Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menegaskan pihaknya tidak akan main-main untuk menindak tegas oknum yang menjadi calo di Rumah Susun (Rusun) Marunda.
“Ya, cari kalau ada suara (praktik percaloan) itu. Pasti saya cari,” kata Joko Widodo di Balaikota, Jakarta, Selasa (29/1/2013).
Pria yang akrab disapa Jokowi ini pun membedakan, apabila nyatanya oknum tersebut adalah pengelola rusun itu sendiri, maka ia tidak segan memberikan hukuman yang berat.
Namun, mantan Wali Kota Solo ini tidak menjelaskan secara detail hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada oknum yang merupakan pengelola rusun.
“Belum ketemu. Kalau ketemu dan ternyata orang dalam, hilang,” ujar Jokowi.
Sementara, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkapkan Gubernur telah mencopot seorang oknum pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilai mempersulit proses relokasi warga Pluit ke Rusun Marunda.
Selama ini ada anggapan seolah-olah tidak ada yang mau menempati Rusun Marunda. Padahal, kenyataannya banyak warga ingin menempati rusun itu, tetapi dipersulit.
“Kita mungkin akan ganti dia. Hari ini Pak Gubernur sudah perintahkan untuk dicopot,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota Jakarta, Senin (28/1/2013).
Menurut Basuki, banyak warga yang tinggal di sekitar Waduk Pluit sudah bosan dengan banjir. Mereka sama sekali tidak keberatan dipindah ke Rusun Marunda.
“Orang tua, orang miskin, janda-janda, sudah daftar dari tahun 2011 enggak pernah diladeni. Alasannya penuh. Kan isu, selalu ada yang bilang Rusun Marunda tidak ada yang mau. Siapa bilang tidak ada yg mau? Yang benar itu kurang banyak,” kata Basuki.
“Di lapangan itu ternyata ada oknum-oknum dari pemda kita yang mempersulit. Tidak ada air, tidak ada listrik, ya warga kan kecewa. Minimal ada air ada listrik,” terang Basuki.
Ia mengungkapkan, saat ini sudah ada 200 unit kamar di Rusun Marunda yang diperbaiki dan siap ditempati.
Pemprov DKI Jakarta telah mengisi rusun dengan berbagai fasilitas rumah tangga, seperti kasur, bantal, seprai, satu set meja, kursi, kulkas, gelas dan piring, peralatan mandi, kompor beserta tabung gas elpiji, serta televisi 19 inci.
Pemprov DKI Jakarta membebaskan biaya sewa pada bulan pertama sebesar Rp 371.000 dan biaya listrik Rp 200.000. Namun pada bulan kedua, warga harus membayar maksimal Rp 571.000 per bulan, terdiri dari biaya sewa dan biaya listrik.
Untuk tahap pertama, Pemprov DKI Jakarta akan memindahkan 240 kepala keluarga (KK) warga Pluit ke rusun itu. Dari jumlah itu, baru 67 KK atau sekitar 234 jiwa yang sudah dipindahkan. Rencananya, sebanyak 7.000 KK atau 17.000 jiwa yang tinggal di bantaran waduk akan dipindahkan ke lokasi permukiman baru.[Tribunnews]
pantas foke gak balik2 lagi ke jakarta… di bongkar semua bobrok2 nya…huff sang ahli kata nya…
Ahli itu macam-macam……bukannya tilep sana tilep sini juga merupakan keahlian, hehehehe
@Tomtom, emang foke kemana… sembunyi di gua mana… bertapa mungkin biar lebih AHLI… ’tilep’ duit @Suseno…setuju…
Setelah membersihkan “oknum” rusun marunda , setelah itu harus ada pengawasan ketat terus menerus …karena menghilangkan kebiasaan korupsi dan permainan dilapangan yang sudah berlangsung bertahun2 itu susah.
Tapi dengan kepemimpinan JOKOWI AHOK pasti bisa karena mereka tegaaaaas bangeeet ….
maju terus pak Jokowi-pak Ahok, semoga elemen masyarakat yg waras, selalu mengawal dan bantu mengawasi pelaksanaan, atau perlawanan dari orang2 korup selama ini.
Allah bersama mu selalu!
Aturan yang jelas, baik untuk warga dan pengelola perlu dibuat secara transparan. Jika terjadi ketidak sepakatan atau masalah harus hubungi siapa (PIC di pemda) perlu dibuat jelas dan transparan, sehingga fungsi pengawasan oleh penyewa dan pengelola dapat berjalan dua arah. Saling mengawasi. Saya yakin pasti disana akan nyaman dan tenteram…GO JB
ya… kepada masyarakat yang diberi kemudahan, juga jangan lupa dirawat tempat tinggalnya, bulan kedua jangan tiba2 pikun utk bayar sewa, kalo ada calo langsung lapor ke bos gub langsung.. dari pihak pemprov juga masyarakat udh rajin bayar, dirawat fasilitas rusunnya, bukan reparasi rumah pribadi…
Sebaiknya ada contact person yang bisa dihubungi oleh warga rusun yang dapat dihubungi sehingga segala permasalahan yang terjadi dapat dimonitor bersama. Dimana contact person tersebut adalah orang yang bener-bener bersih dan punya visi dan misi seperti JB. Nomor cantact person dibuat besar dan permanen di setiap jalur masuk setiap lantai
Saya setuju dengan andy itu memang harus ada contact person nya agar masyarakat mudah untuk mengadukanya… kebayakan oknum baik awalya saja setelah kesanaya pada bermain untuk mengeyangkan kantong pribadiya pak…..
seharusnya disetiap lantai ada no telp pengaduan untuk warga,agar yg tidak akan terjadinya pengusiran karena ulah satu orang yg akan mencelakakan warga satu lantai.
berikan insentif juga, bagi mereka yg bekerja dengan rajin dan jujur.
rewards n punishment diterapkan.