Ahok.Org – Saat merotasi beberapa pejabat Pemprov DKI beberapa waktu lalu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pernah berjanji akan mengevaluasi kinerja kepala dinas setiap enam bulannya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Jokowi telah memberikan “lampu merah” kepada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI.
“Dinas Pendidikan sempat lampu merah, Dinas Kesehatan juga pernah lampu merah. Dinas Perhubungan juga sempat kena lampu merah,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (19/8/2013).
Peringatan “lampu merah” itu, kata dia, berarti kepala dinas harus memperbaiki kinerja dinas agar tidak kembali mendapat peringatan. Sementara untuk kinerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI dan Satpol PP, menurutnya, sudah bagus. Namun, untuk Dinas Kebersihan dan Dinas Pemadam Kebakaran Penanggulangan Bencana DKI belum terlihat betul realisasi program mereka.
Ia bersama Jokowi memiliki cara baru untuk menilai kinerja para kepala dinas. Saat ini, pihaknya enggan mendapatkan laporan dari para kepala dinas maupun wali kota. Sebab, merekalah yang lebih mengerti permasalahan yang harus diselesaikan sehingga harus cepat menyelesaikan permasalahan. Kemudian ia bersama Jokowi yang kemudian akan menilai kinerja itu.
Apabila kepala dinas tidak mampu, maka bisa saja para kepala dinas itu diganti walaupun belum genap setahun menjabat. “Kalau dinilai masih enggak beres, ya tahun depan atau akhir tahun kita ganti,” kata Basuki.[Kompas.com]
Ganti aja Pak Kepala Pasar dan terminal yg tdk bisa bekerja menertibkan/menata PKL,sampah/kebersihan,angkot,bus,preman,pungli dan juga lurah yg hanya D4G.bravo JB
ya lebih baik begitu, nilai “performa” (ratio of advantage/disadvantage) nya, dan bukan “umur” nya.
—
Klo emang terbukti jelas gak mampu (bad/worst performance), segera pecat dan berikan jabatannya segera pada yg lebih mampu menghandle (good/better performance).
Pak Gub dan Pak Wagub,
Kapan Panitia Lelang dan PPK di nilai ? Di hampir semua Dinas Pemprov “kewenangan” mereka melebihi Kepala Dinas.
Mereka bisa mengkondisikan Pemenang Lelang dengan memanipulasi dokumen2 peserta ataupun perbuatan “tricky” lainnya
Saya dan teman2 bersedia memberikan kesaksian di Dinas mana saja Panitia Lelang/ PPK yang punya Kuasa menentukan pemenang lelang .
Kami hampir putus asa mengikuti lelang eproc ini karena banyaknya kepentingan yang “bermain” di lelang eproc ini :((