Basuki Jamin Biaya Pembangunan MRT Lancar

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjamin pembangunan proyek transportasi cepat massal atau MRT tak akan berhenti di tengah jalan atau mandek, seperti yang pernah terjadi saat pembangunan monorel pada 2007.

“Enggak mungkin berhenti. Uang semuanya ada. Jadi, enggak mungkin mandek,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (6/5/2013).

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, satu hal yang masih menghambat pembangunan MRT adalah penolakan warga Fatmawati atas pembangunan MRT jalur layang. Menurut Basuki, penolakan warga Fatmawati itu tidak memiliki dasar kuat dan jumlah warga yang menolak tak sebanding dengan warga yang mendukung. Basuki pun menawarkan kepada warga Fatmawati untuk menjual properti mereka ke Pemerintah Provinsi DKI.

“Paling cuma tentang penolakan warga Fatmawati. Ya, kita sederhana saja, yang menolak itu berapa orang sih? Kalau yang merasa propertinya akan turun, justru kami mau beli propertinya,” kata Basuki.

Mantan Bupati Belitung Timur itu beranggapan bahwa, dengan dilewati MRT, usaha dan properti mereka akan meningkat pesat, misalnya warga Blok A, Jakarta Selatan. Dengan menetap di kawasan yang jalurnya akan dilewati oleh MRT, kata Basuki, udara akan menjadi bersih dan memudahkan warga untuk menggunakan fasilitas MRT.

“Siapa yang enggak mau, ya enggak? Kalau saya punya duit, saya mau beli properti yang di daerah Lebak Bulus,” kata Basuki.

Pada Kamis (2/5/2013) lalu, Pemprov DKI telah melaksanakan meluncurkan pembangunan MRT di Bundaran Hotel Indonesia. Pembangunan MRT akan dilakukan dalam tiga paket. Adapun pembangunannya akan dilakukan oleh kontraktor oleh kontraktor pemenang tender, yakni Wijaya Karya dan Shimizu, Jaya Konstruksi dan Obayashi, serta Hutama Karya dan Sumitomo Mitsui Construction Company.

Pada tahap pertama pembangunan MRT, yakni dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI, jalur MRT akan terpasang sepanjang 15,7 kilometer. Proyek ini diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar 125 miliar yen atau sekitar Rp 12,5 triliun.

Jalur layang yang menghubungkan Lebak Bulus hingga Sisingamangaraja menuai protes warga Jakarta Selatan, terutama yang bermukim dan membuka usaha di sepanjang Jalan Fatmawati, Panglima Polim, dan Cipete. Warga memprotes pembangunan MRT jalur layang karena mereka menganggap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak menepati janjinya membentuk tim kajian yang melibatkan Pemprov DKI, PT MRT Jakarta, Kementerian Perhubungan, lembaga swadaya masyarakat, wartawan, dan warga.[Kompas.com]

Berita lainnya: MRT Jakarta Akan Dibangun Tengah Malam