Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak mau kecolongan lagi dalam penyusunan APBD DKI. Salah satu caranya yaitu akan menerapkan sistem electronic budgeting (e-budgeting) dalam penyusunan APBD 2014.
Ahok sangat berharap sistem e-Budgeting yang diadopsi dari Surabaya ini diharapkan bisa mencegah terulangnya anggaran siluman. Dia ingin sistem ini bisa segera diwujudkan.
“Untuk 2014 perancangannya mungkin bulan depan sudah kita mulai,” kata Ahok kepada detikcom saat ditemui di Monas, Sabtu (26/10). Penyusunan anggaran dengan sistem e-Budgeting, kata Ahok, secara sederhananya adalah penggunaan sarana elektonik sejak dari awal proses.
Mulai dari Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrembang) hingga nantinya anggaran disahkan, semuanya akan disajikan secara transparan. “Jadi orang enggak bisa ganti-ganti (program) dan anggarannya juga,” ujar Ahok menegaskan.
Demi meminimalisir adanya pihak yang “bermain mata”, sistem ini juga akan dilengkapi dengan kata kunci alias password yang hanya dipegang oleh orang tertentu. “Nanti kita yang pegang atau staf kita. Tapi waktu dia ubah, akan ketahuan jam berapa, detik ke berapa dan siapa yang ubah.”
Baru setahun menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, Joko Widodo (Jokowi) dan Ahok, borok korupsi dan permainan anggaran di lingkungan Pemprov DKI mulai terkuak.
Belum lama ini ada beberapa pegawai negeri sipil di eselon 3 yang sudah ditetapkan sebagai tersangka yakni Kepala Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Selatan berinisial RS, Kepala Suku Dinas Komunikasi dan Informasi Masyarakat Jakarta Selatan (YI) dan Kasudin Kominfomas Jakarta Pusat (RB).
YI dan RB dijadikan tersangka bersama seorang pengusaha dari PT HMK, rekanan Kominfomas dalam kasus pengadaan kamera pengawas di kawasan Monas. Kedua pejabat DKI itu dijerat dengan dugaan penyalahgunaan anggaran dan wewenang dalam pengadaan CCTV senilai Rp 1,7 miliar pada tahun 2010.
Penetapan tersangka ini membuktikan menjamurnya kasus korupsi di Pemda DKI. Apalagi dengan Ahok yang mengaku kecolongan, ke depan dia berjanji akan lebih teliti dalam membaca laporan masuk. “Tiap hari mesti baca laporan kronologinya, memang jadi masalah juga, tapi kita mesti selesaikan,” tutur Ahok.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Endang Widjajanti mengatakan konsep e-budgeting akan transparan secara elektronik dan sulit dimanipulasi.
Dalam konsep ini, anggaran dalam setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan memakai kode tertentu. Begitupun rencananya mulai dari tender, laporan keuangan, dan pengumuman lelang juga tidak diterapkan secara manual lagi karena mudah diubah-ubah.
“Intinya untuk menjaga transparan mulai dari angka yang kecil sampai besar. Kalau ada yang bermain nanti ketahuan. Saya targetkan awal tahun depan selesai,” kata Endang kepada detikcom, Jumat pekan lalu.
Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta Mohammad Yusuf mengatakan rawannya anggaran di setiap dinas SPKD karena pelayanan publik dalam keterbukaan informasi masih rendah serta adanya pengadaan tender fiktif dari harga dan pengadaan barang.
Yusuf mengungkapkan biasanya tender proyek tertulis dengan anggaran besar. Namun, dalam praktiknya tender dikerjakan dengan budget minim. “Masih seperti itu dan terus kejadian. Makanya kalau tidak diawasi, peluang bermain besar,” kata Yusuf Jumat pekan lalu. [Detikcom]
dibuat seperti sistem keamanan berjenjang saja passwordnya, ada yg bisa Read only, ada yg bisa Write Only dan top levelnya bisa read and write jadi mudah dikontrol
gebrakan gimana jg susah pak jokowi ahok, kecuali gebrakan dari si beye,, hukuman seumur hidup penjara, atau hukuman potong tangan dan dimiskinkan… kalau tdk spt itu, sampai kucing bertanduk pun korupsi tdk akan habis diberantas, yg ada makin mengurita di negara ini.. tp gimana si beye mau buat perpu memberatkan korupsi,, wong dia sendiri jg bakal tersangkut kasus century.. lihat az tanggal mainnya bro.. sdh bisa dibaca semuanya.,
Tolong diperhatikan securitynya. KPU saja pada pemilu 2009(?) bisa kebobolan. Hackers di Indonesia terkenal “galak2”.
Kalau bisa seperti dibank, perubahan (edit/delete/insert) apapun dicatat – apa yang diubah oleh siapa – jadi bisa dilacak jika diketahui terjadi “keanehan”. Memang memerlukan penyimpanan data yang agak besar. Bisa dikurangi dengan menghapus pencatatannya jika telah dikonfirmasi oleh yang berhak.
Jangan lupa back up data berkala.
Apa tidak bisa ya, PNS sekrg, tanda tgn berjanji tidak korupsi, jika terbukti korupsi, bersedia dipecat tidak hormat, dan dimiskin kan. Selain pidana.
Paling tdk, ada titik nol atau start, untuk tdk korupsi!
Tak mungkinlah :). Sudah disumpah (atas nama Tuhan) tetap saja korupsi. Tampaknya Tuhan juga dianggap bisa dibayar dengan ber-amal/zakat dan …
Pembuktian terbalik, dimiskinkan. Kontrol anggaran, awasi pelaksanaannya. Untuk itu KPK diperkuat! Kalau perlu alat sadap ditambah :).
Coba Bapak periksa anak buahnya klo Dinas Pendidikan di level Kasudin ….Saya yakin Anda lebih jago,cuma saya pesimis klo tdk ada power dg Kejati2 n Polisi
Asal mula ebudgeting dari ibu Risma http://www.youtube.com/watch?v=AohZbugCyLE
Pak Ahok, agar dimonitor juga hasil pekerjaan para kontraktor dgn menunjuk orang-orang yang berintegritas tinggi ( kalau perlu dr luar, di perusahaan saya banyak tuh yang memenuhi kriteria) sehingga bisa dibuat scoring board atau raport mitra pelaksana pekerjaan. Ini agar kontraktor dan pimpro tidak bisa main mata dgn gampang meloloskan pekerjaan yg terindikasi tdk sesuai spesifikasi atau SLA.
Dari scoring board ini nanti bisa diketahui mana kontraktor atau rekanan yang baik dan nakal agar jelas reward and punishment nya, dan kalau bisa diinformasikan di web site Pemprov agar warga Jkt bisa tahu bahwa sistem penggunan anggaran berjalan lbh transparan lagi.