Ahok.Org – Rapat koordinasi penanganan banjir antara Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat dan pemerintah pusat menghasilkan beberapa kesepakatan. Salah satunya menyelesaikan pembangunan waduk dan sodetan di hulu, karena dianggap bisa mengurangi banjir sebesar 40 persen di Jakarta. Untuk pembangunannya sendiri akan dilakukan pemerintah pusat, sedangkan pembebasan lahannya akan dilakukan Pemprov DKI.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Muhammad Hasan mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menangani banjir di Jakarta, dengan langkah melanjutkan pembangunan infrastruktur. Setidaknya ada dua pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan yakni pembuatan dua waduk di Ciawi-Bogor dan Waduk Sukamahi di Depok.
“Kita bangun dua waduk baru di hulu Sungai Ciliwung yakni di Ciawi dan Sukamahi. Tadinya hanya akan dibangun satu waduk, tapi karena terlalu besar daya dukung tanah di bawahnya kemudian dibagi dua,” kata Hasan, usai rapat koordinasi penanggulangan banjir di Katulampa, Bogor, Senin (20/1).
Rencananya pembangunan waduk akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU). Sementara pembebasan lahan menggunakan dana dari APBD DKI Jakarta. Pembebasan lahan sendiri akan dimulai pada tahun ini, sedangkan pembangunan ditargetkan mulai tahun 2015. “Saat ini detail desain sedang dibuat. Anggarannya diambil dari Kemen PU melalui APBN. Sementara untuk pembebasan lahan Jika disetujui oleh DPRD akan ditanggung oleh Pemprov DKI,” ujarnya.
Pembangunan infrastruktur lainnya, yakni pembuatan sodetan Ciliwung-Cisadane. Rencananya sodetan sepanjang 1,2 kilometer akan dibuat terowongan sehingga tidak terbuka. Air yang akan dialirkan hanya 200 meter kubik perdetik. Angka tersebut telah diturunkan dari rencana semula yang mencapai 600 meter kubik perdetik.
Namun, rencana tersebut masih terkendala dengan persetujuan dari Kabupaten Tangerang. Sebab, dalam rapat koordinasi tersebut Bupati Tangerang tidak hadir. “Yang ini masih kita pending dulu, karena harus ada kesepakatan dari Kabupaten Tangerang yang tadi tidak hadir,” jelasnya.
Padahal, lanjut Hasan, pembangunan sodetan ini bukan untuk memindahkan banjir. Karena sudah dihitung aliran air yang akan dibebankan ke Cisadane. Berdasarkan kajian kapasitas di hilir Cisadane hingga 1.900 meter kubik perdetik. Sementara jika di puncak banjir maka air yang mengalir ke Cisadabe hanya 1.550 meter perdetik, sehingga masih ada ruang 200-300 meter perdetik. Kemudian, sodetan yang dirancang telah diturunkan menjadi hanya 200 meter kubik per detik.
“Sebetulnya itu masih aman. Kita juga akan buat standar operasional prosedur (SOP), yang baku. Contohnya jika keduanya (Ciliwung-Cisadane) penuh, pintu air tidak dibuka. Tapi kalau Cisadane kosong, akan kita limpahkan air yang dari Ciliwung namun debitnya kita atur, tergantung kapasitas Cisadane. Kita perhitungkan agar Cisadane masih aman,” ucapnya.
Kesepakatan lainnya yang dihasilkan yakni akan dilakukan serah kelola situ yang ada di Depok, Bogor, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. “Semua situ yang kewenangannya di pusat akan dikelola oleh daerah. Kita akan menerbitkan, Permen PU, kita memberikan kewenangan kepada kabupaten dan kota untuk pengelolaan situ, baik pengerukan dan pembersihan,” katanya.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, berharap agar rapat yang dilakukan hari ini merupakan yang terakhir. Sehingga selanjutnya langsung beraksi untuk penambahan infrastrutur yang direncanakan. “Mudah-mudahan ini rapat terakhir, jangan rapat-rapat terus tapi tidak ada aksinya,” tegas Jokowi.
