yang punya hati nurani spt mereka ber dua……..eh all bentar lg tuh satu lg ada anjingnya sifoke [si rhoma} mau menggonggong, malah katanya mau jadi wapres segala..liat tuh videonya di youtube…lucu bgt..keliatan bgt tuh gobloknya…
Banyak warga “memanfaatkan” KJS ini: terus merokok kan kl sakit gratis, bisa punya anak banyak, kan kl sakit anak2nya ditanggung sama pemda, bpk2 yg mau poligami jadi mendapat “kemudahan” nanti kl istri keduanya mau lahiran bisa pake jampersal, kl istri kedua dan anak2nya sakit bisa pake KJS. Semua gratis-tis. Bisa kacau kl begini. Jadi mohon kpd bpk Jokowi-Ahok, jangan hanya hak2 masyarakat saja yang dipenuhi, tp mereka juga diberikan edukasi: supaya KB, tidak poligami, supaya tidak merokok. Atau diumumkan juga: kecuali penyakit akibat merokok tidak ditanggung dll.