Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta pengusaha agar bertindak profesional untuk membangun ibukota. Sebagai kompensasisnya, pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan bersikap transparan kepada publik.
Nantinya akan tersedia rincian anggaran pengeluaran sampai yang paling kecil seperti pembelian sebotol air mineral akan tercatat secara terbuka dan bisa diakses oleh siapa saja di situs resmi Pemprov, Jakarta.go.id.
“Sebentar lagi di situs jakarta.go.id, anda bisa lihat, seluruh anggaran pemprov DKI, sampai satuan ketiga, jadi bahkan harga aqua pun anda bisa tahu. Jadi semua orang bisa tahu persis,” ujarnya dalam acara Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin DKI Jakarta di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Rabu (27/2/2013).
Ahok menyebutkan jika pemerintah DKI Jakarta transparan dan pengusaha melakukan hal yang sama, maka pembangunan Jakarta akan lebih cepat. Target tersebut adalah visi pemda DKI Jakarta.
“Prinsip saya dan pak gubernur sangat sederhana, kami dekat dengan siapapun, baru kenal kami akrab saja. Tidak ada yang istimewa. Tapi akan istimewa kalau kita punya visi dan misi yang sama untuk mewujudkan Jakarta Baru,” ujarnya.
“Karena kita sangat percaya, kalau ada Jakarta Baru, kita punya Indonesia baru. Itu yang kita harapkan. Semoga kadin DKI jaya dan banyak anggotanya yang naik kelas menjadi kelas dunia,” tutup Ahok. [Detikcom]
mantab
kalau daftar jamkesda / jps untuk masyarakat kurang mampu apakah bisa di tampilkan di web. biar masyarakat bisa men cek apakah seseorang memang layak menerima bantuan. Dan sebagai koreksi kalau ada yg kurang mampu tapi belum masuk daftar.
mengingat ada isu banyak orang kaya malah punya kartu jps.
emang agak kurang pas tapi demi mengurangi kolusi saya rasa bisa dibenarkan.
bagus banget Pak Ahok. dengan tersedianya info, rakyat bisa ikutan mengawasi. bravo!
Mana videonya pak?
Saya sangat mendukung program bapak Jokowi dan bapak Ahok,tentang transparansi anggaran,penghematan anggaran,penerima KJS dan KJP dapat dipublikasikan ,bantuan kepada yayasan dan lsm untuk operasional diberikan dengan besaran yang sama