Ahok.Org – Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) akan melayangkan somasi kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.
Somasi itu dilayangkan atas respons terhadap pernyataan Basuki yang akan memenjarakan PKL yang bandel tetap berjualan di badan jalan dan tidak mau direlokasi. APKLI memberikan waktu hingga 14 hari ke depan kepada Basuki untuk meminta maaf terkait pernyataannya tersebut.
Namun, Ahok –begitu Basuki disapa– mengaku tidak akan menanggapi somasi itu.
“Itu somasi apaan, ngapain diladenin yang begitu. Itu memang ada dalam peraturan kalau memang Anda melanggar Perda dan UU sanksinya dipidanakan. Pasti aturannya memang begitu,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu 24 Juli 2013.
Menurut Ahok, penyataan tersebut bukan hanya omong kosong belaka dan tidak berdasar pada aturan. Kata dia, pernyataannya tersebut berdasarkan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
“Dalam perda disebut, kalau melanggar ketertiban umum sanksinya ya pidana. Kalau misalnya kami segel, toko ekspedisi, maksimum tiga tahun penjara. Masa saya membacakan itu saya harus minta maaf sama Anda,” kata Ahok.[Vivanews]
hmm.. para PKL itu sebenarnya kuatir kalo mereka masuk ke dalam gedung, dagangannya jadi tidak laku lagi.
sekarang bgm caranya dari pemda DKI menjamin bahwa walaupun mereka ada masuk di gedung, dagangan tetap bisa laku.
itu saja. cuman ya susahnya para PKL itu gak ada dapat info yang bisa mereka percaya secara langsung dari pemda.
para PKL itu gak percaya pada petugas lapangan. ini masalahnya di kepercayaan dan pengalaman pribadi para PKL selama ini.
@palu putra: Tak ada jaminan masuk ke blok G atau ke blog manapun dagangannya laku. Di tempat yang baru,suasana baru bisa saja yang tadinya tidak laku malah bisa laku demikian sebaliknya semuanya tergantung siasat/strategi marketing pedagangnya sendiri, nantinya akan terjadilah kompetisi diantara mereka juga dengan yang di lantai bawah, semua begitu, pindah toko saja walau pada jalan yg sama bahkan hanya beberapa rumah belum tentu nasibnya sama, bisa tambah baik atau tambah buruk.
Hi..Hi..beginilah jika “manusia” sudah ngga tau lagi hukum..yang penting duit..duit..cuan..dst
Jika (seandainyapun) ketika PKL tsb masuk ke dalam gedung lalu dagangannya tidak laku..sama sekali tidak ada hubungan dengan hukum yang berlaku..melanggar aturan ngga ada hubungannya dengan keuntungan..
Jadi PKL harus tau dan memahami aturan..bukan hanya memikirkan “isi perutnya” sendiri..
p Basuki & p Jokowi..jangan takut dan teruskan penertiban sejauh aturan hukum dan harus konsisten..jangan hari ini “dilarang”…sebulan atau tiga bulan lagi..”dibiarkan”..
jangan diladenin pak ahok, teruskan saja penataan ini, susah emang menata orang yg egois, mikirnya cuma dagangannya aja ga peduli kepentingan umum….
ini sekarang jaman jakarta baru (indonesia baru). sebagai rakyat sebaiknya mentaati hukum, klau sudah melanggar hukum sebaiknya memperbaiki kesalahan kalu sudah diperingati, bukan “Ngelunjak”, kalau tidak turuti hukum , maka wajar harus di hukum (penjara). sebagian “oknum” di jakarta memang kurang ajar sudah melanggar hukum malah galakan dia, sikat saja golongan seperti in dari bumi Indonesia, bikin rakyat susah saja, kami dibelakang anda Jokowi dan Ahok!
beri sanksi utk pembeli yang tertangkap membeli dagangan di trotoar atau bahu jalan. tetapi terlebih dahulu disosialisasikan bang…
mana ada orang dagang di jamin pasti laku, emangnya di luar itu dagangan selalu laku habis ? kok 20-30 tahun gak jadi konglomerat kalo begitu lakunya dagang di jalanan ? kalo dah jadi kaya dari situ, dah bepuluh hektar tanah di kampung kok masih tetap pura2 miskin dagang dengan curi hak pejalan hak lalu lintas orang lain ? tangkap aja tuh ketua asosiasinya, karena dia yang gak benar ngajar ke anggota pklnya
Pak BTP pastikan bahwa, Peraturan Daerah No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, bukan aturan kosong yg ga punya makna?!
