“Happy Birthday Ahok”

Ahok.Org – Ahok berulang tahun beberapa hari lalu. Saya tidak kenal pribadi Ahok, hanya sempat bertemu dua kali dalam rapat diajak Danang ICW buat diskusi soal change management dan penguatan internal audit. Tapi dari dua kesempatan itu, saya semakin yakin kalau harapan itu masih ada. Harapan yang sebelumnya dihancurkan oleh – salah satunya, kawan saya ketika kuliah di Nottingham, RH, putra kesayangan ustad HA, bahwa masih ada politisi dan pejabat yang bersedia bekerja keras buat rakyat dan Indonesia.

Kebiasaan Ahok adalah, dia tidak sabaran. Dia tidak sabaran dengan birokrasi yang lelet, lemot, dan sengaja memperlambat kerja dengan alasan prosedur, serta “ini bukan tupoksi kami”. Dia tidak sabaran dengan hal-hal yang sama terus diulang. Dalam wawancara di Tempo kemarin, Ahok bilang, Jakarta beda dengan daerah. Kalau kota lain kurang studi, Jakarta sudah terlalu banyak studi, tapi kurang eksekusi dan implementasi.

Tak heran kadang saya dengar orang mengeluh, Ahok ini arogan, suka memotong pembicaraan, dan menguasai pembicaraan. Kalau saya menebak, itu karena yang diomongkan sudah seringkali diomongkan berbagai pihak. Yang kurang hanya implementasinya, dan Jokowi Ahok sedang melakukan implementasinya.

Kalau kata kawan saya Usman di Belanda, kalau ada atasan baru, misalnya menteri yang dianggap belagu, bawahan biasanya akan mengetes si atasan dengan berbagai alasan. Jadi kalau tidak berhati baja, berintegritas, punya visi jelas, pengalaman yang kongkret, ya menteri baru bakal ikut arus birokrasi yang kerja seadanya. Kalau tidak, si menteri bakal diboikot perlahan-lahan tanpa terasa.

Jadi memang bagi pegawai negeri yang biasa Fokeisme, Jokowi Ahok ini bagai mimpi buruk kalau tidak mau berubah.

Di lapak mbak Muni kemarin, ada ukhti PKS pengamat transportasi yang mengeluh ketika bertemu dan mengemukakan gagasannya, dipotong terus oleh Ahok. Kalau soal transportasi, saya haqqul yakin Jokowi Ahok sudah tahu berbagai studi dan rekomendasi soal kemacetan. Mereka sekarang fokus pada eksekusinya. Apa gambaran besar yang akan dieksekusi? Setahu saya, pengembangan Transjakarta lebih luas lagi, jalur layang Transjakarta, penambahan bus gandeng, sterilisasi, ERP, penertiban parkir off street, integrasi Transjakarta dengan KRL dan bus pengumpan, integrasi bus pengumpan dibawah PPD, trotoar yang layak, dsb. Kalau yang diomongkan masih seputar itu, tak ada sesuatu yang baru, ya akan kurang didengar, karena mereka fokus ke eksekusinya. Ini memang kelemahan, tapi juga strategi membagi waktu dan sumberdaya karena terlalu banyak yang harus disentuh langsung oleh mereka berdua.

Ketika kami bertemu, dia mendengarkan, karena yang kami bawa itu sesuatu yang baru, seperti bagaimana menjalankan change management dengan lebih tertata, dengan mengadopsi model Kementerian Keuangan yang ada unit khusus internal compliance yang juga berfungsi sebagai change management office, penguatan fungsi internal audit, tidak hanya mencari kesalahan, tapi bagaimana mencari akar masalah, dan juga membuat fungsi investigasi lebih kuat, seperti KPK tanpa non justitia. Di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, terus terang saya kagum disana Januari lalu saya bertemu senior di FE UGM yang sekarang jadi Ses Itjen.

