Ahok.Org – Pemprov DKI Jakarta secara bertahap telah menggunakan transaksi non tunai untuk beberapa proyek yang saat ini sedangg berjalan. Ke depan, semua proyek akan dilakukan dengan cara transaksi non tunai, sehingga semua data transaksi bisa diketahui baik penerima maupun jumlahnya. Langkah ini juga sesuai dengan arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengakui, saat ini memang belum semua proyek menggunakan anggaran secara non tunai. Namun, secara bertahap nantinya semua proyek diwajibkan menggunakan transaksi non tunai. “Sekarang sudah mulai, tapi memang belum semuanya. Ini merupakan tindak lanjut dari instruksi BPK,” ujar Jokowi, di Kantor BPK, Jl Gatot Subroto, Senin (7/10).
Selain itu, lanjut Jokowi, pihaknya juga memastikan bahwa semua transaksi proyek yang ada di ibu kota menggunakan mata uang rupiah. Hal ini adalah langkah membantu Bank Indonesia dalam menyiapkan dollar. “Transaksi dalam negeri apalagi di pemerintah, harusnya pakai rupiah, jangan sampai pakai mata uang yang lain. Di Pemprov DKI semua pakai rupiah,” katanya.
Namun, khusus untuk BUMD DKI, Jokowi masih akan melakukan pengecekan kembali. Ia pun meminta agar BUMD meminimalisir transaksi menggunakan dollar. “Untuk BUMD masih akan kita cek, jangan sampai pakai transaksi dollar juga. Tapi kalau untuk ekspor impor tentu tetap harus menggunakan dollar,” ucapnya.
Dikatakan Jokowi, jika banyak transaksi yang menggunakan dollar maka akan memberatkan BI. Karena BI harus menyiapkan dollar lebih banyak lagi. Langkah tersebut, lanjut Jokowi juga mendapatkan dukungan dari BPK. “Jika tetap pakai dollar berarti BI harus menyiapkan dollar lebih banyak. BI harus berburu dollar karena banyak yang pakai dollar,” ucapnya.
Ketua BPK, Hadi Purnomo mengatakan, sangat mendukung langkah Jokowi tersebut. Khusus transaksi non tunai ini merupakan petama kali dilakukan di Indonesia. Sehingga Jakarta juga bisa menjadi contoh untuk daerah lainnya. “Kita apresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Jokowi,” tandasnya.[Beritajakarta]
berat pak kl tdk pake dolar, terutama dolar sekarang tdk ada ambang batas amannya. oleh krn itu jrg produsen yg menggunakan bahan yg import menggunakan dolar trs di jual dgn rupiah. ibarat kata org dagang, “bisa jual tp nanti tdk bisa beli lagi”. krn harga hari ini blm tentu bisa sama dgn harga esok nya, sdgkan org order barang dr luar negri kan sampe nya gak langsung ini hari. akan tetapi kl barang yg dihasilkan emang dr dalam negri, ya harus pake rupiah.
setuju jokowi proyek dan transaksi non tunai,begitu juga semua rek pegawai pemprop dki harus diawasi dan diperiksa bila ada hal yg tdk logis,tidak cukup dilaporkan saja/laporan harta kekayaan seperti ucapan Ahok harus dibuktikan sumbernya.
Pak Gubernur, kalau kualitas produk lokal kalah jauh dibanding import, apa boleh buat. kita harus telan kenyataan itu dan kita harus hidup dengan kualitas tsb pak. sedapat mungkin, produk import bisa ditekan serendah mungkin. tapi khusus untuk masalah keamanan massal, barang & peralatan untuk pembuatan MRT, bus2, kereta api, listrik kabel, dsb… boleh lah dipakai barang import. tapi diluar keamanan massal, warga harus memakai produk lokal. harga barang import original dibikin mahal tapi harga barang lokal asli tapi palsu dibikin semurah meriah sekali pak hehehe… masak peralatan masak memasak saja harus import sih pak ? kan enak yang aspal. jepang & china pun slalu bikin barang2 aspal untuk warganya koq sehingga mereka jadi maju seperti sekarang ini 🙂