Dirinya pun siap membebaskan lahan untuk pembangunan seluas 119 hektar untuk Waduk Ciawi dan 42 hektar untuk Waduk Sukamahi. Dengan adanya pembangunan waduk dan sodetan ini, dipastikan akan mengurangi 40 persen banjir di Jakarta. Sementara itu, pihaknya juga tetap melakukan normalisasi dan pengerukan di dalam kota untuk mengurangi banjir.
“Hasil rapat sangat bagus sekali, sudah diputuskan pembangunan Waduk Ciawi dan Sukamahi tahun ini dibebaskan lahannya, fisik tahun depan. Ada pembagian tugas juga, fisik ada di pemerintah pusat dan pembebasan tanah di DKI,” ucapnya.
Diakui Jokowi, untuk sodetan Ciliwung-Cisadane secara umum telah disetujui, tapi masih terkendala persetujuan dari Kabupaten Tangerang. Sehingga masih akan dilakukan pembicaraan kembali dengan daerah penyangga Jakarta tersebut. “Sodetan dari Ciliwung ke Cisadane secara umum sudah disetujui, tapi masih bicara dengan Bupati dan Walikota Tangerang, karena tidak datang,” tandasnya. [Beritajakarta]
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, berharap agar rapat yang dilakukan hari ini merupakan yang terakhir. Sehingga selanjutnya langsung beraksi untuk penambahan infrastrutur yang direncanakan. “Mudah-mudahan ini rapat terakhir, jangan rapat-rapat terus tapi tidak ada aksinya,” tegas Jokowi.
saya suka pemimpin yang tegas demi kepentingan bersama daripada ke Bali dan main instagram 😀
“tangerang minta cisadane dinormalisasi dulu x nya. smua harus dibicarakan kembali”.
smoga tiap daerah bisa kompak, jng lupa ada BPK juga lho. kalau masih nekat masuk pesantren guntur.
i love ahok
Harusnya Presiden dan para menteri menyadari bahwa propinsi DKI itu adalah wajah negara. kalau pemda DKI-nya tidak cakap kerja urus banjir, maka pemerintah pusat harus kerja keras bikin ibukota tidak banjir. tapi kalau pemda DKI-nya sudah aktif kerja, harusnya segala kemudahan dan kecepatan kerja diusahakan semaksimal mungkin. Masak 10 tahun pak SBY berkuasa jadi presiden tapi tidak becus urus banjir tok ?????? kalau banjir saja tidak mampu diatasi, omong kosong ada prestasi lain yang pernah bisa diraih. sangat memalukan banjir mampu melumpuhkan ibukota dan rampok triliunan uang rakyat karna kerugian disebabkan banjir. daripada banjir yang rampok warga, mending itu duit dikumpulin untuk bangun banyak fasilitas buat warga deh. sedih banget presiden dan menteri tidak mampu kerja baik.
harusnya presiden mengutus mendagri ikut dalam rapat dan memastikan semua pihak terkait hadir pada rapat ini dan memutuskan segera semuanya, kemudian menjadi pengawas dan pengingat kepada semua pihak agar segera melakukan aksi dari hasil rapat tersebut, kalau tidak ada bos nya yah gini, mo rapat di undang ada yang datang ada yang gak, terakhir cmn rapat ropet rapat repet, ntar april-oktober sudah sibuk pemilu, lewat lagi 1 tahun 🙂
Udah dibilang…!!! Setelah Pilpres 2014 yg harus direformasi total adalah Kemendagri dan jajarannya….soal e-KTP aja belum diusut juga, belum yg lain…pesantren KPK-Guntur siap menampung…
Kalau 40% banjir Jakarta berasal dari hulu, dan kalau rekayasa hujan bisa mengurangi 30 % hujan penyebab banjir, apakah artinya 70 % banjir di Jakarta ternyata diluar tanggung jawab DKI?Bagaimana kontribusi terhadap banjir terkait kinerja Drainase/ Saluran/ Sungai di DKI yang bermasalah karena Sampah, Perawatan Saluran, Permukiman dibantaran sungai ? Hal2 tersebut sebaiknya diperjelas agar terhindar dari saling lempar tanggung jawab