Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan tidak hanya Dinas Pendidikan saja yang kedapatan anggaran berlebih, melainkan ada dinas lainnya yang memiliki persolan serupa.
“Dinas Pertamanan juga ada, PU juga ada, Pemadam juga ada, hapir semua dinas sih. Sisa pagu (batas anggaran) hanya 25 persen kan. Sisa pagu sekarang hampir Rp1,3 T dari tender paket yang sudah 1.000 lebih,” ungkap Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (1/7/2013).
Karena itu, diriya memerintahkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Endang Widjajanti untuk menurunkan anggaran tiap dinas yang dinilai tidak terlalu penting. “25 persen saja ada yang enggak motong juga mereka mainkan lagi, lumayan itu,” kata Ahok.
Sebagaimana diketahui, mantan Bupati Belitung Timur memerintahkan pada seluruh dinas untuk memotong anggaran sebesar 25 persen. Hal itu bertujuan untuk mengurangai besaran sisa lebih penggunaan anggaran.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto menyatakan, besaran anggaran tersebut sekira Rp13 miliar. “Sampai saat ini lagi kita persiapkan dulu. Kayak misalnya pembangunan rehab total salah satu SMP sebesar Rp13 miliar, karena tahun lalu sudah di rehab total oleh Sudin,” ujar Taufik.
Hal tersebut dilakukan, terkait pembahasan APBD Perubahan 2013, yang terus dilakukan kalkulasi terkait peruntukan bidang apa saja yang membutuhkan penambahan anggaran.
Menurutnya, batas waktu perhitungan anggaran yang akan dikembalikan ke kas daerah, yakni pada pertengahan Juli ini. Pasalnya, hal tersebut akan dilakukan pembahasan dalam APBD P. “Juli pertengahan, atau puasa minggu pertama lah,” terangnya.[Okezone]
Tidak nurut anggaran dipangkas, dipangkas aja kepalanya biar BOTAK. Jadi ketahuan siapa yang masih ikut gaya lama. Ikut gaya si kumis, yang maunya korupsi doang…
tiap abad baru muncul manusia pembaharu,sekarang saatnya sebelum program pemprov DKi Jakarta, kembali kemetode lama, bisa babak belur…korupsi kambuhan cuma sebentar beristirahat melihat sikon, kemudian akan marak lagi, berantas jangan setengah-setengah mereka virus masyarakat, bila dibiarkan ketika masyarakat sadar sendiri, semuanya sudah rusak stadium 4….
Usul saja kali Pak,
1.untuk Gub dan wagub rasanya sudah harus punya komite pengawas sendiri kali ya untuk memonitor pelaksanaan kerja teknis dan non teknis setiap SKPD, dan perangkat daerah lainnya…kalau ngak ada, kayaknya repot berdua doang Pak, yang lain pada setengah hati menjalankan reformasi dan transparansi anggaran…
2. Untuk lebih efisien dan efektif, management kontrol untuk setiap detail pelaksanaan program kerja, dst…dilakukan secara terbalik kali Pak. Bukan anda berdua yang minta laporan, tapi tiap unit pelaksana di SKPD yang harus diwajibkan proaktif melaporkan secara berjenjang sesuai eselon mereka…Dengan cara begini, Pak Gub and Wagub tinggal crosscheck (lapangan, dsb)
3. Unit pelaksana di pemerintahaan, saya tidak tahu seperti apa, kalau kami di swasta, misalnya untuk program “Liburannya” misalnya, team pelaksana dibentuk tersendiri (beda dengan team management) dan team ini yang akan melaksanakan program kerja tersebut dan tetap mempertanggung jawabkan hasil dari program tersebut ke management…Demikian juga dengan program-program kerja yang lain, team yang dibentuk juga beda-beda, agar setiap karyawan memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam berorganisasi, dsb
Mudah-mudahan bisa membantu usulannya ya Pak, sehingga kualitas SDM dari pemprov bisa semakin meningkat dan mau bekerja transparan dan sepenuh hati…salam Go…JB
Usul aja pak Wagub, semua kepala dinas dan suku dinas dilelang aja pak. Dan yang boleh ikut lapis kedua dari dinas masing2 supaya terjadi regenerasi murni dan dievaluasi per 3 bulan, kalo masih “tidur” yah langsung aja ditinggal, biar dia pules. Sekarang ini Ka dinas masih bermain cantik, didepan Gub dan Wagub mereka selalu berkata : ” Ya Bos ” dibelakng :Ya BOSOK LU. ”
Udah buang aja sisa2 peninggalan Pak FAUZI, mereka semua sudah RUSAK BERAT, gak bisa diperbaiki lagi. Sampah di buang aja.