Ahok.Org – Lebaran telah usai, para warga yang mengais rejeki di Jakarta, yang saat ini tengah mudik ke kampung halamannya akan kembali berbondong-bondong menyesaki ibukota negara ini. Untuk mengantisipasi pendatang baru dalam jumlah besar, apa yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengaku belum menemukan cara baru untuk mengendalikan arus pendatang. “Belum punya jurus yang jitu, gak mungkin juga Jakarta di pagari kemudian diberi pintu,” ucapnya disela-sela meninjau korban banjir di Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jumat 9 Agustus 2013.
Ia menuturkan operasi yustisi yang rutin dilakukan pemprov DKI usai lebaran juga tidak efektif, karena jumlah pendatang masih sangat besar. “Itu sudah puluhan tahun tapi gak ada hasil,” kata Jokowi.
Menurut Mantan Walikota Solo ini, upaya yang bisa dilakukan adalah pemerintah menghidupkan geliat perekonomian daerah sehingga tidak terpusat di Jakarta saja. “Ya mendorong investasi ke daerah-daerah, mendorong peredaran uang lari ke daerah-daerah, sehingga di sana tumbuh, ada lapangan pekerjaan, atau ada investasi, itu aja,” kata dia.
Sebelum lebaran kemarin, Jokowi minta ke seluruh RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dan wali kota untuk mengimbau kepada warganya yang mudik untuk tidak usah membawa keluarganya. Apakah imbauan tersebut cukup efektif? Mari kita tunggu hasilnya.[Tempo.co]
Razia KTP saja pak ! 🙂 klo ia bukan penduduk jakarta tapi ia bkerja di jakarta, stidaknya ia punya 2 dokumen yg musti slalu ia kantongin. KTP asli plus kartu karyawan sbg pekerja. tapi bagi penduduk yg sudah punya KTP Jakarta, cukup itu saja yang diperlihatkan.
–
bila warga tsb tidak punya KTP Jakarta, tapi bikin kerusuhan, kejahatan & tindak anarkhis lainnya, suruh ia keluar dari jakarta slama 3-6 bulan. baru kemudian, org tsb boleh masuk jakarta lagi utk cari kerja bila ada yg mau sponsorin dia, atau punya cukup uang untuk biaya hidupnya di jakarta. tentu harus lapor RT/RW setempat.
–
mending gitu aja pak, daripada bikin sesak jakarta tapi tdk kontribusi apa2 untuk jakarta malah jadi virus penyakit. bikin kayak razia sim. tidak ada KTP, tilang. hehehee….
Jakarta butuh juga pembantu RT,suster, supir, tukang bangunan, kalau mereka tidak ada… siapa yang cuci baju de’ Grace… siapa yang temani anak-anak de’ Grace…
masalaah ini susah…
diam-diam kita juga nitip teman-teman yang di kampung kerja sama kita… ayo ngaku… hahaha
Bang Edwin, betul skali kita2 di jakarta butuh pembantu RT, suster, supir, dsb…dsb… tapi mereka2 ini harus ada surat ijin kerjanya menurut saya. jadi pembantu tidak sembarang pindah kerja, mencuri barang majikan, aniaya anak majikan, dsb..dsb.. mereka ini juga sudah seperti preman yang menggurita. pasang wajah bodoh demi bisa bagi2 harta curian. dan kejahatan ini pun terorganisir dengan rapih loh (mafia). tidak beda kita2 majikan di “palak” spt preman ke para PKL di tanah abang sana. Keamanan rumah smakin mengkhawatirkan. Lebih baik ambil pekerja dengan status penduduk DKI yang pasti bukan yang tidak jelas dari kampung. begitu 🙂
IDE BRILLIANT SEKALI! SAYA SANGAT SETUJU!
seperti makan buah simalakama! Dan ini pasti menjadi celah para haters untuk menyerang program kebijakan pemprov DKI Jakarta…tapi apa boleh buat….
coba apa selama ini anggota DPRD ada yg memberi solusi soal pendatang??? Rasanya cuma tereak lantang kalo buat menentang doang?!
sementara razia di pabrik-pabrik atau perusahaan besar yg banyak pegawainya dulu, apa mereka mempunyai KTP DKI Jakarta. Apa ini cukup berpengaruh??? Namanya juga usaha…
buat apa yang datang dari daerah cuma mau jualan kaki lima di jakarta. nggak mutu nggak guna. Cari duit sih cari duit, cari duit kan ada aturannya, kalo nggak pake aturan bisa kacau, ngerampok bank aja sekalian. Kalo datang ke jakarta jelas mau kerja apa dan ada yang tampung dia kerja sih nggak apa, tapi kalo gelaran dagang di jalan raya sih mendingan langsung diberantas aja.
Jkt emg selalu jd gula buat semut2 pendatang knp cuma jkt yg gulanya seolah paling manis mestinya daerah lain pun hrs sama manisnya nggk fair klo masalah pembatasan pendatang baru cuma dibebankan ke jokowi atau pemprov dki pusatlah yg harusnya paling mikirin kenapa fenomena ini terjadi terus apalagi udh desentralisasi kue ekonomi & kebijakan dr pusat sdh dibagi2 ke seluruh daerah knp pusat nggk bantu bikin suatu re-design/strategi utk msl urbanisasi/migrasi yg lebih topcer drpd sekedar operasi yustisi makanya jokowi bingung mau mesti gmn lg cegah pendatang baru biarkan daerah menerjemahkan kebijakan pusat sesuai konteks daerahnya tapi pusat bisa bantu bikin guidance yg lebih inovatif buat cegah pendatang liar misalnya pusat kan bisa liat daerah mana yg penduduknya sering pindah ke jkt knp gak tegor dulu kepala daerahnya knp byk msyrakatnya pindah ke jkt apa didaerahnya byk masalah? ( mslh lapangan kerja kurang,kondisi daerah,dll..) atau emg kpl daerahnya nggk bisa manage kotanya intinya pusat hrs bisa menjadikan tiap daerah sbg gula utk masyarakatnya sendiri jgn apa2 hrs ke jkt
Ya. saya setuju. kepala daerah yang warganya banyak pindah cari kerja ke Jakarta, sebaiknya dipecat saja. karna tidak mampu kerja dengan baik. biar kepala daerah DKI saja yang ambil alih kekuasaan. jadi kekayaan daerah di wilayah itu dapat dipakai untuk dukung program DKI hehehe…
ide seperti itulah yang selalu ada dipikiran saya. Ya, mengembangkan ekonomi daerah dan bekerja sama membangun daerah.
Betul, susah membendung arus urbanisasi.
arus = transportasi
Kalo aja tiap transportasi umum bisa mengenali tiap penumpang (id, ktp), maka arus ini bisa dikendalikan.
weleh susah banget ngurusi para pendatang ini selama pembangunan enggak merata, gimana kalo di jakarta diberlakukan administrasi buat pendatang dianalogikan seperti kalo kita mau ke negara lain, jadi kalo mau kerja, mau sekolah dll harus ada dokumen resmi dari daerah asal ..