Jokowi: Harusnya DPRD Senang APBD DKI Rp 58 Triliun

17
491

Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, seharusnya DPRD DKI Jakarta senang RAPBD DKI 2014 mencapai Rp 58 triliun. Sebab, tidak mungkin APBD DKI stagnan di angka Rp 41 triliun terus.

Menurut Jokowi, seharusnya peningkatan anggaran pada RAPBD 2014 itu diapresiasi positif oleh DPRD DKI. Salah satunya adalah dengan segera mengesahkannya demi kelancaran proyek pembangunan.

“Masak senang Rp 41 triliun terus. Harusnya senang dong baik rakyatnya atau pun dewannya. Wong kita kerja mati-matian agar PAD (Pendapatan Asli Daerah) meningkat,” kata Jokowi di Balaikota Jakarta Pusat pada Kamis (2/1/2014) siang.

Dia malah heran mengapa DPRD DKI Jakarta tak kunjung mengesahkan RAPBD menjadi APBD DKI 2014. Sebab, Pemprov DKI telah menyerahkan sejak awal Oktober 2013. Nah, budgeting ada di dewan. Urusannya ada di sana,” kata dia.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut enggan berkomentar terkait dugaan tarik-menarik kepentingan fraksi DPRD soal APBD2014. Mengingat total APBD 2014 memang meningkat tajam dari semula Rp 41 triliun menjadi Rp 58 triliun.

“Kalau ada tarik menarik ya itu urusan di sana. Karena di sana itu ada dinamika politiknya masing-masing,” lanjut Jokowi.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan mengakui lamanya pengesahan APBD 2014 diakibatkan terkait administrasi. Banyak nomor rekening pos anggaran yang berubah sehingga membutuhkan waktu lama. Dia pun memastikan APBD 2014 disahkan pada Januari ini. [Kompas.com]

17 COMMENTS

  1. bung Ferial, ingat ya, rakyat sdh tidak bodoh….alasan2 harus transparan, permasalahan dimana!
    Tersendat dimana? jelaskan saja.
    Kerja cepat bung!
    Mengapa pula pos rekening banyak yg diubah?

    • rakyat tidak bodoh? biasa org bodoh ngomong dirinya tidak bodoh. Selama ini dibodohin, rakyat hanya berkoar2, ada guna? ga berguna sama sekali. Yg ada demo rusak fasos dan fasum yg pake uang rakyat sendiri.

    • Bung Wirss…. sepertinya pemprov DKI yang banyak merubah nomor2 rekening pos anggaran dalam RAPBD ke DPRD DKI, dan itu dijadikan alasan sebagai kendala adminitrasi yang memperlambat pengesahannya jadi APBD. kenaikan 41,5% anggaran belanja pemprov DKI cukup signifikan tajam sekali. saya sebagai warga DKI juga ikut mempertanyakannya kenapa ? apakah ini karna menjelang pemilu sehingga butuh dana untuk kampanye ? atau untuk pengamanan pemilu legislatif & pemilu presiden tahun ini?

      Betul, rakyat tidak bodoh lagi. untuk itu, saya ikut mempertanyakan tajamnya kenaikan anggaran tsb. Harusnya refleksi kenaikan ini sudah tercermin dalam RAPBD 5 tahunan program masa pemerintahan Gubernur. dan saya tidak tahu tentang perencanaan pemprov DKI untuk progam 5 tahunnya.

  2. Sebaiknya rapat2 pembahasan anggaran di DPR dan DPRD di unggah ke youtube. biar semua orang tau. jelas, transparan, dan bisa menghilangkan alasan penyadapan oleh negara2 yang sirik dan penakut.

  3. Seperti komentar saya yang lalu, minta bocoran siapa yang menghambat (partainya) dan diumumkan biar di pemilu 2014 diboikot/tidak dipilih saja. Kalau begini terus mana bisa Gub & Wagub bergerak dengan cepat!!! Masa jabatan tinggal 4 tahun sedangkan masalah masih seabrek-abrek.

  4. Hahahaha…. alasan karna nomor rekening anggota dewan nggak dicantumin ya?
    ckckckck…. yg smart donk kalo ngasih alasan… Daar di otaknya cuman duit mulu.

  5. Hahahaha… alasan karna nomor rekening anggota dewan gak dicantumin ya?
    ckckckckck… yang smart donk klo ngasih alesan. Dasar di otaknya cuma duit mulu…

  6. Duhh… gimana nih kalo DPRD Jakarta masih bobok sedangkan Gubenur dan Wakilnya uda pontang panting bangun jakarta, ayo dong tinggalkan semua kebiasaan jelek di tahun 2013 dan bawa yang baik di tahun yang baru ini Selamat Tahun Baru 2014.

  7. Pak Jokowi, bila RAPBD 2014 pemprov DKI naik tajam 41,5 %, gas elpiji 2014 naik tajam lebih dari 50% juga. lalu subsidi BBM Premium hendak dicabut juga di tahun 2014 ini, kenapa hal ini tidak ter-refleksi dalam kenaikan upah buruh UMR dengan kenaikan yang signifikan juga pak ? Bukankah tugas utama pemerintah daerah juga pusat untuk menggendutkan kantong dan dompet warga ? itu JANJI BAPAK ke warga. Tolong jangan biarkan parpol cari duit kampanye dari uang rakyat pak atas nama apapun juga. RAPBD 5 tahun program masa kerja bapak sebagai Gubernur DKI saja tidak jelas dan tidak transparan. bagaimana kami warga bisa tekan orang2 DPR & DPRD untuk masalah budget pak ? 🙁

    Susah memang kalau pemimpin mendua hati untuk meraih jabatan yang lebih tinggi sehingga men-terbengkalaikan jabatan yang sekarang ada dan cari peluang untuk peroleh dana kampanye.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here