Salah satu kekuatan Itjen Kemenkeu adalah strategi investigasi ala KPK ini. Audit kepatuhan dan kinerja mereka tetap lakukan, tapi dengan pendekatan ala konsultan, mencari akar masalah dan mencari solusinya. Selama audit tersebut, mungkin ditemukan beberapa indikasi fraud. Nah indikasi fraud ini diserahkan ke bagian Investigasi untuk diaudit lebih lanjut, dan bagi pelakunya, akan dilakukan surveillance, penyadapan (bekerja sama dengan KPK), dsb, untuk mengetahui apakah ada indikasi pidana, kerugian negara, transaksi dan harta diluar profil mereka (kerjasama dengan PPATK), anaknya sekolah dimana, dimana mereka berlibur, berapa dan seberapa mewah rumahnya, dsb. Dari data ini, maka si pelaku akan dipanggil dan diklarifikasi harta yang tak sesuai penghasilannya. Kalau mereka mengaku, maka diminta mengundurkan diri, atau diteruskan ke Kejaksaan atau KPK. Biasanya para pelaku ini memilih mengundurkan diri. Jadi ini seperti penerapan internal asas pembuktian terbalik, yaitu pergeseran kewajiban pembuktian kekayaan dari penuntut ke si pelaku.

Ahok tertarik dan mendengar, karena selama ini dia hanya dengar konsep Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, yang konsep reformasi birokrasinya terlalu birokratis dan perlu direformasi. Ahok berpendapat, korupsi sulit dihilangkan kalau tidak ada pembuktian terbalik. Bisa dibayangkan kalau ini bisa diterapkan di Jakarta, bakal menjadi kabar baik bagi masyarakat yang menginginkan pemerintahan yang bersih dan melayani, tapi menjadi kabar buruk bagi pejabat yang selama ini kekayaannya tidak jelas.

Apa yang menarik dari Ahok? Selain mendengarkan, dia juga banyak cerita, beberapa informasi yang bagi pejabat lain dianggap off the record, tapi bagi Ahok, dia ceritakan begitu saja, diantaranya karena soal menjunjung transparansi. Misalnya begini: soal penghasilan gubernur – wakil gubernur. Tiga bulan pertama, penghasilan hanya dari gaji + tunjangan, kira-kira 10 juta. Mereka puasa. Karena Kepala dinas keuangan masih rezim foke dan terlihat mensabotase pembahasan RAPBD, maka dia tidak diperpanjang pensiunnya. Kadinas keuangan yang baru kemudian melapor kalau ternyata ada insentif dan uang operasional, yang disembunyikan kepala dinas lama. Uang operasional adalah persentase dari PAD. Disepakati mekanismenya, termasuk pengawasan dengan BPK, 60% untuk Jokowi, 40% Ahok, sebagai anggaran operasional kepala daerah dan tidak masuk kantung pribadi.

Nah, zaman gubernur-gubernur terdahulu dan di daerah lain sampai sekarang, anggaran ini disimpan dan sangat mungkin masuk kantung pribadi. Zaman gubernur terdahulu, anggaran operasional ini kira-kira 23 miliar setahun, yang dipakai operasional cuma sedikit, sisanya masuk pribadi. Karena itu kata Ahok, jangan harap ketemu korupsi gubernur terdahulu, mereka sudah kenyang dengan anggaran operasional tapi membiarkan anak buahnya main anggaran dan pengadaan. Jokowi Ahok menjadikan anggaran operasional kepala daerah untuk operasional dan charity. Jadi bulan lalu ada berita Ahok membayar tunggakan SPP anak SMA seluruh Jakarta, sekitar 600 juta. Sedang Jokowi kalau blusukan sering membawa truk yang membawa perlengkapan anak sekolah dan beras. Nah, Jokowi dan Ahok hanya mengambil insentif yang legal dan kalau dikumpulkan kira-kira 150 juta sebulan.

Saya kira buat pemimpin sekelas CEO tangguh Jokowi-Ahok dan tanggung jawab besar, penghasilan tsb wajar. APBD DKI 50 triliun, di atas Polri yang 43 trilun, dibawah Dikbud 66 triliun, dan ini setara dengan turnover satu MNC besar di Indonesia. Apalagi laporan penggunaan biaya ini dibuka di www.ahok.org

