Ahok.Org – Anggota Satpol PP diminta bersinergi dengan Dinas Perhubungan DKI dan dinas-dinas lainnya, terutama untuk menjaga keamanan Ibu Kota. Sebab, kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, selain Dinas Perhubungan, Dinas lainnya juga meminta tambahan personel dari Satpol PP.
“Kita pengennya semua yang ada hubungannya untuk dibantu. Kemarin Dinas Pemadam Kebakaran juga minta. Masak Jalan Thamrin-Sudirman jaga taman mesti bayar pihak ketiga, untuk pengamanan kan lucu gitu lho,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (20/3/2013).
Menurut dia, perpindahan personel itu tidak perlu terlalu dipermasalahkan. Sebab Dishub DKI dan Satpol PP sama-sama merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI.
Apabila diperlukan payung hukum untuk melandasi perpindahan personel itu, Pemprov DKI akan membuatkannya. Basuki menyerahkan pelaksanannya kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP yang juga Asisten Pemerintahan DKI Sylviana Murni untuk mengatur transfer personel itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono menjelaskan, alih fungsi personel Satpol PP menjadi Dishub DKI dilakukan untuk menyiasati aturan yang ada. Karena sebelumnya, Dishub sempat meminta bantuan Satpol PP tetapi ditolak karena perbedaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi).
Rencananya, kata Pristono, sekitar 180 personel Satpol PP akan beralih menjadi petugas Dishub. Dengan begitu, ia berharap kinerja Dishub dapat lebih optimal mengingat jumlah petugas Dishub DKI saat ini hanya 600 orang dan dinilai masih jauh dari jumlah petugas yang diperlukan untuk seluruh penjuru Ibu Kota.
“Tahun ini penambahan akan terealisasi dikarenakan jumlah petugas kami (600 orang) tidak mampu mengamankan daerah Ibu Kota,” kata Pristono.[kompas]
Usul Pak Wagub : Satpol PP jangan dihabisi, gunakan sebagai team pengumpul data2 permasalaahan distiap kelurahan, bentuk team kecil terdiri masing2 2 orang yang tugasnya setiap hari blusukan ke kelurahan untuk mendata : bangunan2 liar yang tidak sesuai peruntukan ( pabrik2 , bengkel2 dll ) yang tidak mempunyai IMB tapi dapat aliran listrik.
Lapak2 liar dan mendapat aliran listrik.
Jalan2 rusak, selokan2 buntu/ditutupi untuk penjual tanaman. Tidak ada selokan dll. Semua data yang masuk ditindak lanjuti secara teknis dan hukum bagi yang melanggar hukum.
Di jaksel banyak tuh.
Tapi kayaknya anakbuah pak gub dan wagub dapat setoran.
P2B nya mungkin yang akan organisir usulan perubahan peruntukan.
Lumayan sebagai tabungan masa depan sebagai balas budi