Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membuktikan janji mereka untuk transparan dan terbuka dalam menjalani pemerintahan mereka, salah satunya dengan memublikasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013 di website dan rencananya akan ditempel di tiap pos RW.
Salah satu pos yang sempat menjadi perbincangan adalah alokasi anggaran ajudan atau pengawal pribadi yang mencapai Rp 1,5 miliar. Basuki mengatakan, kritik warga dapat digunakannya sebagai evaluasi.
“Yang penting bagi kami adalah kami transparan, Anda nilai sendiri. Kalau kemahalan, Anda bilang. Justru kami memang sengaja buka supaya masyarakat bisa menilai dan kami ingin kerja kami profesional,” kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Kamis (7/3/2013).
Pria yang akrab disapa Ahok itu membantah kalau dana konsumsi ajudan juga digunakan sebagai biaya operasional ajudan. Biaya konsumsi, menurut dia, hanya sebagai uangmakan selama bekerja. Dana itu juga digunakan untuk memberikan snack dan makan siang apabila ia kedatangan tamu yang tidak terjadwal, seperti contohnya perwakilan pendemo yang diterima oleh Jokowi atau Basuki.
“Misalnya, saya makan siang terus ada tamu, nah anggaran itu untuk beli snack. Kalau misalnya ada yang datang di jam makan siang, saya tidak tawarin makan, kan tidak sopan juga. Tapi, kami enggak akan kasih pendemo yang di luar, bisa bangkrut kami. Paling perwakilannya saja 10-20 orang,” ujar suami dari Veronica (34) itu.
Di anggaran lainnya, terdapat anggaran pelayanan tamu gubernur dan wakil gubernur senilai Rp 1,1 miliar. Anggaran itu, kata Basuki, digunakan untuk menerima tamu resmi dan besar, seperti menerima menteri, duta besar, atau menteri negara sahabat lainnya. Anggaran penerimaan dan pelayanan tamu ini naik apabila dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp 800 juta.
Anggaran jamuan resmi Pemprov DKI yang mencapai besaran Rp 5 miliar, kata Basuki, digunakan sebagai pembayaran katering yang menyediakan prasmanan bagi tamu-tamu negara sahabat atau tamu penting lainnya.[Kompas.com]
Siiip…ngak apa Pak, sepanjang itu memang perlu dan dapat dipertanggung jawabkan…ya ngak masalah…Judulnyakan tidak korupsi…dan tidak ada pengeluaran yang “gelap-gelap” dan tidak wajar…tidak masalah..DKI..kaya kok…Kita dukung Pak Gub dan Wagub…Sukses…Go..JB
mestiny yg dilakukan DKI direspon oleh DPR RI utk buat aturan ttg transparansi anggaran. kl kaya gini kan menimbulkan iri rakyat. enak rakyat DKI ga enak bagi rakyat prov lain