Ahok.Org – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memaksa warganya pindah ke transportasi publik seperti Transjakarta. Berbagai langkah pemaksaan sudah dilakukan di antaranya dengan sterilisasi jalur busway dengan ancaman denda Rp1 juta bagi pelanggarnya. Kebijakan ini mendapat kritikan di mana kondisi Transjakarta belum mumpuni sesuai kebutuhan.
“Kita akui 40 persen bus Transjakarta jelek. Bukan berarti warga tak mau tinggalkan kendaraan pribadi. Kita pakai sterilisasi Transjakarta biar bus baru Desember datang bisa langsung operasi,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama di Balaikota, Senin 11 November 2013.
Ahok sapaan Basuki mengatakan upaya pengadaan terus dilakukan. Namun masih banyak kendala, terutama pajak impor dari pemerintah pusat. Baginya pajak impor ini menjadi salah satu masalah.
“Karena bus Transjakarta harus impor otomatis kena pajak. Buat beli Transjakarta kena pajak 10 persen. Kita mau tanya kenapa pengadaan ini tidak dibebaskan pajak saja oleh pemerintah pusat. Mobil murah saja bisa kok nggak kena pajak. Kenapa Transjakarta tidak, ini jelas buat masyarakat,” katanya.
Selama ini pemerintah pusat menjelaskan mobil murah bebas pajak karena alasan industri dalam negeri. Ahok mengatakan bukan meremehkan produk dalam negeri. Bus Transjakarta yang menggunakan bahan bakar gas memang belum bisa diproduksi di dalam negeri.
Mantan Bupati Belitung timur ini mengatakan, ia telah konsultasi dengan perusahaan otomotif yang ada di Indonesia. Transjakarta dengan bahan bakar gas membutuhkan banyak komponen berbeda dengan bus reguler. Bila dipaksakan dibuat di Indonesia justru tidak efisien. Karena itu, bus ini didatangkan dari luar negeri.
“Jangan sampai karena alasan industri dalam negeri belum siap kita korbankan masyarakat yang jadi penumpang. Kasih saja dulu insentif pajak, mobil murah saja bisa dapat pajak 0 persen,” ujarnya.
Masalah pajak ini juga yang menjadi penghambat Pemprov DKI melakukan peremajaan pada model transportasi masal lain seperti Kopaja, Metromini dan Mikrolet.
“Pajak kendaraan ini lebih tinggi, sampai 40 persen. Banyak pengusaha yang berat. Makanya peremajaan angkutan jadi lambat,” katanya.[Viva.co.id]
Pak Wagub betul, mestinya ini kan tugas Pak SBY untuk membantunya membuat kebijaksanaan pajak 0% spt yg diminta Pak Wagub, ini kan demi kepentingan rakyat banyak apalagi untuk membereskan problem kemacetan sudah demikian parah,mendekati deadlock alias macet total. Jangan hanya bisanya melepaskan tanggung jawab,se-olah2 hanya pemprov DKI saja yg bertanggung jawab.
masukan untuk pak wagub,setuju pak insentif untuk transjakarta pajaknya di nol kan,supaya tidak memberatkan oengusaha angkutan,tolong dievaluasi kembali pak pengadaan busnya agar jangan sampai busnya jago2 mogok,halte2 transjakarta dievaluasi kembali agar pengguna transjakarta tidak terlalu ngos2an untuk menuju haltenya,rutenya juga diintegrasikan dengan moda transportasi yang ada. Saya heran dari dibuatnya transjakarta, pakar2 transportasi koq tidak ada yang berpikir pak,bagaimana warga didorong untuk naik transjakarta kalau menuju haltenya saja orang sudah dibuat ngos2an,untuk orang2yang usia lanjut juga penyandang cacat juga sama sekali tidak dipikirkan,di Solo,Lampung dan kota lainnya saya lihat halte bus rapid ada di kiri jalan pak,tidak istimewa seperti di Jakarta. Sukses pak.
Solusinya Aku Pikir ini soal kepemimpinan nasional…cuman satu solusi AhokForPresident….Salam Ahokisme
Bener banget,pak presiden semestinya punya kepekaan,jakarta sebagai pintu gerbang Indonesia,jangan sampai orang asing sampai jakarta berpikiran ,ibu kotanya macet,semrawut ,bagaimana daerah lain?yang jauh??yang paling deket dengan presidennya aja gak ke urus,apalagi yang jauh???.Presiden koq malah melempar tanggung jawab sepenuhnya kepada gubernur??presiden ada dimana???Jakarta juga tanggung jawab presiden,bukan gubernur saja!!! maju terus pak ahok dan pak jokowi,jangan berkecil hati meskipun lawan lawan politik menyerang!!!
