Penyerapan Anggaran Rendah, Jokowi Peringatkan SKPD

Ahok.Org – Masih rendahnya penyerepan anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, membuat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran SKPD. Ditargetkan, pada tahun ini penyerapan anggaran dapat mencapai 97 persen sehingga diharapkan seluruh SKPD dapat menjalankan semua program yang telah dianggarkan.

Sejauh ini, kata Jokowi, dari jumlah total APBD DKI tahun 2013 sebesar Rp 49,9 triliun, untuk penyerapan anggaran yang masuk dalam biaya tak langsung sebesar 28 persen. Sedangkan untuk kegiatan langsung hanya sebesar 15 persen. Setidaknya ada 10 SKPD yang penyerapan anggarannya paling rendah yakni, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda sebesar 2,18 persen, Dinas Perhubungan 4,04 persen, Dinas Pertamanan dan Pemakaman 4,40 persen, Dinas Pekerjaan Umum 11,83 persen, Dinas Kelautan dan Pertanian 8,16 persen, Arsip dan Perpustakaan Daerah 10,5 persen, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana 10,55 persen, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 10,78 persen, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan 12,23 persen, serta Dinas Olahraga dan Pemuda sebesar 12,83 persen.

“Ini harus hati-hati, karena perhitungannya akan digunakan untuk merancang APBD Perubahan. Jika hanya 15 persen sudah lampu kuning, hampir ke lampu merah. Kalau tidak sanggup bilang saja, jadi anggarannya dikembalikan. Jangan bilang sanggup, nanti seperti tahun kemarin hanya 82 persen. Saya beri penekanan karena saya lihat belum kelihatan meloncat,” ujar Jokowi, saat memberikan pengarahan kepada jajaran SKPD di Balaikota, Rabu (19/6).

Ia pun menekankan kepada jajarannya agar sisa lebih penghitungan anggaran (Silpa) tidak lebih dari 3 persen. Sehingga dirinya pun akan membuka komunikasi kepada jajarannya mulai saat ini. “Kalau sanggup angkanya benar-benar kita targetkan. Silpa jangan lebih dari tiga persen. Saat ini, semua SKPD agar melaporkan kegiatan yang tidak akan bisa terserap sehingga bisa diganti dengan kegiatan lain yang penting dan dipastikan bisa terserap,” pintanya.

Jokowi juga meminta kepada jajarannya untuk berkomunikasi dengan dirinya atau Wakil Gubernur jika menemukan problem yang cukup sulit terkait penggunaan anggaran ini. “Kita harapkan monitor satu per satu problemnya apa, datang ke saya atau Pak Wagub. Kalau yang kecil-kecil cari solusi sendiri,” katanya.

Dikatakan Jokowi, dari paparan SKPD. kendala terbanyak yang dihadapi yakni mengenai permasalahan lahan. Seperti Dinas Pertamanan dan Pemakaman yang setidaknya terkendala dengan 32 lokasi pembebasan karena masih tersangkut masalah hukum. Kemudian di Dinas Kelautan dan Pertanian ada sembilan bidang tanah yang tidak bisa di lakukan pembebsan karena ada duplikasi kepemilikan dan lokasi yang tidak memadai. “Kembalikan saja diperubahan jika yang tidak terserap. Kalau tidak dikembalikan dan tidak terserap nanti saya sembelih. Akhir tahun tidak 97 persen, selesai,” kata Jokowi.

Adapun beberapa SKPD yang sejauh ini penyerapan cukup tinggi yakni, Dinas Kesehatan, Dinas Kebersihan, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Tata Ruang, Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B), Satpol PP, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Sementara itu, terkait masih rendahnya penyerapan anggaran di SKPD yang dipimpinnya, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah (Disparbud) DKI Jakarta, Arie Budhiman mengaku siap melaksanakan penyerapan hingga 98 persen. Namun dirinya memperkirakan hanya bisa menyerap 95 persen saja dari target semula. “Kami siap disembelih pak, target kami memang 98 persen, tapi nampaknya realisasinya hanya 95 persen,” tandas Arie.[beritajakarta.com]