Pesan BTP Untuk Warga Waduk Pluit

6
231

Ahok.Org – Penggusuran warga di Waduk Pluit masih alot. Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberi wejangan kepada warganya.

“Kalau swasta yang beli, kalian akan diusir. Tetapi kalau kami yang beli akan kami nongkar, lalu 60 persen untuk Anda tinggal dan 40 persennya jalur hijau,” ujar Ahok di Gedung BalaiKota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (1/5/2013).

Menurut Ahok, Pemprov DKI Jakarta berencana membeli lahan di sekitar Waduk Pluit. “Ada pabrik seluas 2,2 hektar kita mau beli Rp 70 miliar. Lalu di luar Batang kan kumuh itu di atas sertifikat orang,” terangnya.

Ahok tidak akan mengizinkan jika lahan ruang terbuka hijau dipakai oleh warga untuk pemukiman. “Kenapa nggak minta Monas sekalian. Saya juga mau minta bagi lumayan, dudukin aja,” ujar dia menyindir.

Ahok menyarankan warga ingin tetap tingggal di sekitar Waduk Pluit untuk menempati lahan yang telah dibelikan oleh Pemprov DKI Jakarta.

“Tapi kalau tanah negara mau dirampok mau minta bagi aja, ya Anda yang tidak manusiawi. Kalau Anda emang miskin, tidak beruntung, anak Anda kami sekolahkan, sediakan rumah. Tapi jangan menuntut kami nggak mau rumah susun, maunya rumah biasa. Ini Jakarta mana bisa. Yang mampu saja tinggal di apartemen kan namanya ngelunjak,” papar dia.

Ahok menduga pemilik rumah dan lahan di sekitar Waduk Pluit adalah orang kaya. Hal ini terlihat dari desain bangunan yang terbuat dari baja ringan.

“Yang punya kaya, yang sewanya saja miskin. Enak saja mau menduduki lahan negara. Mau lapor Komnas HAM lapor saja, saya juga mau lapor Komnas HAM, orang miskin diperalat,” kata Ahok.[Detikcom]

6 COMMENTS

  1. lembut lawan lembut, keras lawan keras bang ahok … orang miskin jgn lawan pejabat … kagak bakal menang … untung bang ahok yg dilawan, yg notabene tau kondisi rakyat … kalo wagub yg lain … gigit jari semua tuh warga pluit

  2. Setuju tegakkan kebenaran,orang2 yg tdk mau pindah/menolak kerusun adalah orang2/preman penguasa lahan Negara dengan organisir warga bayaran nasi bungkus,di cek aja KTP/Pajaknya Pak klo di pegawai kasi teguran perusahaan dia tempat kerja klo dia penyerobot tanah negara.Pemda DKI,Polisi sdh seharusnya membuat data base orang2 yg melakukan demo unjuk rasa,pengemis,pengasong,gelandangan dimuat di Web Pemprop.Bravo JB

  3. sungguh rumit ngatur rakyat. Tapi yg rumit bukan rakyat miskin melainkan preman2nya baik yg dari rakyat miskin maupun PNS (lurah/camat) yg selama ini menikmati pesta pora tanpa gangguan. Kasihan pimpinan yg baik, kerja mereka selalu dihalangi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here