Ahok.Org – Halte transjakarta Koridor XI dibakar saat terjadinya kerusuhan di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Klender, Jakarta Timur, Rabu (9/10/2013) pagi. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, halte yang dibakar massa tersebut akan kembali dibangun, tetapi pelaku perusakan fasilitas Pemprov DKI tersebut tetap harus ditangkap.
“Ya sudah, bangun lagi (halte yang dibakar-red). Tapi, penjarain orang itu,” kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (9/10/2013).
Basuki mengatakan, untuk kasus pembakaran halte tersebut, tidak mungkin diterapkan sanksi sosial terhadap pelaku pembakaran. Menurutnya, perbuatan tersebut sudah masuk dalam tindakan kriminal.
“Kalau coret-coret, sanksi sosial, nah ini mesti tangkap. Kalau membakar, sanksinya pidana karena ini sudah kriminal,” tegas Basuki.
Sebelumnya, 2.100 personel gabungan aparat Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur dan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diturunkan dalam eksekusi di lahan yang sudah menjadi sengketa sejak puluhan tahun antara PT Graha Cipta Kharisma dan warga RT 08 RW 12, Klender, Jakarta Timur. Eksekusi berujung ricuh karena warga melakukan perlawanan.
Situasi yang memanas tersebut membuat warga melakukan pembakaran terhadap ban dan juga halte transjakarta yang berada di lokasi kejadian. Akibat kejadian tersebut, jalur di Jalan I Gusti Ngurah Rai pun ditutup oleh petugas kepolisian. Saat ini, jalan sudah dibuka meski baru satu jalur.[Kompas.com]
Indonesia sejak era reformasi sudah terbiasa dg gejala reformasi kebablasan, bertindak seenak nya, atas nama agama, keroyokan, rame rame dan konyolnya secara tidak langsung mendapatkan legitimasi dari aparat dg melakukan pembiaran dan cuek bebek dg alasan HAM dll. Tapi terpikirkah para aparat dg melakukan pembiaran mreka justru telah melakukan pelanggaran HAM..? sudah jelas bila sekelompok org bertindak anarkis dan dibiarkan akan hampir pasti melanggar hak hak nya pihak lain. Knapa aparat di belahan dunia manapun selalu diberi senjata..? karna jelas aparat lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dg warga, maka dari itu aparat di beri wewenang penuh utk bertindak keras apabila menghadapi org2 yg tdk bertanggung jawab dan cenderung selalu melanggar hak org lain. Jadi kepada para aparat negara terutama kepolisian, jangan bersembunyi dibalik alasan2 yg lebay, mulai lah menjadi aparat yg berwibawa dan bertanggung jawab terhadap seluruh warga negara. Tindak tegas para anarkis walaupun mreka suka bergerombolan, tembak dan tindak dg tegas.
Bener Bos!!! Ini mah kriminal, warga pendatang lagi. Penjarain aja yg paling tepat. Ane setuju 100%. Ini brutal, Pidana, ciri-2 calon teroris kl dibiarin terus.
Ini tanah dikuasai oleh salah satu suku yang biasa jual barang bekas dan selalu mengaku tanah kepunyaan Tuhan YME termasuk waduk Pluit jadi mereka seenaknya sendiri menguasai lahan tersebut
Suku itu juga yang suka manfaatin SARA. Contohnya di kalimantan. Sok bilang agama lain menyerang islam lah. Padahal suku M*D*R* itu lebih rakus dibandingkan bangsa Yahudi dalam menyerobot tanah.
Vandalism pengrusakan Harta benda milik Pemprov, Kenapa yg gak ada Kena mengena nya dgn pengusaha PT itu dengan warga disitu Klender? Ngamuk, halte milik rakyat prasarana umum yg di gontok2 in?’ Emang penangan an hukum2 Dan Konseling nya pada ngapain? Aneh bin gak ngerti. Mw jadi apa yg merusuh Itu?’ Tolong Pen Cerah an nya’ jangan bisa nya ngamuk2 ajah’ Solusi, Emosi Kontrol yah, Sudara Sudari warga Klender: dgn ‘Rasa Sayang Selalu’ ‘Cinta Damai’ Sejahtera Warga nya!!!