Kenapa ya dulu, halte TJ di tengah jalan?. Bagaimana kajiannya?
Apa minusnya jika jalur TJ di kiri jalan?, mengganggu jalur sepeda motor?, jalur keluar masuk kendaraan?, Kekurangan lahan utk mmbangun halte?
Jika halte dipinggir jalan, bisa utk PKL berjualan, ada taman utk bersantai, dan fasilitas umum lainnya, walaupun jika ditengah , bisa saja dibuat seperti itu.
Keuntungan lainnya, jika jalur TJ di pinggir jalan, akan mengurangi parkir2 liar, PKL liar yg bikin macet Jakarta
Pemerintah Pusat sudah gila… Apa2an coba bus utk masyarakat ada pajaknya…
Sebenarnya tidak sepenuhnya salah Yth. Bpk Susilo Bambang Yudhoyono..
kita sudah tahu lah 9 tahun ini sebetulnya apa saja yang terjadi..
Tapi ini juga salah masyarakat Indonesia, Kenapa dulu memilih Capres dan Cawapres dari Partai tsb pd tahun 2004…
Inilah yang disebut “belajar dari kesalahan”.. Pilihlah pemimpin sesuai Cara Berpikirnya, Cara Bekerjanya, Cara Berpolitiknya, jangan karena sedikit uang saja, kita menggadaikan masa depan kita dan anak2 kita…
Pilihanmu pada saat pemilu nanti.. menentukan nasib kamu, nasib teman kamu, nasib saudara kamu, nasib putra putri kamu, nasib seluruh Bangsa Indonesia , untuk 5 Tahun ke depan…
Be Careful…
Presiden nya sekelas Lurah itu
ga usah measalahkan masa lalu, masa jahiliyah, berani berteriak anti korupsi, ternyata paling banyak korupsi ! 🙁
sekarang lihat aja dimasa akhir masa jabatan masih belum peka juga sosial kemasyarakatannya???
Ini kenapa rakyat menggebu, capres in pak Jokowi di 2014, untuk benahi banyak masalah di pemerintah pusat ! Yg udah keblinger dan rusak …. 🙁
berharap yang punya modal besar menjadi banyak pengusaha bus, ijin dipermudah gratis, pajak murah gratis. keselamatan kenyamanan harus nomor satu.
wak beye dan wak budi, hayo jawab kalau bisa dengan logis yah…kita lihat apakah doktor (baca sekolah) dan pengalaman mereka ini terpakai ndak ndak…..itu…hayo….nah nanti ketahuanlah….pikirannya nya ndak dipakai sesuai peruntukannya….hehehhehehe…jawabnya sih gampang demi kekuasaan , pencitraan…dan isi sendiri yah…sebatas omongan dan tulisan kertas saja
Hanya sedikit input untuk pak Jokowi dan Pak Ahok…
Busway = jalan / jalur bus (atau kendaraan massal).
Saran saya: sebaiknya bus-bus pemerintahan atau bus-bus karyawan juga diperbolehkan memakai jalur ini, karena mereka hanya dan wajib menurunkan dan menaikkan penumpang di tempat-tempat khusus dan tertentu..
Lagipula bus-bus pemerintahan dan bus-bus karyawan juga membantu pemerintah dalam mengatasi kemacetan..
Koq saat ini sepertinya ada special treatment, busway hanya untuk transjakarta..
Kalo memang demikian kondisinya, sebaiknya istilahnya diganti saja menjadi transjakarta-way… jangan bus-way., yang sama saja membodohi masyarakat dari sisi istilah… 😀
Terima kasih Pak…
Sukses selalu yah.. 🙂
Tolong p Basuki T P,
toilet di ruang tunggu Transjakarta, terutama di halte yang cukup besar atau setidaknya setiap 2 atau 3 halte disediakan toilet untuk umum..
kasihan orang tua yang (mungkin karena kedinginan)..butuh “pelepasan”..
Selain itu, sebaiknya tangga menuju halte di tutup dengan acrylic dan diberi pendingin sehingga penumpang lebih nyaman apalagi saat musim hujan..tampias (apa ya istilahnya)..membuat tidak nyaman masuk ke halter TJ..
Akhirnya, kenapa sih TJ di di operasikan oleh PemProv DKI (jangan ada operator swasta)..sepertinya dengan adanya operator swasta, perawatan bis dll seakan akan diabaikan..money..money..money..profit terus yang dicari..
semakin terlihat jika memang pemerintah pusat sama sekali tidak memperhatikan rakyatnya…mereka lebih mementingkan oknum2 yang punya kepentingan bisnis dibalik mobil2 murah serta memberlakuan pajak nol pada LCGC…lucu.