Ahok.Org – Tak hanya permasalahan pedagang kaki lima (PKL), kebersihan, dan coret-coretan liar juga menjadi perhatian Joko Widodo. Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta agar para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) atau kerap disebut “gepeng” juga diperhatikan.
“Gepeng ini semakin banyak. Tolong perhatikan penangannya bagaimana. Kalau tidak rutin diawasi, justru akan semakin tambah dan banyak bermunculan PMKS lainnya,” kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI, di Balai Agung, Balaikota Jakarta, Senin (6/5/2013).
Menurutnya, perlu adanya terobosan untuk menangani keberadaan PMKS. Oleh karena itu, ia meminta lurah, camat, dan Dinas Sosial untuk mengurusi permasalahan PMKS yang semakin menjamur di Ibu Kota.
Ia juga mengimbau kepada Dinas Sosial DKI agar panti sosial untuk anak jalanan lebih dihidupkan kembali. Dengan demikian, mereka dapat dibina sebagaimana layaknya dan mendapat kesejahteraan kehidupan yang lebih baik.
Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan, Dinas Perhubungan DKI harus dapat mengatasi terminal bayangan yang juga semakin menjamur di Jakarta, seperti contohnya terminal bayangan di tol Kebon Jeruk. Sebab, melalui terminal bayangan itu, akan menciptakan PMKS baru dan PKL di tempat yang tidak semestinya.
“Dengan terminal bayangan, pasti akan menimbulkan titik kemacetan baru juga. Masalah teknis ini perlu keseriusan dari Dishub DKI dan Satpol PP DKI,” kata Jokowi.
Dalam pengarahannya itu, Jokowi kembali memberikan pengarahan dengan menggunakan potret-potret yang ia dapatkan selama ia blusukan. Potret-potret itu selain menggambarkan kondisi PMKS dan terminal bayangan, juga menggambarkan banyaknya coretan liar, tiang-tiang flyover, dan pembatas jalan yang kusam karena bertahun-tahun tak dicat, kondisi taman di jalan tol dan non-tol yang tak terawat, papan reklame liar, dan kekumuhan Jakarta lainnya.
Jokowi mengimbau semua lurah, camat, SKPD, dan masyarakat untuk selalu mendukung program peningkatan keindahan kota.
Hadir dalam pengarahan tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Pelaksana Tugas (Plt) Sekda DKI Wiriyatmoko, Kepala Bappeda DKI Sarwo Handayani, Kepala BPKD DKI Endang Widjayanti, Inspektur DKI Jakarta Franky Mangatas, Kepala BKD DKI I Made Karmayoga, wali kota lima wilayah Ibu Kota, Bupati Kepulauan Seribu Ahmad Lutdfi, dan kepala dinas DKI.[Kompas.com]
Berita Lainnya:
Seringkali kasihan melihat pengemis di lampu merah, ibu menggendong anak yang masih kecil.
Kasih sedekah bagus, namun di satu sisi pemerintah juga pernah menghimbau agar jangan dikasih uang, membuat mereka malah betah mengemis.
Bagaimana donk….???
Jonatan,
lebih baik tidak usah dikasih. Bayi yang digendong itu kemungkinan besar bayi sewaan!
Itu bayi sewaan, ibu kandung gak akan tega bawa2 anaknya di terik panas pula.
jangan dikasih. Tapi pemerintah jg jangan menutup mata, masalah ini ada, dan banyak pidana ringan, yg bisa dihukum dgn kerja sosial. Melayani warga miskin, bagikan makanan dll.
saya setuju dengan jonatan.
pemerintah sebaiknya cek dulu pegemis itu apakah benar dia seorang pegemis atau hanya karena malas mencari pekerjaan, bahkan sekarang banyak yg segaja mengemis sebagai pekerjaan, solusi
1.sebaiknya bentuk team menangani orang orang seperti ini seperti pegemis dan semacamnya diberi pengarahan dan pendidikan atau skill dimana dia bisa gunakan untuk bekerja, manfaatkan koperasi bentuk usaha kecil yg menampung mereka.
2.pemerataan pembangunan, terlalu terpusat pada hanya DKI jadi banyak orang luar daerah lari di kota, manfaatkan generasi muda bentuk usaha kecil di daerah daerah, bisa dengan pinjaman bunga rendah dengan pengawasan oleh pemerintah untuk dapat memperkerjakan mereka yg membutuhkan pekerjaan di desa( maksimalkan koperasi indonesia)
3.sudah dijalankan oleh pak jokowi dan ahok(kesejahtraan masyarakat yg meliputi kesehatan dan sekolah)^^
4. bagi yg malas harus di ubah di didik dengan halus ataupun dengan kasar dalam artian mendidik, orang yg jahat dan orang yg malas yang harus kita didik jgn di jauhi atau di biarkan karena mereka membutuhkan kita.
maaf bila ada kata kata yg salah ^^thx
klo Lurah dan Camat bertanggungjawab/bekerja permasalahan PMKS,PKL,pengasong dll tidak akan ada dijalanan/lingkungan dan mungkin saja aparat oknum menerima setoran/keuntungan dari penyandang2 PMKS tsb hingga bisa jadi menjamur”(lihat kampung pengemis duren sawit yg dikoordinir)”.Ayo Pak JB berantas.
Bandar Bajaj, atau Taxi yg parkir sembarangan di depan rumah2 warga, di jalan2 yg sempit, harus di benahi juga.
contoh nyata kalo sore-jelang malam, lurus saja dari jalan Tanah Sereal Raya, jalan sempit, kiri kanan buat parkir Bajaj dan Taxi. Mending 1 atau 2, ini ada 20 Bajaj!!!!
Tolong dipantau pak Lurahnya….
Diperhatikan bukan berarti diberikan bantuan dengan cuma2.coba di berikanketerampilan dnegan begitu mereka bisa buka usaha dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak..