Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) banyak mengisi masa pemerintahannya dengan kegiatan blusukan ke sudut-sudut kota. Kerja cepat Jokowi harus diikuti oleh jajaran camat dan lurah di DKI Jakarta. Jika camat dan lurah tak mampu melaksanakan, maka mereka akan diganti kemudian dicari penggantinya melalui lelang jabatan.
“Waktu rapat, Pak Gubernur menginginkan mulai dilelang jabatan lurah dan camat,” kata Wagub Basuki T Purnama (Ahok) di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (31/1/2013).
Lelang jabatan dilakukan agar kinerja Pemprov DKI bisa lebih efektif. Karena selama ini perekrutan jabatan camat dan lurah dinilai Ahok masih ditentukan unsur kedekatan dengan pejabat, bukan ditentukan kapabilitas calon tersebut.
“Menurut Pak Gubernur, seharusnya sudah seratus hari ini harusnya lurah camat lebih peka, sudah tahu maunya Pak Gub itu seperti apa. Harusnya yang blusukan-blusukan itu tugas lurah dan camat yang lebih tahu kondisi daerahnya itu, bukan Pak Gubernur,” tutur Ahok.
Meskipun belum menentukan kapan dimulainya lelang jabatan camat dan lurah tersebut, namun Ahok menyatakan pelaksanaan akan dilakukan melalui tes.
“Dalam waktu dekat. Semua PNS yang memenuhi kriteria lurah camat boleh meng-apply kepada kami nanti, ini kan lelang terbuka,” ujar Ahok.
Ahok menambahkan, semua camat dan lurah yang masih bisa dipertahankan tidak akan dilelang jabatannya. Sedangkan, camat dan lurah yang tidak mampu mengikuti instruksi Jokowi-Ahok akan segera dikenai lelang jabatan.[Detikcom]
Terkait:
istilah “lelang” apa tepat?
apa test dulu dicari 10 terbaik.. terus lelang target mana yang tertinggi yang peserta tawarkan? kurang paham nihh?
salam JakartaBaru
sayembara juga boleh.
dibutuhkan pejabat tanpa pamrih.
yang bisa copy paste atau kloning tugas gub dan wagub dengan baik.
pak Jokowi, saya orang Bandung, bisa ikut leleng tidak. Saya jamin kalau saya jadi Camat… saya akan seperti Bapak, jadi Camat Terbaik Sedunia… hahaha 🙂
Sorry gan,ane rasa yang dimaksud dengan ‘lelang jabatan’ oleh AHOK ,bukannya untuk orang2 diluar PNS Pemprov DKI dan warga diluar DKI gan..
Ini dikhususkan untuk pegawai Pemprov DKI az…
Siiip….tapi mungkin bisa gunakan kata lain selain kata “lelang” kali Pak…Go JB
Mantap jokowi-ahok trobosan baru hilangkan KKN,juga kedepan Lurah,Camat dan walikota harus bertanggung jawab terhadap :kebersihan,sampah(kali/seloka n/pasar dll),PKL,wilayah kumuh,tata ruang,kemacetan (jalan,trotoar,bangunan),janga n tunggu jokowi-ahok blusukan dulu,klo gagal copot pak.
Kata “lelang” sdh tepat, krn andaikan jabatan adalah motor kredit yg nunggak, b’arti sdh ad pemilik ny.
Di lelang krn tdk mampu ” bayar ”
Beda klo “jual” jabatan, b’arti jbtan itu msh kosong n jd b’konotasi negatif..
Salut untuk terobosan mendobrak birokrasi perekrutan Camat & Lurah.
Bpk BTP , Kalau bisa mulai dari pendaftaran, test, pengumuman dsb. Langsung diawasi oleh Bpk sendiri untuk menghindari permainan oknum & KKN.
Setelah menjabat harus ada report penilaian dari masyarakat & internal Pemprov DKI. Untuk mewujudkan JAKARTA BARU.
MOTIVATORIUM SOSIAL-POLITIK DARI INISIATIF WARGA NEGARA INDONESIA UNTUK PENANGGULANGAN BAHAYA SALAH URUS NEGARA :
Soal Lelang Jabatan Lurah dan Camat, dari sumber : http://www.facebook.com/Koran.Fesbuk
————————————–————
Bikin REVOLUSI KEBIJAKAN KOTA JAKARTA : Bubarkan Kecamatan !!! Dan setiap Kepala Pemerintahan Kelurahan, Lurahnya harus berasal (berdomisili) di Kelurahan yang bersangkutan dan dipilih oleh seluruh warga kelurahan yang bersangkutan pula (bukan ditunjuk/dipilih/ditentukan oleh Walikota atau Gubernur). Setiap calon lurah harus merumuskan visi-misi dan orientasi programnya secara tertulis dan dibagikan kepada seluruh rakyat di lingkungan kelurahannya — dengan demikian, setelah terpilih jadi Lurah dan jika dia menyimpang maka DIA BUKAN SAJA HARUS BERHADAPAN DENGAN HUKUM POSITIF TAPI JUGA HARUS BERHADAPAN DENGAN HUKUM SOSIAL-POLITIK DARI SELURUH WARGA MASYARAKAT YANG TINGGAL DI LINGKUNGAN KELURAHAN YANG BERSANGKUTAN. SEDANGKAN DI TINGKAT RW (DI SELURUH RW DI JAKARTA) HARUS DIBENTUK DEWAN WARGA YANG BERFUNGSI SEBAGAI LEMBAGA PERBERDAYAAN SOSIAL-POLITIK-EKONOMI WARGA DI LINGKUNGAN RW BERSANGKUTAN dan DIBENTUK JUGA BADAN USAHA MILIK WARGA (BUMW).
