Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI untuk mewaspadai para pendatang liar dari luar Jakarta. Menurutnya, mereka berpotensi menjadi PKL atau menduduki lahan negara.
Basuki menjelaskan, para pegawai negeri sipil (PNS) Dukcapil harus dapat membedakan mana pendatang yang bersifat sebagai turis dan pendatang yang justru mencari pekerjaan di Ibu Kota. Baik turis asing maupun domestik yang datang ke Jakarta dapat menambah pendapatan DKI.
“Saya mengharapkan tahun ini persepsi kita berbeda tentang arus mudik, terutama untuk arus baliknya. Di kota besar memang seharusnya tidak ada lagi operasi yustisi,” kata Basuki dalam sambutan pada apel Siaga Pengendalian Arus Mudik/Balik Idul Fitri 1434 Hijriah di Lapangan IRTI Monas, Rabu (31/7/2013) pagi ini.
Oleh karena itu, ia meminta Disdukcapil untuk terus melakukan sosialisasi pembinaan kependudukan mulai dari sekarang hingga pasca-Lebaran.
“Saya harapkan semua SKPD dapat menjaga kebersihan dan keamanan saat warga sedang mudik. Jangan sampai ada kebakaran, dan jangan sampai pulang mudik, harta warga sudah ludes,” kata Basuki.
Pria kelahiran 29 Juni 1966 itu juga mengimbau kepada petugas Dinas Perhubungan DKI agar para pemudik dengan bus jangan sampai menjadi korban tindak kriminal, seperti pembiusan di dalam bus dan pembiusan melalui makanan dan minuman. Oleh karena itu, ia juga meminta kepada Dishub DKI untuk terus melakukan sosialisasi menjaga keamanan saat arus mudik.
Di samping itu, ia juga meminta petugas Dishub untuk lebih menegakkan hukum dengan mencabut izin trayek kendaraan-kendaraan mudik yang tertangkap berhenti sembarangan, menaikkan menurunkan penumpang di terminal bayangan, dan sebagainya.
“Kita harus sepakat memikirkan keamanan, agar warga juga memikirkan bagaimana keuntungan keluar atau masuk Jakarta. Semoga semua kompak melakukan tugasnya. Selamat bertugas dan semoga Tuhan menjaga kita, sehingga merasa aman, nyaman, tenteram, dan diberkati,” kata pria yang akrab disapa Ahok itu.
Seusai memberikan sambutannya, Basuki yang menjadi inspektur upacara berkeliling melihat sarana dan prasarana kesiapan arus mudik, seperti mobil sosialisasi pembinaan kependudukan Disdukcapil DKI, motor Dishub DKI, mobil penjaringan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) milik Dinas Sosial DKI, dan sebagainya. Ia pun tampak ramah melayani permintaan foto para PNS DKI yang mengikuti apel tersebut. Selain itu, secara simbolis, ia juga menyerahkan sarana sosialisasi arus mudik dan balik kepada Disdukcapil DKI, Dishub DKI, dan Satpol PP DKI.[Kompas.com]
“Pendatang liar yg berpotensi jadi PKL,tempati tanah negara,gelandangan dll”itu semua sdh seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah terdepan seperti Lurah wajib bertanggung jawab klo tdk beres copot saja pak.
Pemprov DKI tidak bisa membendung sendiri kedatangan orang daerah lain ke Jakarta bila Pemerintah Pusat tidak turun tangan. Negara juga tidak boleh mencegah seorang warga negara datang ke kota manapun diseluruh Indonesia. Tapi kedatangan warga dari daerah lain bisa dicegah asalkan UMP (Upah Minium Propinsi) dihapus dan ganti dengan UMN (Upah Minimum Nasional) dimana seluruh pekerja diseluruh kota di Indonesia menerima upah yang sama. Pemerintah Pusat harus berupaya membangun Industri & Pabrik2 khususnya di daerah2 yang minus pendapatan sehingga rakyatnya punya kesempatan bekerja dengan baik.
Datang boleh, tetapi tidak boleh menetap lama, harus membangun daerah masing2. Upah minimum nasional setujuuuuuu. Karena orang2 yang datang ke kota besar karena ingin mencari pekerjaan biasanya
Saya usul bagaimana kalo pendatang ke Jakarta yang tidak punya KTP Jakarta di tampung dulu tapi kita tidak perlu operasi justisi tapi bentuknya sosialisasi di tempat2 kedatangan seperti pelabuhan/pelabuhan/stasiun, mereka dgn sukarela mendaftarkan diri ditempat2 pendaftaran untuk mungkin ditampung diRusun atau suatu tempat dahulu dan disalurkan untuk mendapat pekerjaan, mereka didata disana dan diberi kesempatan 1 bulan untuk tinggal disana, kemudian di lakukan interview kenapa mereka ke Jakarta dan keahlian atau modal apa yang mereka punya. Apabila mereka punya keahlian mungkin bisa disalurkan ke perusahaan2an, kalau mereka punya modal sedikit mau usaha, saluran ketempat penampungan PKL, kalau mereka enggak keahlian apa@ dya dibalikan saja ke kampungnya, apabila hal ini merupakan suatu yang baik bagi mereka maka pasti pendatang baru dapat terkontrol.