Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pagi ini menghadiri Rapat Konsultasi Regional II Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Acara yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, ini akan membahas mengenai pembangunan rumah susun sewa sederhana (Rusunawa) untuk para pekerja dan buruh di Indonesia.
Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz menjelaskan, kebutuhan akan perumahan bagi buruh sampai saat ini masih sulit terpenuhi dengan semakin mahalnya tanah dan rumah dari waktu ke waktu. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah percepatan penyediaan rumah yang layak huni bagi pekerja atau buruh yang lokasinya dekat dengan tempat bekerja.
“Supaya bisa menghemat biaya transportasi dan harga sewa rumah dapat terjangkau sesuai dengan kemampuan para buruh,” kata Djan Faridz dalam sambutannya, Jumat (15/3/2013).
Ia menyampaikan, sesuai data yang diperoleh dari BPS pada 2012, ada 40 juta pekerja buruh yang tersebar di sejumlah kota di sekitar Ibu Kota. DKI Jakarta tercatat memiliki jumlah buruh sekitar 2,2 juta, Bogor, Depok dan Bekasi sebanyak 1,6 juta dan wilayah Banten sebanyak 491.000 buruh.
Adapun untuk tingkat rata-rata upah minimum provinsi sebesar Rp 1,1 juta per bulan dan tingkat rata-rata pengeluaran untuk sewa rumah sebesar Rp 300.000 serta biaya transportasi rata-rata Rp 500.000 per bulan. Rapat ini sengaja digelar untuk mencari jalan tengah meringankan beban buruh tersebut.
Selain Djan Faridz dan Joko Widodo, hadir juga dalam rapat ini Meteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans) Muhaimin Iskandar, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur DIY Hamengkubuwono IX, Wakil Gubernur Banten dan Sekretaris Daerah Jawa Timur.[Kompas]
Berita Lainnya:
Rapat harusnya di kantor kementrian saja.. kenapa harus di Hotel??
Sudah sejak puluhan tahun yang lalu Instansi Pemerintah selalu menyelenggarakan Raker/Rakor/Rapim dll dihotel berbintang meskipun mereka masing2 punya hall yang besar dan nyaman. Uang negara selalu di-hambur2kan untuk hal2 yg tidak perlu. Semoga Pemda DKI dibawah bung Jokowi/Ahok mau menjadi pionir utk pembaharuan.
pokoknya klo presiden bukan jokowi atopun ahok ya serba ga wajar,,terlaluu