Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta kepada semua pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera melaporkan harta kekayaannya.
Hal itu disampaikan Jokowi menanggapi pernyatan Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Cahya Hardianto Harefa bahwa 52 persen PNS DKI belum melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
Jokowi mengatakan, hal itu bukan berarti pejabat Pemprov DKI tidak menaati peraturan yang ada. Menurut Jokowi, PNS yang belum melaporkan hartanya adalah pejabat baru dilantik. “Ya, ada, itu wali kota baru, kepala dinas baru, pejabat baru. Semuanya baru dilantik,” ujar Jokowi.
Tanpa menyebut nama secara jelas, Jokowi meminta sejumlah anak buahnya untuk segera melaporkan besaran harta kekayaannya ke KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. “Saya perintahkan untuk laporkan,” ujarnya.
Sebelumnya, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan adanya anggaran siluman pada hasil audit APBD DKI 2012 di empat dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Besarnya mencapai Rp 1,2 triliun. Jokowi tidak terlalu khawatir atas keberadaan anggaran siluman itu. Selain kasus tersebut terjadi di pemerintahan sebelumnya, saat ini ia tengah fokus ke dalam penataan sistem penganggaran APBD. [Kompas.com]
yang mengherankan kenapa LHKPN proaktip mengejar kewajiban lapor kekayaan PNS pemprov DKI Jakarta, minimal dibuatkan list PNS yg belum lapor kekayaannya dan diserahkan kepada Gubernur/Wakil Gubernur.
Terus kepada penjabat pemerintah pusat dan anggota Dewan, apa cuma diteriakin di media dan mereka lapor???? Dan diumumkan kepada khayak ramai…. 🙂
jangan hanya dilaporin az pak jokowi ahok,, percuma, krn banyak harta yg dititipkan ke saudara2nya..lngsung ditelusuri anggaran2 yg mencurigakan disetiap wilayah dan dibuat perbandingan terbalik antara pengeluaran setiap lingkungan dgn situasi keadaannya..pasti bnayak yg tdk sesuai..
hidup pak jokowi ahok..sy sbg pendukung setia mu..untuk jakarta baru
Yg jadi pertanyaan kenapa sekarang jg pejabat pemprov dki aja yg diperiksa kekayaanya?
Kenapa KPK tidak memulainya dari pejabat yg lbh diatasnya, seperti semua anggota DPR dan semua mentri2?
Apa karena KPK cuma bisa mengkutak katik pejabat yg dibawah saja? Sementara pejabat diatasnya KPK tidak berkutik?
Bikin terobosan dong… kalau bisa membuktikan semua harta pejabat itu sesuai dengan pendapatannya baru namanya KPK PUNYA TARING. Kalau tidak bisa berarti KPK giginya masih ompong
Sabar 🙂 tunggu presiden yg baru, jgn sampe kita salah milih….
Mungkin krn ini web pemda dki, jd beritanya ya trbatas seputaran pemda dki,
Kpk sdh mulai koq dgn membongkar korupsi di kementrian dan dpr.
KATANYA KADIS P2B HARTANYA PALING BANYAK KARENA TERLIBAT MENERIMA UANG PEMUTIHAN BANGUNAN YANG MELANGGAR ATURAN?DIDAERAH RAJAWALI SELATAN 2 ADA BANGUNAN SENILAI 50 M MELANGGAR TINGGI BANGUNAN SEHARUSNYA 2 LANTAI TAPI DIBANGUN 4 LANTAI SETELAH DISEGEL SELAMA 8 BULAN PENGERJAAN BANGUNAN DAPAT DITERUSKAN DENGAN “DIAM2” DALAM ARTI PAPAN SEGEL BELUM DICABUT TP BISA DIBANGUN SAMPAI SELESAI.KATA KABAR BURUNG PEMILIK BANGUNAN MEMBAYAR HAMPIR 3 M KE PIHAK P2B?