Ahok.Org – Carut marut pelaksanaan Ujian Nasional (UN) karena keterlambatan distribusi soal UN di beberapa daerah disesalkan berbagai kalangan. Tak terkecuali bagi Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo yang menyayangkan terjadinya keterlambatan distribusi soal UN.
Karenanya, agar hal serupa tidak terulang di kemudian hari, Jokowi pun mengusulkan agar pencetakan soal UN tak lagi tersentralisasi di pusat melainkan harus didelegasikan ke daerah
Dikatakan Jokowi, meski pelaksanaan UN di Jakarta berjalan lancar, namun dirinya menyayangkan terjadinya keterlambatan dokumen UN di sejumlah daerah. Alhasil, kondisi demikian berimbas kepada mundurnya jadwal pelaksanaan UN. “Kalau menurut saya, pencetakan soal didelegasikan ke daerah. Dengan begitu, distribusinya pun menjadi lebih dekat, karena daerah pasti lebih menguasai daerahnya,” ujar Jokowi, Jumat (19/4).
Jokowi punn berpendapat, naskah UN yang dibuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lebih baik diserahkan ke daerah dalam bentuk soft copy. Sehingga nanti, pemerintah daerah yang mencetaknya. “Jangan tersentralisasi di pusat lalu didistribusikan ke daerah dan dikirim ke sekolah-sekolah. Jadi, baiknya yang dikirim pusat itu hanya soft copy-nya saja. Kirim lalu cetak, selesai,” katanya.
Meski begitu, daerah juga harus menjamin kerahasiaan soal sehingga tidak terjadi kebocoran yang bisa mengganggu konsentrrasi peserta UN. “Kalau soft copy itu sampai bocor tentu harus ada sanksinya. Saya percaya daerah bisa menjaga kerahasaiaan. Masa tidak percaya sama daerah? Kalau saya percaya,” ucapnya.
Ditambahkan Jokowi, sebelum UN dilaksanakan, pemerintah pusat harus memiliki kesiapan yang cukup sehingga dapat meminimalisir kesalahan. “Perlu manajemen distribusi yang lebih rinci menyangkut kota, kabupaten dan provinsi. Ini pekerjaan lapangan,” kata Jokowi.
Dirinya sangat bersyukur, pelaksanaan UN di Jakarta berjalan lancar. Bahkan, dirinya tak menerima laporan adanya siswa yang melakukan aksi corat-coret yang berlebihan usai mengikuti UN. [Beritajakarta]
Menteri Pendidikan yang harus bertanggungjawab, jangan lempar kesalahan ke percetakan.
Sebaiknya Menterinya mundur saja, nggak becus….
Menterinya yang tidak pengalaman, atau karena komisi proyek, maka tidak heran semuanya dicetak di pusat dengan segala macam alasan.
Kalau soal menteri/pejabat mundur, sepertinya budaya mundur dan malu waktu sekolah tidak pernah diajarkan, yang sudah jelas salah saja ngotot cari pembenaran.
komit pak Jokowi, siswa yg tawuran dicabut aja KJP dan KJS nya….ini calon sampah masyarakat!!!
Email bs attach file yg gede? Emangnya soal UN berapa Gigabytes?
Kompas aja bs di cetak di daerah.. Itu analoginya.. Sudah saatnya Indonesia Baru.. 🙂 yg goblok-goblok dan tukang korupsi di singkirkan aja segera..
inilah salah satu konsep brilian Pak Dhe. betapa sederhananya, seandainya aj bp mendikbut mau BLUSUAN jau hari ke percetakan / pmenang tendernya sbelum plaksaan UN, pastilah hal ini dpt dihindari,hanya sj emang udah jdi budaya klu yg diatas, pengenya hanya mau tau beres, smuanya dipercayakan buta2 ke bawahan, ginilah jadinya. udah kjadian baru kalang kabut…udah gitu, masih aja mau nyari KAMBING HITAM, dlm banyak hal jk di awal udah salah, pastilah akhirnya jg akan salan, ibarat air yg masuk ke dlm pipa yah keluarnya jga pastilah air, gk mungkin lain.
Menteri dan DPRnya juga harus bertanggung jawab dongks… jangan mau upetinya ja gede.
Sepertinya DPR cuci tangan nee.
Besarnya tanggung jawab sebanding dengan besarnya jabatan.