Basuki: Pak Gubernur Itu Tidak Keras Tapi Tegas!

Ahok.Org – Keberhasilan Pemprov DKI membujuk pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Tanah Abang untuk mau direlokasi ke dalam Blok G Tanah Abang tidak dilakukan dengan mendekati para jawara Tanah Abang atau strategi khusus. Hanya berupa pendekatan kepada PKL dengan menegaskan aturan hukum yang ada dan harus ditaati oleh semua orang yang ingin tetap tinggal di Ibukota.

“Kami tidak butuh strategi khusus atau pendekatan terhadap jawaranya. Prinsip Pak Gubernur sederhana, yang penting kita taat sama aturan. Kami tidak bicara keras atau apa pun,” kata Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (12/8).

Banyak pihak yang membandingkan kepemimpinan Jokowi-Ahok dengan mantan Gubernur DKI Ali Sadikin, menurut Ahok sah-sah saja. Malahan warga Jakarta yang dulu dipimpin Ali Sadikin dinilainya lebih mendukung tindakan gubernurnya.

“Pak Ali Sadikin kan orangnya keras. Dulu buka kasino saja, warga tidak ribut. Jadi Pak Gubernur sekarang itu tidak keras. Tapi lebih cocoknya tegas. Kita hanya taat pada aturan. Karena kita disumpah untuk menegakkan aturan dalam perda yang sudah ada. Selama ini perda itu tidak pernah ditegakkan, itu masalahnya,” ujar Ahok.

Setelah penertiban, mantan Bupati Belitung Timur ini tidak akan mau menempatkan ribuan petugas keamanan untuk mengawasi kawasan Tanah Abang agar tidak diserbu PKL kembali. Sistem pengawasan sederhana diterapkan, yaitu hanya menempatkan satu atau dua orang petugas keamanan saja.

Bila didapatkan ada PKL yang kembali berdagang di pinggir jalan, maka PKL tersebut langsung dikenakan sanksi pidana. Seperti kurungan hingga 60 hari dan denda maksimal Rp 20 juta berdasarkan Perda 8/2011 atau dengan yang lebih tinggi lagi mencapai Rp 50 juta berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas.

“Pengawasannya sederhana saja. Kita tidak mau melakukan pengawasan ramai-ramai. Pengawasan satu atau dua orang saja. Kalau kita lihat anda melanggar, kita akan tangkap dan pidanakan. Mereka tinggal pilih mau dikurung berdasarkan perda atau UU. Kita begitu aja prinsipnya,” tukasnya.

Penertiban PKL ini dilakukan, jelas Ahok, sebagai langkah Pemprov DKI sebagai tuan rumah di DKI Jakarta menjaga kotanya. Semua harus berjalan sesuai dengan aturan yang ada.

“Jadi bukan berarti dibuka bebas, semua orang bebas menyerbu Jakarta, semua orang bebas melanggar peraturan,” ucap Ahok.[Beritasatu]