Ahok.Org – Adanya permainan anggaran di tubuh Pemprov DKI Jakarta diduga sudah cukup lama. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama mencium adanya praktek tersebut karena munculnya kembali sejumlah anggaran yang telah dicoret sebelumnya.
“Ada anggaran yang tidak perlu, konsultan-konsultan, terutama di PU, muncul lagi. Yang saya katakan pengadaan pompa ganti tiap 4 tahun, eh diganti jadi tiap 2 tahun. Memang main di bawah ini. Ada satu perlawanan sepertinya terjadi,” kata Ahok.
Hal ini disampaikan Ahok di depan kepala-kepala dinas DKI dalam rapat koordinasi klarifikasi dan validasi data dalam rangka monitor dan evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi DKI tahun 2012, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (17/10/2013).
Ahok mengaku kecewa dengan sistem anggaran yang saat ini berjalan. Dia mencontohkan sejumlah item anggaran yang telah dicoretnya, tapi muncul lagi begitu dibahas di DPRD.
“Setelah saya coret anggaran, setengah mati, saya marah-marah, begitu masuk ke DPRD, keluar lagi semua anggaran yang saya coret. Karena tidak ada sistem,” cetus Ahok.
Untuk menangani masalah tersebut, Ahok berencana menerapkan e-budgeting agar tidak ada perubahan atau ‘deal-deal’ anggaran. Sistem ini sudah diterapkan di Surabaya.
“Kita nyontek Pak Bambang DH di Surabaya, dia nanti bangun sistem. Kalau saya block, tidak bisa lagi masukkan anggaran. Kalau masih ada nekat tahun depan, ya saya akan jebloskan,” ujar Ahok tegas. [Detikcom]
Contoh saja yang sudah berjalan dengan baik, tidak perlu malu mengakuinya.
Memang perlu waktu untuk memulai yang baru, jangan putus asa.
Sikat sampai bersih!!!
loh… e-budgeting kan memang sudah biasa dilakukan di perusahaan2 swasta asing karna semuanya harus dintegrasikan ke induk perusahaan. jadi apa yang sudah di-block pusat, tidak bisa lagi dipelintir dengan istilah lainnya 🙂
–
Tidak salah bila pemprov DKI mempelajari sistem perusahaan asing induk yang berkedudukan di satu negara tapi menjalankan semua bisninya di berbagai negara dengan central di satu negara. Biaya untuk membangun sistem itu dengan teknologi IT canggih tidak murah, tapi sangat layak & berguna skali dalam operasional trutama meminimalisir kecurangan2 yang bisa terjadi dan mudah untuk melacak sumber biang kerok masalahnya ada dimana saat suatu kesalahan terdeteksi 🙂
–
Dengan menguasai sistem bisnis seperti itu, pemprov DKI bisa memaksa perusahaan2 asing yang cari profit di jakarta tapi tapi berkedudukan kantor di negara lain untuk tidak bisa menghindari kewajiban bayar pajak & aturan2 hukum lainnya. terlalu banyak virtual office di Jakarta yang digunakan sebagai kedok bagi perusahaan2 mafia. seperti bisnis MLM, timesharing, jual/beli berlian di kamar2 hotel, dsb…dsb…
Kenapa gak sekarang aja di periksa siapa aja yang main, terutama dari oknum PU, mudah sekali koq, bisa di cek dari harta kekayaan yang tidak sesuai dengan jumlah gaji yang diterima setiap bulannya.
Kasihan pak, nanti dinas PU orang2nya pada stroke, karena istri SIRI minta jatah lebih
emang sifat manusia suka mencoba2 kesabaran baik sesama manusia maupun kesabaran Yang Di Atas Sana, buktinya dikasih pilihan selalu lebih memilih dosa daripada sorga
ternyata DPRD dan bawahan Ahok lebih pintar daripada Ahok namun pinter nya ke arah negatif semua dgn mencolong2 anggaran yang susah2 di bahas di hemat dan di hapus ternyata muncul kembali, menyedihkan sekali fakta yang ada
om, itu namanya :
pinter keblinger
bener tapi ora pener
barang kemliwer disawer
kayadene uler nyamber
wer…..
sebaiknya Dinas PU diganti semua, ini masalah penyakit masyarakat yg bikin rakyat susah…potong habis!!! Dimana Itwilprov giliran begini mingkem mulu….integrasikan ke KPK aja