Gubernur: Soal Tarif Angkutan

Ahok.Org – Meski Pemprov DKI Jakarta bersama Organda dan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) telah sepakat soal penyesuaian tarif angkutan umum di ibu kota, namun hingga kini usulan tersebut belum mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Padahal, penyesuaian tarif tersebut sangat ditunggu-tunggu masyarakat pengguna dan pelaku transportasi menyusul keputusan pemerintah pusat yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengaku, usulan penyesuaian tarif angkutan sudah disampaikan sejak jauh-jauh hari kepada DPRD DKI dan telah disepakati Organda serta DTKJ. “Saya tidak akan mendesak dewan. Biar masyarakat yang mendesak DPRD,” ujar Jokowi, Gubernur DKI Jakarta di Balaikota, Jumat (5/7).

Dikatakan Jokowi, permintaan DPRD agar Pemprov DKI memperbaiki pelayanan angkutan umum hingga saat ini masih terus diupayakan pihaknya. Namun, hal tersebut hendaknya tidak dijadikan alasan dewan untuk tidak segera memberikan rekomendasi.

Pihaknya, sambung Jokowi, ingin segera mempercepat mengeluarkan keputusan soal penyesuaian tarif angkutan umum di ibu kota. Sebab, dirinya tidak ingin pengusaha angkutan umum menaikkan tarif secara sepihak sehingga merugikan warga. “Yah kan sehari setelah kenaikan BBM suratnya sudah dikirim ke DPRD agar cepat keluar. Sehingga di lapangan tidak terjadi menaikkan tarif sepihak,” ungkapnya.

Ia pun meminta kepada para pengusaha angkutan umum untuk tidak menaikkan tarif terlebih dahulu, sebelum adanya keputusan yang pasti. “Tidak boleh dong naikkan tarif sepihak, karena memang harus ada aturannya. Tapi Jangan tanyakan ke saya, tanyakan ke dewan,” pintanya.

Usulan yang disampaikan ke dewan, dikatakan Jokowi, telah mempertimbangkan berbagai aspek, baik masyarakat maupun pengusaha. Sehingga kenaikan tarif yang diusulkan pun tidak terlalu besar yakni hanya antara Rp 500 hingga Rp 1.000.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan mengatakan, pihaknya tetap menunggu Dinas Perhubungan DKI untuk memperbaiki pelayanan angkutan umum kepada penumpang sebelum memberikan rekomendasi. “Kita tidak langsung menjadikan rekomendasi gubernur sebagai dasar dalam membuat keputusan dewan. Tentunya kita tidak mau membuat keputusan ini secara gegabah,” kata Ferrial.

Ia menilai, usulan yang disampaikan pihak eksekutif hanya mengakomodir kepentingan pengusaha saja, tetapi tidak memberikan keuntungan bagi penumpang. Pihaknya meminta adanya jaminan keamanan bagi para penumpang sebagai pengguna angkutan umum.

Sementara itu, pengamat politik yang juga peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menilai, harus terjalin komunikasi yang baik antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD DKI terkait penetepan kenaikan tarif angkutan di ibu kota. Perbaikan pelayanan kepada penumpang yang diminta DPRD sebetulnya bisa dilakukan secara bertahap dan tidak harus menunggu adanya perbaikan, baru kenaikann tarif diputuskan.

Terlebih, sambungnya, kenaikan harga BBM dipastikan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan angkutan umum. Sehingga adanya kenaikan tarif angkutan tidak mungkin dihindari. “Perbaikan pelayanan bisa dilakukan sambil jalan. Karena kenaikan tarif ini tidak bisa terelakan. Pemprov DKI harus meyakinkan dengan membalas argumentasi DPRD DKI,” tandasnya.[Beritajakarta]