selain sanksi sosial, tindak pidana ringan juga perlu didenda berat dan hukum cambuk (tiru aja hukum yg merusak aset pemerintah di Singapore).
ternyata banyaknya tempat ibadah tidak bisa diambil patokan budi pekerti yg baik dimasyarakat…kalau semua tindak pidana ringan masuk penjara, yg repot malah pemerintah sendiri! Penjara jadi penuh, urusan ngasih makan, belum mereka dan senior maling, penipu, perusuh saling berbagi kepandaian, alhasil keluar dari penjara mereka lebih canggih ngerusuhnya!
kagak peduli mo warga pendatang mo warga asli mo warga planet pluto, kalo anarkis dan merusak fasilitas umum/pribadi tindak dgn tegas, kgk usah dipenjarain suruh kerja sosial sampai bertahun2 bila perlu tergantung kerugiannya, bila perlu suruh kerja rodi aja kayak jaman dahulu biar kapok,pemerintah sibuk membangun dan memperbaiki, eh neh rakyat seenak udel merusak
Pak Wagub, yang paling bikin gemes itu adalah orang2 yang melakukan vandalisme ke fasilitas publik dan barang2 milik pemprov DKI umumnya… biasanya… dan selalu…. menggunakan helm motor, sorban ninja, jilbab cadar penuh dan keroyokan rame2. apakah mereka beneran orang islam kah atau cuman menunggangi perlengkapan islam untuk menutupi jati diri dari tuntutan hukum atau mudah untuk menghilangkan jejak saat bentrok dengan aparat hukum, kita tidak akan pernah tahu. bahkan muslim dengan muslim pun saling berantem seperti kasus islam MUI vs ahmadiyah atau tawuran sunni vs syiah pun, kita akan sulit membedakan 2 kubu karna pakaian mereka menutupi jati diri mereka. bahkan yang jelas2 tertangkap kamera media pun, sering aparat hukum tidak menindaknya hanya karna takut dengan ormas yang back-up orang tsb.
–
Jadi harus ada aturan keras pada saat berdemo, dilarang untuk berpakaian jilbab, helm motor & sorban ninja, dan para anggota kubu menggunakan pakaian seragam. dilarang bawa kanak2 atau anak2 sekolah yang belum memiliki hak hukum ( 21 tahun ke bawah ) untuk berdemo. Jadi, bila ada terjadi vandalisme atau pembunuhan, aparat hukum & pemerintah dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak2 ormas yg terkait. Itu baru namanya permainan ksatria pak Wagub. trmasuk ormas harus ganti rugi untuk setiap fasilitas publik yang dirusak. Saya yakin sekali, setiap orang termasuk ormas akan mikir 1000x untuk berdemo sembarangan karna dengan mudah mereka akan dapat kena sanksi hukum di DKI Jakarta ini.
–
Sekedar input ya pak Wagub. thanks.
Terapin hukuman rotan seperti di singapura. Jamin mereka pasti kapok kalau dibokongnya sudah ada tanda rotan!!!
Bagaimana sdh ada polisi dan Satpot PP masih bisa membakar halte, seharusnya polisi bila ada kejadian seperti itu harus gerak capat dong jangan membiarkan orang sampai bertindak anarkis selalu kalau ada kejadian seperti ini polisi tidak bisa bertindak tegas mestinya polisi belajar dari kejadian2 sebelumnya.
Bung Hendra… satpol pp dan polisi juga manusia biasa yang takut mati. nanti istri dan anaknya mau makan apa kalau ia mati? kalau mati sebagai pahlawan kan setidaknya uang sewa tanah kuburannya masih dibayarin negara. tapi kalau mati karna bentrok dengan pendemo ??? itu yang tidak jelas dan pasti.
–
Segalanya kebijakan atasan dibikin ngambang, supaya atasan punya kekuasaan untuk memaksa bawahan tunduk pada perintahnya bak raja. di pemerintahan Indo, atasan punya kekuasaan tak terbatas untuk suka2 mutasi jabatan pegawai. Hal ini membuat bawahan selalu menunggu perintah atasan. dan atasannya juga menunggu perintah dari yg diatasnya lagi. begitu seterusnya sperti efek domino. Buah simalakama ! 😀