Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI selalu berupaya menyusun dan menggunakan anggaran secara transparan. Ia menyarankan agar DPRD DKI juga memublikasikan rapat pembahasan perancangan hingga penetapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kepada publik.
Hal itu disampaikan Basuki terkait masukan Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan, Boy Benardi Sadikin, yang meminta Pemprov DKI memajang Laporan Pertanggungjawaban Program Kerja ke tingkat RT dan RW. Selain Boy, anggota Komisi C DPRD DKI, Maman Firmansyah, juga menyarankan agar laporan pertanggungjawaban itu disampaikan kepada warga.
“Kita juga minta sama anggota Dewan, proses pembahasan anggaran pun dipasang di Youtube saja,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (22/11/2013).
Publikasi ke situs Youtube itu, kata Basuki, dimaksudkan agar publik dapat melihat, mendengar, dan mengetahui kinerja wakil rakyat. Video itu dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada “permainan” dalam pembahasan anggaran.
Basuki mengatakan, sejak awal Pemerintah Provinsi DKI sudah transparan kepada masyarakat dengan memasang poster APBD di tiap kelurahan. Anggaran itu juga dipublikasikan di website resmi Pemprov DKI. “Jadi, DPRD jangan cuma nuntut yang akhirnya saja (penggunaan anggaran) karena Dewan itu kan main di depan,” ujar Basuki.[Kompas.com]
Dprd tolong jgn aneh2 lg deh, jgn usaha mempersulit kinerja gub n wagub untuk segala program demi rakyat, terutama rakyat kcl!
Jgn membuat rakyat MARAH!
waduh…jadi mesti mikir2 lagi neh…ntar kalau di post di youtube….ane kan gak bisa minta dana jalan2 studi banding dll…
hai rakyat Jakarta, walau Gubernur/Wagub pemprov DKI Jakarta udah transparan, kalau tidak diimbangi transparansi DPRD DKI Jakarta, dalam pembahasan anggaran, sama juga bohong!!!
jangan pat gulipat dianggaran mulu, pemprov DKI Jakarta apa perlu minta saweran dari warganya sendiri untuk CSR semua proyek di DKI Jakarta, jadi ga usah pake APBD lagi, tentunya ga perlu ada wakil partai di DPRD DKI Jakarta?! 🙁 🙁 🙁
abis kalau aturan mainnya harus lewat partai utk masuk dprd, gimana dong?
tapi, caleg walau masuk dprd nya lewat partai, setelah jadi, kan esensi n fokus kerjanya mewakili dan bekerja untuk kepentingan rakyat yg diwakilinya(bukan hanya yg pilih dia) kan? kepentingan partai menjadi nomor berikutnya; sy kira para partai juga akan acc, kalau kerjanya “hanya” melakukan pembinaan n kontrol anggotanya yg telah “jadi”.
punyakah kita individu yang seperti itu?
kalau ada, maka pilih orangnya, bukan partainya!
apapun partainya, no problem, selama sang individu punya pengertian tentang hal benar n salah yang tidak terplintir or diplintir! dan konsekuen menjalankannya.
nggak nurut partai, recall? siapa berani? selama baik n transparant, rakyat pasti belain!
salam,