Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama optimistis pengelolaan keuangan daerah Pemprov DKI Jakarta tahun 2014 akan semakin baik seiring diterapkannya sistem e-budgeting. Melalui penerapan sistem e-budgeting, dirinya juga dapat memonitoring langsung setiap transaksi pada proses belanja untuk kebutuhan Pemprov DKI.
“Anggaran (APBD) 2014 akan lebih baik. Kita bisa lebih cepat. Transaksi nggak boleh uang kontan, sehingga saya bisa tahu persis bayarnya ke siapa,” ujar Basuki di Balaikota, Rabu (18/12).
Dikatakan Basuki, pihaknya juga bekerja sama dengan institusi lain termasuk melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), lembaga perpajakan, dan Bank DKI dalam mendukung proteksi kebijakan kontrol yang akan mulai diterapkan tahun 2014.
“Saya mau kerjasama dengan pajak. Saya juga bisa baca transaksi seluruh Jakarta dari PPATK ke mana saja. Jadi, misalnya saya punya Rp 70 juta. Begitu keluar, yang Rp 70 juta larinya ke mana saya tahu. Uang cash-nya berapa, lewat siapa. Jadi saya paksa Bank DKI monitor,” katanya.
Sekadar diketahui, Pemprov DKI menerima alokasi dana sebesar Rp 162 miliar dari pemerintah pusat yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014. Imbauan Basuki perihal pembayaran non cash sesuai permintaan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membatasi transaksi tunai.[Beritajakarta]
Bagus usulannya, karena banyak pengambilan tunai lagi di rekening vendor pemprov dki setelah adanya transfer dari pemprov, coba aja cek transaksi-transaksi di bank dki tahun 2012, hal ini biasa terjadi