Ahok.Org – Banyaknya rumah dinas lurah dan camat yang tidak ditempati, tak jarang membuat rumah negara tersebut rusak tak terawat. Namun, kerusakan itu tidak akan diperbaiki, karena Pemprov DKI berencana membongkar rumah yang rusak tersebut untuk kemudian menjadikannya sebagai taman atau rusun.
Selain menjadikan taman, lahan rumah dinas tersebut juga akan dijadikan rumah susun (rusun). Sebab, proses pembangunan rusun sejak dahulu hingga saat ini berjalan lambat akibat ketiadaan lahan.
“Sehingga untuk ketersediaan lahan memadai, rumah dinas para camat dan lurah akan dicabut,” ujar Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Kamis (23/5).
Basuki menambahkan, rumah dinas yang sudah rusak lebih baik dibongkar alias tidak perlu dilakukan rehab. “Tanpa rumah dinas, para para camat dan lurah sudah memiliki rumah pribadi. Lebih baik dijadikan taman untuk PKL saja. Yang sudah jelek-jelek dibongkar dan tidak usah direhab lagi,” katanya.
Basuki menegaskan, tindakan menghilangkan rumah dinas camat dan lurah merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah keterbatasan lahan untuk membangun taman atau rusun.
“Mereka (camat dan lurah) punya rumah sendiri. Ini DKI bos, camat dan lurahnya punya duit itu. Pegawai Pemprov DKI itu punya semua. Mana susah sih PNS DKI. BKD yang kecil begini saja, gaji terendah bisa Rp 7 jutaan kok,” ungkapnya.
Menurut Basuki, membangun taman khusus bagi tempat usaha PKL tidak melanggar aturan. Sebab, lahan yang digunakan merupakan aset milik Pemprov DKI.
“Apa yang dilanggar? Pemerintah? Itu tanah Pemprov DKI kok. Tanah bekas rumah dinas akan dibuat taman yang PKL bisa masuk,” paparnya.
Basuki mengatakan, pihaknya saat ini berkonsentrasi membeli tanah dan mengumpulkan kewajiban para pengembang untuk membangun rusun. Pasalnya kebutuhan tanah dan rusun sangat mendesak untuk segera dipenuhi.
“Kita saat ini konsentrasi membeli tanah serta menagih utang kewajiban pengembang untuk bangun rusun. Bila pengembang yang membangun butuh waktu 9 bulan, sedangkan pemerintah bisa sampai 1,5 tahun bangun,” ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan, rencana Pemprov DKI Jakarta menyediakan hunian yang layak bagi warga ibu kota membutuhkan lahan. Karena itu, rumah dinas camat dan lurah pun akan dikorbankan untuk kepentingan rakyat. “Sekarang ini kita butuh lahan yang sangat banyak sekali, untuk menampung rusun yang dibutuhkan masyarakat,” katanya.
Terlebih, menurut Jokowi, masih ada tagihan 680 rusun dari para pengembang yang lahannya disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Selain, rumah dinas camat dan lurah juga akan dilakukan grouping sekolah, untuk penambahan lahan. “Tagihan 680 rusun ke developer mau ditaruh dimana kalau tidak cari lahan. Ada yang nanti grouping sekolah SD juga,” tandasnya.[Beritajakarta.com]
Mohon dikawal juga pak pembangunan rusunnya, jgn sampai kualitas rusunnya jelek, membahayakan penghuni disana
setuju dengan pak Chandra harus dikawal atau ada yang memonitor / audit. karena banyak uang RAPB yang telah cair dan telah dialokasikan ke walikota/wilayah tak jarang dipakai tidak menganut prinsip penting dan segera. Salah satu contohnya adalah pembongkaran / penggantian beton trotoar di jalan S Parman yang masih bagus dan sebetulnya belum perlu diganti dulu, sehingga dana tersebut mestinya bisa digunakan untuk perbaikan diwilayah lainnya yang lebih perlu dan harus.
Mr Sak tolong disampaikan kepada pak Ahok untuk cek kondisi ini.