Ahok.Org – Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta akan merealisasikan program renovasi di 27 kampung di berbagai wilayah.
Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Yonathan Pasodung, jumlah itu menyusut dari rencana awal, yaitu 33 kampung. Penyusutan itu, menurut Yonathan, terjadi karena ada sengketa lahan.
“Sekarang semua SK Gubernurnya sudah selesai. Kalau di peraturan gubernur namanya program penataan kampung kumuh di 27 lokasi yang tersebar di lima wilayah kota,” kata Yonathan, di Balaikota Jakarta, Jumat (19/7/2013).
Sebanyak 27 kampung itu telah disurvei oleh tim evaluasi, yang dipimpin oleh para wali kota. Tim evaluasi dibantu oleh suku dinas perumahan dalam melaksanakan program Pekerjaan Sarana Umum (PSU). Warga dapat memperbaiki sendiri rumah dan lingkungan mereka di bawah bimbingan suku dinas.
Tim evaluasi juga akan mengelola anggaran renovasi, yang nilainya Rp 54 juta untuk setiap kepala keluarga. Sementara warga menyiapkan konsep soal tata kampung mereka. Pemprov DKI sendiri telah menyiapkan setidaknya sepuluh desain kampung untuk dipilih warga.
Jika program penataan kampung kumuh ini berjalan lancar, Pemprov DKI akan mempertimbangkan melaksanakan program serupa di lokasi lain pada 2014.
“Nanti terciptalah yang namanya penataan kampung kumuh. Filosofinya kurang lebih sama dengan bedah rumah, tapi ini lebih menata ke lingkungannya,” ujar Yonathan.
Berikut ini adalah 27 kampung yang masuk program renovasi tersebut.
Jakarta Pusat: Kemayoran, Petojo, Galur, Tanah Tinggi, Karang Anyar, Bungur, Cempaka Putih, Kebon Sirih, Bendungan Hilir, Utan Panjang.
Jakarta Barat: Tambora, Kali Anyer, Kapuk.
Jakarta Utara: Tanjung Priok, Semper Barat, Tugu Utara, Cilincing, Pejagalan, Marunda, Pademangan Timur.
Jakarta Selatan: Petogogan, Gandaria, dan Pasar Minggu.
Jakarta Timur: Klender, Jatinegara, Cipinang Besar Selatan, Pisangan Timur. [Kompas.com]
Kata orang Jakarta belum bisa disebut kota Metropolitan, lebih cocok disebut Kampung Besar berhubung masih banyaknya perumahan/perkampungan kumuh. Syukur ada Pemimpin yang memikirkan dan berani bertindak bukannya NATO (no action talk only).Sebab kalau tidak ditata betapa akan memberi kesan adanya jurang yang dalam antara si miskin dan si kaya.Percuma saja kita punya falsafah Pancasila jika demikian keadaannya.
Sejak era Gubernur Ali Sadikin julukan The Big Village sudah ada, dan memang julukan tsb masih pantas disandang Jakarta sampai saat ini. Fisik kota memang sudah 70% kota metropolitan namun mental penghuninya baru 5% metropolitan. Tidak percaya, lihat saja perilaku lalu lintas yg semau gue, okupasi jalan raya oleh PKL dan parkir liar, budaya nyampah oleh sebagian besar warganya, banyaknya bangunan tanpa IMB, dll. Bung Jokowi-Ahok memang harus didukung oleh semua pihak dng tindakan2 nyata. GBU Bung JB.
bener2 pemimpin yang care ama apa dan siapa yang dipimpin… salut ama JOKOHOK..!!! Walau saya bukan orang jakarta, turut bangga dan mendukung Bapak sepenuhnya.
saya juga sangat salut utk JOKOHOK, dan apakah GUB dan CAGUB seperti beliau akan muncul di daerah2 lain? kapan ya…
Ayo pak jokowi tetap cemangat selesaikan visi misimu biar para pengkritikmu yg tanpa alasan segera bungkam!