Ahok.Org – Penggantian 20 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI diharapkan bisa menjadi momentum penting memperbaiki birokrasi. Perbaikan birokrasi yang dimaksud bertujuan membawa DKI memasuki zona bersih dan berwibawa. Sehingga pergantian pejabat di DKI ini bisa meningkatkan kepercayaan warga.
“Saatnya penggantian ini mengubah kebiasaan bahwa aparat birokrasi siap melayani warga, bukan minta untuk dilayani,” kata pengamat tata kota Univesitas Trisakti, Yayat Supriatna, Kamis (14/2/2013) di Jakarta.
Menurut dia, penggantian pejabat ini harusnya diikuti dengan komitmen menyatukan yang seirama dengan gubernur maupun wakil gubernur. Yayat juga berharap pembenahan birokrasi ini dapat membangun keterbukaan kinerja aparat. Persoalan lain yang harus diselesaikan adalah meningkatkan tugas agar agar tidak tumpang tindih.
“Pemimpin baru harus berani bertindak jika ditemukan penyimpangan dan kesalahan yang dilakukan staf di lapangan,” katanya.
Hari ini Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengganti 20 pejabat. Beberapa posisi penting yang dirombak antara lain Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Tata Ruang, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi, dan Wali Kota Jakarta Selatan.
“Saya pindah menjadi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah,” tutur Ery Basworo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum.[Kompas.com]
Sudah melalui proses lelang ya pak ? Lulus fit and propertest ya Pak ? I hope so…Salam
MOTIVATORIUM SOSIAL-POLITIK
Dari sumber : http://politik.kompasiana.com/2013/02/13/boikot-kepemimpinan-jokowi-528319.html
—————————————-
Buat semua Pimpinan SKPD dan seluruh PNS di DKI Jakarta yang merasa gerah dengan irama kerja Jokowi-Ahok maka cuma ada 2 pilihan : yaitu (1) tetap bertahan dengan irama kerja Pemegang Otoritas Balai Kota yang baru ini — dengan catatan harus berani capek dan berani mengubah mindset birokrasi zaman dulu serta harus mampu menyesuaikan diri dengan komitmen (kebijakan sosial-politik-ekonomi) Jokowi-Ahok dalam mengelola Jakarta Yang Manusiawi dan Bermartabat; (2) Jangan cuma sekedar mengancam akan memboikot Pemerintahan Pemrov DKI Jakarta di bawah Kepemimpinan Jokowi-Ahok, sebaiknya lakukan/buktikan segera ancaman itu, gak perlu pakai lama, gak perlu nunggu esok atau lusa, kalau perlu sekarang juga — agar seluruh RAKYAT INDONESIA SEGERA MENGETAHUI, KEUNTUNGAN APA SAJA yang akan segera didapat oleh RAKYAT JAKARTA (juga seluruh RAKYAT INDONESIA) DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA apabila birokrat dengan kualitas mental yang jelek dan bobrok seperti sekarang ini MEMBUBARKAN DIRI? Ayooo… buktikan… jangan cuma mengancam…
SETUJAAAAAA………….buktikan kalo berani menantang pengadilan rakyat
Kepada para PNS yang telah digantikan, pertama kali terima kasih atas kontribusinya selama ini. Perkara apapun hasilnya, baiknya dapat lebih membijaksanakan hidup. Kita semua sama-sama belajar menyempurnakan diri, tidak ada satupun yang luput dari salah dan cobaan.
Jika masih mendapat kesempatan berkarya meski dilain waktu dan tempat, maka tetap tunjukkanlah semangat abdi negara.
Juga jangan pernah berkecil hati, karena sesungguhnya tidak ada pekerjaan yang hina. Itu semua kembali ke diri kita masing-masing sebagai bahan evaluasi diri.
Sekali lagi tertutur kata terima kasih untuk kalian.
Saya setuju dengan mekanisme yang dicanangkan mengenai promosi jabatan,karena gosipnya selama ini jabatan hanya diperoleh bagi mereka yang punya uang dan koneksi kuat,terutama dekat dengan pejabat penentu promosi.
Saya cuma ingin sampaikan slogan AYO BERSIHKAN DKI-DKI BUKAN MILIK SEKELOMPOK ORANG-DKI HARUS MAJU DENGAN MEMBERIKAN POSISI PADA ORANG YANG TEPAT WALAU MISKIN
Terima kasih pak
Pak JB buat motto melayani oleh Birokarasi”KENAPA DIPERSULIT KALAU BISA DIPERMUDAH” mengubah mindset PNS/warga selama ini terhadap birokrat”kenapa dipermudah kalau bisa dipersulit”.selamat sukses.