Kalau memang ada sanksinya secara hukum, dan memang ada warga yg melanggar Perda tersebut secara terencana, harus dibawa kemuka hukum untuk konsekwensi pertanggung jawabannya!
Warga Dki Jakarta Baru harus patuh hukum!!!
Jalan raya utk pengendara bermotor dan mobil, trotoar adalah hak pejalan kaki. PKL kalau mau dagang ditempat khusus perdagangan, jangan dijalan raya dan jangan di trotoar. Bagaimana kalau semua motor dan mobil jalan terus dijalan raya dan tabrak semua PKL? Apa gak mau rusuh tuh. Coba PKL mikir yang jernih, jangan egois tapi ingat juga hak dan kepentingan orang lain.
Dimana ada aturan nya??? (wilayah kepentingan umum) utk lalu lint as kendaraan br motor / trotoar pejalan kaki Dan Ketertiban umum program Pemerintah DKI,’ditempatin sembarangan? Oleh pedagang2 PkL?” Klo, enggak tau kedisiplinan para Pkl / gak tau undang2 Hukum br Negara, Balik sekolah, Biar melek Hukum.’ Melek bwt masa Depan Bangsa!!! Maju JB!!!
Aneh?? Asosiasi apaan sih??
Ada 2 jalan keluar:
1) cara keras: asosiasi itu harus diselidiki dan di-audit keuangan. Siapa pengurusnya, siapa ketuanya, siapa di belakang asosiasi itu, everything dst.
2) cara damai: undang makan-makan dan omong-omong utk mengetahui problemnya, dan sama-sama mencari jalan keluar win-win solution. Kemungkinan ada pendukung di belakangnya yang sengaja mempolitisir.
Namanya saja kaki lima . . . . yahhhh begitulah . atau harus dipotong kakinya jadi dua biar jadi pedagang normal ??? hehehehehe
nga perlu diladenin pak Ahok, jika memang mereka ngotot ke pengadilan aja…mereka (PKL) itu egois, yg dipentingkan perut mereka saja, hak orang lain dilanggar.
Menyambung usulan yang pernah saya ajukan sebelumnya Pak, setelah saya lihat cara Dishub DKI rekayasa lalin di Tn. Abang, saya rasa masih kurang Ok karena :
1. angkot masih masuk ke dalam “lokasi” pasar, dimana kiri-kanan masih banyak PKL di badan jalan, sehingga otomatis memperlambat jalan kendaraan
2. rekayasa lalin untuk angkot, masih kurang bagus, karena masih ada yang harus berputar, karena rekayasa lalin tidak diikuti dengan rekaya jurusan jalan/jurusan angkot, sehingga mereka harus mutar-mutar di sekitar tn.abang
Catatan saja Pak :
Cara halus untuk paksa PKL masuk Blok G menurut saya (sorry kalau salah) adalah :
mengurangi, membatasi ataupun menutup akses yang memungkinkan terjadinya transaksi. Gamblangnya, mencegah pembeli berinteraksi dijalanan (dg PKL), tapi harus masuk ke gedung. Jalan yang banyak PKL nya ditutup untuk umum. Hanya kendaraan pemilik toko yang bisa masuk. Mudah-mudahan bisa jadi bahan masukan ya Pak. Salam…Go…JB
yg mmg hrs dipenjarakan PKL yg nakal, ini PKL dagang mau nya untung aja, ga mikirin kebersihan, lingkungan kemacetan. Tau aturan donk klu dagang…
Pak ahok kasi pilihan dan persuasif..tp PKL malah belagu semua…. emang PKl bs kasi jaminan utk kebersihan, keamanan, kelancaran transportasi ? Jangan nuntut aja lu semua……
menurut saya, jangan mundur pak ahok..tetap tegas dalam menegakkan aturan yang berlaku, karena kenapa mereka semua bisa ngotot tuk melakukan perlawanan karena para pedagang tersebut sudah terlalu terbiasa dengan pembiaran yang terjadi di jakarta, karena semenjak dulu ‘diperbolehkan’ dan saat ditegakkan aturan yang berlaku mereka tidak menerima hal itu.. kemudian apabila bisa ketua APLKI itu diperiksa secara hukum karena kata-katanya mengandung provokasi yang membenarkan bahwa mereka ‘diperbolehkan’ untuk berjualan di jalan..itu pendapat saya..
GB all, GB indonesia, GB Jakarta Baru
huh negri para preman, bukan yg bersalah yg meminta maaf malah yg ngatur suruh minta maaf dg yg diatur. aturan rusak begini apa mau dipelihara terus?????