Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengimbau kepada para pendatang mengikuti seluruh peraturan yang diterapkan di ibu kota jika ingin menetap di Jakarta.
“Kota Jakarta tidak tertutup bagi warga daerah yang sekadar ingin berkunjung ke Jakarta. Akan tetapi, kalau mau menetap di sini, wajib mengikuti semua peraturan yang berlaku di sini. Jangan sampai melanggar,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).
Ahok mengingatkan, jika ingin menetap atau menjadi warga DKI, harus mengikuti seluruh aturan yang ada, termasuk aturan administrasi kependudukan. Jika tidak, lanjut dia, harus siap dikenai tindak pidana.
Bagi Ahok, yang menjadi masalah adalah jika warga daerah yang datang ke Jakarta tanpa memiliki pekerjaan, keahlian, dan jaminan tempat tinggal, kemudian akhirnya menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Misalnya pengemis atau gelandangan.
“Atau, kalau tidak menjadi pengemis, menjadi pedagang kaki lima (PKL) dengan membuka lapak-lapak jualan di pinggir-pinggir jalan Ibu Kota. Menjadi pengemis ataupun PKL sama-sama menimbulkan masalah baru di Ibu Kota,” ujar Ahok.[Republika]
Ahok ….
Ah…O.K!
🙂
Esti pasti bkn yg melanggar peraturan DKI…. 😛 :))
Hehehe…. saya bahkan bukan warga DKI, Mr. LoveMata. Tapi sy tiap hari bolak balik ke sini (ahok.org) jd saya lebih tau apa yg dikerjakan gub/wagub DKI dibanding gub/wagub sendiri. Gub/wagub seluruh Indonesia harusnya bebenah, krn mrk semua akan dibandingkan dengan gub/wagub DKI.
istilahnya pengemis dan PKL ditrotoar atau jalanan melanggar Perda, bisa dihukum!!! biar jelas…
konotasi kata halal harus lebih detail dijabarkan di Perda, banyak PKL melanggar Perda tapi merasa mereka mencari rejeki secara halal, makanya dg sedikit hasutan preman mereka berani melawan aturan pemerintah..”
Setuju, mencari rejeki yang halal dengan cara haram (melanggar aturan/melanggar hak orang lain/zolim)ya haram juga,
betul sekali! pola pikirnya harus di ubah.
Kecuali “halal” definisikan juga “hak azasi” secara benar. Apakah PKL yang menghalangi kendaraan/pejalan kaki tidak merebut “hak azasi” orang lain?
Yach itu bagus untuk membuat Jakarta menjadi kota yang bisa dicontoh daerah lain. Tetapi sebelum aturan itu dijalankan berikan sosialisasi dulu ke masyarakat khususnya Jakarta memang ketegasan harus ditegakkan biar Jakarta lebih aman, rapi, teratur dan masyarakatnya tau hukum yang berlaku.
Pengatur puteran itu Pak tolong ditindak juga,bukan bikin jalan lancar tapi justru memacetkan..di mangga dua oknum kelurahan pinangsia ikut andil mareka meminta jatah.makin menjamur dimana2 laksana virus(contoh disepanjang jalan daan mogot)