Kemudian, mengapa ada walikota yang dicopot? Ternyata karena ketahuan si walikota jadi pembina organisasi yang suka menggunakan kekerasan dan sebangsanya buat politicking. Eh Jokowi-Ahok dilawan sama preman kacangan ala si pejabat ini.
Berpikir out-of-the-box. Isi misalnya soal mengapa Ahok yakin PKL kuat masuk ke mall? Karena jualan di kaki lima itu mahal. Satu petak, misalnya 4×4 lot di pinggir jalan, ditarik pungli 3-4x sehari, pagi, siang, sore, malam. Mulai dari kelurahan, preman A, preman B. Jadi mereka bisa bayar 4×3 pungli, 12 kali. Kalau sekali bayar 5-10 ribu, sehari 60-120 ribu, belum termasuk ongkos resmi. Kalau dikalikan sebulan besar. Jadi kalau sewa emperan toko ke tokonya, ini belum termasuk preman makan gratis, dsb. Karena itu, kalau pkl masuk mall, bayar harian Rp 50 ribu atau Rp 100 ribu, ya tentu kuat.

Ada dinas infrastruktur yang mensabotase penanggulangan banjir. Ini juga sudah terdengar isunya. Tempo pernah menulis soal ini. Waktu banjir kanal barat bocor di Latuharhari, si Dinas bilang susah dapat batu dan pasir, alat berat, yang sepertinya dendam anggaran dipotong 25%. Karena itu Ahok diminta cari batu pasir ke Ancol, dsb, termasuk alat berat, termasuk bilang ambil dari Belitung. Ini karena Jokowi Ahok kesal sama si kepala dinas.

Nasihat Ahok buat yang mau jadi calon legislatif: katanya, jangan ragu buat jadi ketua RW. Karena kalau mau mencalonkan diri ke DPRD, masyarakat yang tak diberi duit akan meminta bukti. Buktinya ya bakti ke masyarakat, misalnya ketua RW, pengelola bank sampah, dsb. Kalau mau mencalonkan jadi bupati/walikota, mulailah dengan mencalonkan diri jadi DPRD, dan kudu bersih sehingga STP, segmenting, targeting, positioning jelas. Untuk itu, berbaktilah ke masyarakat yang kongkret. Kalau mau mencalonkan diri jadi gubernur, jadilah bupati yang berhasil dan bersih.

Dsb masih banyak cerita lainnya.

Menganalisa gaya kepemimpinan Ahok.
Gaya kepemimpinan dan pengambilan keputusan Ahok bagi pegawai negeri memang mengagetkan. Tapi kalau kita lihat dari model pengambilan keputusan dan risiko, Ahok ini bagi Recognition primed: sifatnya intuitif, dan mengandalkan pengalaman sebelumnya untuk mengevaluasi opsi yang mungkin hanya satu. Ini mirip dengan gaya JK, Jokowi, Dahlan Iskan, dalam mengambil keputusan: melakukan situation assessment, recall past experience dan ambil keputusan.

Rule-based: yang sangat mendewakan SOP dan identik dengan SBY dengan kalimat khasnya “Saya serahkan semua pada proses hukum, agar sesuai aturan, dsb”. Ini adalah model pengambilan keputusan pemula, bukan pemimpin, dan hanya cocok dalam situasi risiko tertentu. Ahok, juga JK, Dahlan Iskan, Jokowi, adalah tipe pemimpin yang berpikir out-of-the-box, dan mencari terobosan, tapi tidak melanggar rule, justru mengubah rule supaya bisa bergerak cepat.

Analytical-based: ini model yang dianggap terbaik, dimana setelah melihat situasi, mencari beberapa opsi, dan analisa mana yang paling cocok. Tapi ini hanya pas buat keputusan yang masih bisa menanti, sementara seringkali waktu terus berlari. Saya ingat dengan gaya pak Boediono, juga birokrasi secara umum, seolah-olah melakukan analisa dengan seksama, padahal tak ada yang berani ambil keputusan. Tapi memang ada beberapa program yang masih menanti pihak lain, seperti ERP, penerapan nomor kendaraan ganjil genap, dsb.

Creative: model buat situasi yang sama sekali baru, dengan lingkungan yang kurang familiar. Model seperti ini cocok buat keputusan yang immediate risksnya rendah. Kembali, Ahok mirip dengan JK, dengan gayanya yang sangat kreatif.

Ahok, dan Jokowi, adalah harapan baru Indonesia. [*]

*Catatan: Agam Fatchurrochman