Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan, belum mau memutasikan Susan Jasmine Zulkifli dari Lurah Lenteng Agung ke kelurahan lain.
Ketegasan tersebut, bakal tetap berlaku meskipun Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sudah meminta dirinya memindahkan lurah berparas elok tersebut.
“Belum lah. Nanti belum itu,” ujar Joko Widodo di Balai Kota, Jakarta, Jumat (27/9/2013).
Pria yang akrab disapa Jokowi ini mengungkapkan, pihaknya hanya akan memindahkan atau mencopot anak buahnya berdasarkan prestasi.
Bukan berdasarkan masalah tertentu, seperti tuntutan segelintir warga Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
“Nanti tunggu enam bulan. Tidak akan dipindah kalau alasan agama,” ucap Jokowi.
Sebelumnya diberitakan, Mendagri Gamawan Fauzi meminta kebijaksanaan Jokowi untuk menempatkan lurah sesuai dengan kultur dan budaya daerah.
“Pak Gubernur tidak salah menempatkan itu, tidak ada undang-undang yang terlanggar. Tapi akan lebih bijak lagi, kalau Susan ditempatkan yang di daerah nonmuslim juga. Artinya aspirasi masyarakat terpenuhi,” ujar Gamawan.
Jokowi menyatakan, tidak mempermasalahkan soal keyakinan seorang pemimpin daerah, tetapi hanya melihat dari kemampuan dan integritas, serta prestasi. Jokowi mengaku belum melihat hal yang tidak baik terhadap lurah Lenteng Agung Susan Jasmine.[Tribunnews]
Terkait: Jokowi Tempatkan Susan Sebagai Lurah Karena Kemampuannya
mendagri goblok bener, udah tau gak ada undang undang yang dilanggar kok malah mendukung aspirasi masyarakat yang salah, apa semua aspirasi masyarakat harus dipenuhi? kok diminta mundur ama masyarakat gak mo mundur tuh mendagri, apa bukan dianggap aspirasi ? main comot sesuka hati aja tuh mendagri omongan gak bisa di pegang, jadi apa neh negara kalo perkataan aja semau segelintir orang
mantri salah comot tuh SBY…
Di daerah dimanapun di Indonesia ini ya mayoritas muslim. Mendagri ini bodoh amat, kok bukan melihat kemampuan seseorang sebagai pemimpin? Masa cuma lihat agamanya apa?? Hai mendagri, jangan fanatik berlebihan dah. Coba lihat banyak pimpinan pabrik, perusahaan,pemimpinnya tidak sedikit non muslim, dan karyawan yg dipimpinnya mayoritas muslim. Bahkan pemimpin non muslim buatan masjid utk karyawannya. Yg penting, pemimpinnya itu mampu kerja tidak? Gak masalah tuh. Begitu juga bila pemimpin / pejabat negara non muslim juga boleh memimpin rakyatnya yg mayoritas muslim, yg penting mampu kerja, bisa mencerdaskan, mensejahterakan,perduli khususnya rakyat kecil, tidak korupsi, berahlak mulia (bukan dibibir saja), penuh perhatian kepada rakyatnya walaupun berbeda keyakinan. Lihat lagi tuh, bila negara ada bencana nasional. Masyarakat dalam dan luar negeri, dari berbagai daerah, suku, bangsa, agama,bersatu padu membantu masyarakat yg kena bencana. Belajar lagi konstitusi.
luar biasa sekali pernyataan menteri ini,
pantas saja hukum di negara ini amburadul
konstitusi di injak2 oleh menteri yang luar biasa ini, yang dilihat adalah kinerjanya bung… bukan agamanya…
Sejak kapan falsafah negara berubah dari pancasila ke negara muslim,
Lagian dimana kita bisa lihat peta daerah muslim dan non muslim, apakah pantes seorang mentri dalam negri berbicara seperti itu, bagaiman kriteria pak sby memilih mentri apakah di test kemampuan dan pengetahuannya, apa lagi mentri itu punya staff ahli, coba pikir pikir sebelum ngomong pak mentri. Ngomong jgn spt di kedai kopi selesai ngomong di bawa angin
Bravo pak Jokowi, yang begini baru bisa disebut pemimpin bangsa, pemimpin Indonesia. Memahami 4 Pilar Kebangsaan Indonesia.