Ahok.Org – Bersama dengan istrinya, Veronica Tan, Basuki Tjahaja Purnama ingin Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tidak tumpang tindih dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI saat menjalankan tugasnya di lapangan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, PKK seharusnya juga dapat berfungsi sebagai pemerhati. Anggota PKK harus mengetahui wilayah mana saja yang yang rentan memiliki kasus lanjut usia (lansia) dan balita.
Setelah mendapatkan arahan dari PKK, maka pihak SKPD-lah yang akan mengeluarkan dana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan tetap diawasi oleh anggota PKK.
Saat menyusun anggaran, PKK dapat berkoordinasi dengan SKPD untuk mempertimbangkan hingga wilayah terkecil, yaitu tingkat RT. Sebab, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memiliki program unggulan yaitu penataan atau bedah kampung.
“Kalau PKK sudah sampai RT itu akan jadi pertimbangan kami. Karena, Pak Jokowi maunya tidak hanya secara global melihat masyarakat, tapi sampai ke perkampungan juga kita lihat sekaligus untuk melaksanakan bedah kampung,” kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (17/4/2013).
Sementara istri Basuki, Veronica sepakat harus ada koordinasi antara PKK dengan SKPD. Veronica yang juga menjabat sebagai wakil ketua penggerak PKK DKI mengatakan kalau PKK akan terus memberikan pengarahan dan bantuan saat DKI merealisasikan program-program unggulan mereka.
“Jadi, kalau setiap ada kegiatan, bisa menyatukan visi antara SKPD dan PKK. Jadi, kita tidak berjalan sendri-sendiri,” kata Veronica.[kompas.com]
Dalam setiap kegiatan PKK hendaknya berkoordinasi dengan SKPD terkait dan senantiasa membuat laporan yang transparan, ada pengawasan dan evaluasi, serta senantiasa membuka setiap masukan dari masyarakat supaya PKK lebih dicintai dan maju. Sukses buat Bu Vero. Amin.