Begitulah salah satu cara untuk memberantas sistem yang bobrok dan brengsek, yang lebih banyak melahirkan kepemimpinan bermental bobrok dan brengsek !
Sekali lagi : REVOLUSI KEBIJAKAN KOTA JAKARTA !!! TUNGGU APALAGI……?!!!
————————————–————-
(Diding Ireng Chairudin, 31/01/2013)
Selanjutnya bukan cuma Lurah & Camat…
Para kepala bagian/KaSubDin diwilayah2 juga perlu dicek kembali…
Kalau Gubernurnya saja mau blusukan sampai kekampung2, ada Pejabat Wilayah yg belum pernah mencek langsung hal2 yg menjadi tanggung jawabnya… antara lain bagian sarana/prasarana..
Apakah petugas Sudin Sosial pernah turun langsung mengecek bangunan2 yg hrsnya dibawah pengawasan mereka ternyata telah menjadi ruang kost2an?
Pernahkah SudinOrda mengecek seluruh Sarana/prasarana Olahraga diwilayahnya? Jangan2 banyak Pejabat yg tidak paham apa sesungguhnya tugas dan kewajibannya…
Kalau P. Wagub berupaya menjadi pejabat agar mampu merealisasikan rasa berkeadilan sosial bagi masyarakat,namun sebagian Pejabat menjadi PNS sebagai pekerjaan/nafkah hidup dgn santai/ringan tanggung jawab namun banyak pemasukan…
Jakarta harus berubah.. minimal tidak kalah dengan ibukota2 lain di Asia Tenggara, terutama sikap mental para pejabatnya…
NGGGGAAAA setuju….. Sekarang tuh lihat, gubernur, bupati, walikota, dprd, semua rebutan jatah anak daerah… Yang ada jadi raja2 kecil dimasing2 daerah…. Ada yg maju?????? Amburadul….
Yang dimaksud pak wakil gubernur adalah setiap PNS bisa memiliki kesempatan menjadi Camat atau Lurah asalkan memenuhi kriteria secara kepangkatan dan kemampuan untuk menterjemahkan dan melaksanakan visi dan misi yang telah dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
kalau sudah ada lelang camat dan lurah apakah akan ada juga lelang anggota DPR juga?kayanya lebih tepat.mengingat banyaknya korupsi di negara ini. tapi mungkin ini harusnya menjadi pemikiran presiden ya?
setelah jadi gubernur dan wakil dan pemikirannya masih sama seperti sekarang harus mencalonkan diri sebagai presiden y?
peringatkan Lurah dan Camat yg masih dinas, jangan sampai tidak memperhatikan warung-warung tegal yg bikin warung di jalur hijau dan bahkan dipinggir drainase, biasanya yg sponsori ketua RW…..
jadi kalo sampe Walikota menemukan aja…ga usah Gubernur lah, copot aja..ini mental lama
MOTIVATORIUM SOSIAL-POLITIK
PEMBERITAHUAN buat semua pembaca Ahok.Org dan semua warga negara Indonesia yang tinggal di Jakarta : INISIATIF WARGA NEGARA INDONESIA UNTUK PENANGGULANGAN BAHAYA SALAH URUS NEGARA sudah melayangkan surat permohonan untuk audiensi dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, surat masuk tgl 30/01/2013, dan sudah diterima oleh staf administrasi Wakil Gubernur DKI Jakarta (mbak Diah). Lampiran berkas surat permohonan audiensi itu berisi dokumen “Pemetaan Potensi dan Masalah Kota Jakarta 2013″ sebagai hasil investigasi di lapangan dan agar dapat dipelajari terlebih dahulu oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta sebelum acara audiensi dilaksanakan. Skrng kami masih menunggu konfirmasi dari staf administrasi (mbak Diah) tentang kapan jadwal acara audiensi itu dapat dilaksanakan. Bagi yang berminat untuk hadir dan berpartisipasi secara nyata dalam acara audiensi itu akan kami beritahukan tentang jadwalnya setelah kami mendapat kepastian dari staf administrasi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Atau dapat meminta konfirmasi tentang hal itu langsung ke Staf Administrasi Wakil Gubernur DKI Jakarta, mbak Diah, di nomor telpon : (021) 3822204 — Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan. Terima kasih.