Salut buat Pak Jokowi & Ahok…
coba di pantau untuk daerah pasar minggu, dari kelurahan, camat, KUA, polres…
PARAH SEMUA, uda ga ada malunya langsung tembak harga ditempat…. (khususnya KUA)
Seirama dengan perjalanan waktu, gaya kepemimpinan juga dapat/bisa berubah dari yang ada sesuai dengan suara rakyat, kini dinegara kita telah memasuki era dimana rakyat dapat menentukan gaya dari calon pemimpin….. begitulah demokrasi yang sedang berjalan saat ini.
Pergantian pejabat eselon I dan II, sepenuhnya hak gubernur, sehingga seorang Gubernur dapat memilih seorang pejabat yang sesuai dengan keinginannya.
Oleh karena itu masyarakat tak usah heboh dari pergantian pejabat seperti ini, karena hal ini amat lazim adanya.
Jakarta Baru, punya Motto Baru:
“Hari ini ketemu senyam-senyum, lihat aja besok udah ilang…!!”
Mantap pak Jokowi..
Apresiasi tuk pak Jokowi dan Ahok..sekedar masukan pak, ada apa dibalik dilantiknya seorang Mr. G.S sebagai Pejabat Eselon 2, pdhal sehari sebelumnya ybs dilantik menjadi kabid (eselon 3) di SKPD yg sama, artinya hanya dlam waktu 24 jam ybs dilantik 2 kali utk jabatan yang berbeda. Ada kesan hal ini memperlihatkan tidak matangnya bapak dalam mengambil Keputusan untuk mengangkat Pejabat. Kalau mau dipromosikan menjadi eselon 2, kenapa harus dilantik jadi kabid (eselon 3) di hari sebelumnya???? jelas2 ybs blm sempat menjalankan tugas sbgai Kabid, sudah harus dipromosikan lagi esok harinya menjadi Kepala SKPD (eselon 2). Hal ini bisa dikesankan betapa tidak taktis dan strategisnya gubernur/wakil Gubernur mengambil keputusan. Atau, memang tidak ada kader lain yang lebih baik sehingga harus melantik orang yang baru sehari menjabat Kabid (eselon 3) untuk dipromosikan menjadi kepala SKPD (eselon 2). Apabila promosi dan mutasi yang bapak lakukan bertujuan untuk mendapatkan sosok pemimpin SKPD yang relatif lebih bersih dari korupsi dan melayani utk kepentingan rakyat, apakah memilih Mr. G.S sudah melalui proses fit and proper test serta pendalaman thd track record Mr. G.S pak Gubernur/Wagub???? coba telusuri kekayaan Mr. G.S, gali informasi di lapangan mengenai sepak terjang ybs selama ini. Bahkan sejak bapak terpilih jadi Gubernur dan Wagub dgn meneriakkan ancaman akan mencopot pejabat yang tidak melayani rakyat dengan integritas dan bermoral, Mr. G.S justru diduga kuat (bs bapak cek di lapangan) tetap melakukan praktik2 yang tidak patut, karena tetap berani menerima “setoran dan upeti” baik melalui bawahan2nya maupun dari Calo2, melakukan “kerjasama dengan bawahan dan calo” untuk memperoleh keuntungan pribadi dari permohonan masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari unit kerja yang dia pimpin…
Coba omong secara terbuka, terima upeti,setoran dimana? Calo2 apa?
Supaya jelas dan bisa di cek.
Bapak Jokowi dan ahok pasti tau lah harus di cek kemana bos. Cuma sy rada heran aja, apa ngak ada yang lebih baik dari ybs karena sy beberapa bulan ini berinisiatif secara pribadi melakukan analisa terhadap rantai kerja yang berpotensi terjadinya pelanggaran dalam perizinan termasuk di unit kerja yang dipimpin oleh Mr. G.S. Mengenai suap dan gratifikasi rada sulit ngebuktiinnya bos, andai diizinkan utk melakukan investigasi, insyaallah saya mampu bongkar dan buktikan pola2 kebiasaan dan perilaku oknum yang melayani diskriminatif dan berorientasi kepada uang, melakukan suap dan menerima gratifikasi yang dilakukan oleh oknum-oknum di SKPD tsb bos. Tidak terlihat namun dapat dirasakan…krn indikasi2 nya jelas. Kawal terus Jakarta Baru agar niat baik pemimpin DKI Jakarta ini bisa diinterpretasikan dengan tepat oleh Pejabat di bawahnya…Prinsip Pak Ahok jika Kepalanya lurus pasti kebawahnya juga lurus bisa terwujud. Saya sebagai PNS DKI selalu support orang2 yang berjuang untuk melayani rakyat bahkan sebelum Bpk Jokowi-Ahok terpilih.