Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menggelengkan kepala saat ditanya ihwal penundaan kenaikan tarif angkutan umum setelah kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. “Tanya ke Dewan Perwakilan yang terhormat itu saja,” ujar Ahok di Balai Kota.
Pemberian insentif merupakan kompensasi kenaikan bahan bakar minyak agar beban supir tidak terlalu berat. “Saya bingung ini, enggak tahu lah, kami tunggu saja,” kata Ahok.
Ahok mengatakan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak telah mempengaruhi para supir. Apalagi penetapan kenaikan tarif angkutan tak segera disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta mengusulkan kenaikan tarif angkutan bus kecil naik dari Rp 2.500 menjadi Rp 3.000 dan bus sedang naik dari Rp 2.000 menjadi Rp 3.000.
Sejumlah supir memang sudah mengeluhkan dampak kenaikan harga BBM. Rudi, 49 tahun, terpaksa menahan keinginan membelikan baju baru untuk dua anaknya. “Padahal, saya sudah rugi sampai Rp 80 ribu per hari,” kata sopir M12, Terminal Pasar Senen-Kota, ini pada Senin, 8 Juli 2013.
Rudi mengeluhkan sikap DPRD yang lambat. Padahal, kebutuhan harga beras dan makanan lain sudah naik, terutama memasuki bulan Ramadan. Warga asli Tegal ini menjelaskan pendapatan kotornya mencapai Rp 400 ribu per hari. Ketika bahan bakar minyak belum naik, dia mengeluarkan uang Rp 120.000 per hari untuk Premium. Sekarang, Rudi yang tinggal bersama istri dan dua anaknya di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, harus mengeluarkan Rp 190 ribu per hari.
“Nah, kekurangan bensin yang Rp 70.000 itu dipotong dari pendapatan,” katanya. Dia mengaku membawa pulang Rp 80 ribu per hari. “Malah, bos menaikkan uang setoran karena onderdil naik.”
Rudi pun tak bisa menaikan tarif sepihak. Pasalnya, dia bisa ditilang Dinas Perhubungan. Apalagi dia pernah sekali ketahuan. Izin jalannya pun ditahan. “Untuk menebus disidang harus membayar denda Rp 100 ribu.”
Ketua DPRD Jakarta Ferrial Sofyan mengatakan rapat pimpinan pada Senin, 8 Juli 2013 belum menyepakati kenaikan tarif ini. Meski Dinas Perhubungan sudah menjelaskan jaminan yang sebelumnya diminta, Dewan belum setuju menaikkan tarif.
Politikus Kebon Sirih menahan kenaikan untuk meminta jaminan pelayanan angkutan seperti peremajaan, angkot tidak mangkal, dan keamanan. Hal lain yang dipermasalahkan Dewan, yakni merasa aneh dengan hitungan kenaikan tarif.[Tempo.co]
kalau soal hitung menghitung dan blm dapat jatah di dompet memang aneh …. kalau sdh dpt jatah,detik ini pun bisa ketok palu.org di dprd itu jago nya hanya manuver politik.bicara 1000 tapi hasil nya nol.
sudah2n para sopir maupun pengusaha angkutan ngerti bahwa apa yang menjadi masalah pada mereka karena ulah DPRD yang kurang pro terhadap rakyat, mungkin sebaiknya jangan sampai ada demo2 yang mengarah pada Pak GUB maupun Pak WAGUb. silahkan sampaikan masalah ke DPRD DKI.
kalo perlu ganti aja orang orang yang ada di DPRD, jangan pilih mereka kembali di pemilu mendatang.
SETUJU…Dewan kita kurang tanggap dan tidak peka akan nasib para sopir angkutan umum….Salam
Anggota dewan kebanyakan tahunya hidup enak dan nyaman dengan segala fasilitas, bagaimana bisa merasakan susahnya sopir, apalagi mau memikirkan orang lain.
Inilah potret anggota dewan yang hanya mewakili keluarga dan kelompoknya.
Percuma DPRD Tunda Tarif Baru Angkutan … tarif angkutan umum sudah naik sejak kenaikan BBM. Sekedar usul mungkin jika DPRD tidak mau menaikkan tarif angkutan umum, lebih baik DPRD memberikan subsidi untuk angkutan umum (revisi anggaran Pemprov DKI). Tapi kalau ujungnya tetap tarif angkutan umum naik… basi !!!
DPRD, jabarkan masalah nya jk memutuskan menahan keputusan. Jangan menggunakan kata2 bersayap yg kagak jelas.
Berikan solusi! Mikir!
kenapa sopir-sopir ini cuma mengeluh diperlakukan ga adil sama anggota DPRD!
bikin demo besar=besaran sopir angkot, metromini, kopaja, bus kota. samperin ke Kebon Sirih!!!
Biarin ajah DPRD DKI itu, penumpang sama supir sudah saling tau situasi yang berjalan. DPRD menunggu sampai ORGANDA bawa upeti baru tuh mereka mau sidang.
Tak perlu persetujuan DPRD untuk kenaikan ongkos, Supir cukup persetujuan dari penumpang selesai perkara, penumpang sampe tujuannya.
kalo menurut saya bagusnya sih para supir…dan masyarakat rame2 kegedung dewan yg terhormat itu…terus rame2 seret keluar dari gedung dan kasih makan nasi aking…dan suruh bawa angkot biar tahu rasa…dan gak enak2 duduk disana gak terjun kelapangan hanya pandai ngomong aja….bodoh kok dipelihara…
Kondisi dilematis buat siapa aja..
Jadi kembali kepada hukum pasar, kalo harga mau naik, tentu service juga ditingkatkan lagi.
Bagi pemilik / sopir :
Kendaraan tidak layak jalan, pelaku sopir ugal-ugalan, disiplin di jalan, kenyamanan dan keamanan di jalan dst.
Bagi pemprov dki :
Membantu membereskan jalan-jalan rusak, lampu lalu lintas rusak, fasilitas jalan deh, supaya berimbang dgn kenaikan bbm.
Kondisi dilematis harus diselesaikan secara win-win solution. Tdk bisa saling menyalahkan. Justru harus bersatu menyelesaikan kondisi itu.
Ada sebuah agenda yang sedang dimainkan oleh dprd yg dimotori oleh PD?Coba perhatikan saat mendekati idul fitri akan terlihat apa agenda mereka?
Katanya anggota Dewan itu adalah terhormat, tapi mana tindakannya yang terhormat?? Sebaiknya anggota DPRD DKI memberikan kepastian mau naikan tarif angkutan tidak? Kasihan kah semua sopir angkutan. Coba sekali-kali anggota dewan jadi sopir angkot dan jangan hanya bisanya duduk manis, berjas & berdasi di gedung. Bisa ngomong saja tapi hatinya mana???
ruginya apa DRPD naikin tarif sih??? heran..susah amat..tapi gapapa biar keliatan kurang pro terhadap rakyat..semakin jelas!..semakin gamblang!