Ahok.Org – Pelaksanaan pembangunan Waduk Ciawi serta Sukamahi di Bogor dan Depok, keduanya berada di Jawa Barat, akan dipimpin Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pemilik lahan mendapat “tugas” melakukan sosialisasi atas rencana pembangunan kedua waduk.
“Pembebasan lahan (oleh) kami (Pemprov DKI), bangun fisiknya Kementerian Pekerjaan Umum, (Pemerintah Provinsi) Jawa Barat bantu sosialisasi,” kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, di Balaikota, Jakarta, Selasa (21/1/2014). Dia menambahkan, “Saya rasa asal mendukung (pembangunan kedua waduk) saja sudah bagus.”
Jokowi menolak memberikan tanggapan bahwa seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak perlu bertanggung jawab atas pembebasan lahan untuk kedua waduk. Dia meminta publik tak berpikir konfrontatif, menempatkannya berhadap-hadapan dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
“Jangan diadu-adulah. Saya itu enggak mau dikotak-kotakkan kalau kerja. Semuanya dukung kok. Bogor dukung, Depok dukung, Pemda Jawa Barat juga sangat mendukung. Cukup,” tegas Jokowi.
Pembebasan lahan, lanjut Jokowi, akan dimulai pada 2014 dan diperkirakan rampung pada 2015. Adapun pembangunan waduk diperkirakan akan rampung pada 2016. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan dana Rp 1,2 triliun untuk “berpartisipasi” dalam proyek ini.
Namun, papar Jokowi, dana alokasi untuk kedua waduk belum dapat seluruhnya dicairkan pada 2014. Alasannya, alokasi dana itu belum masuk APBD 2014 DKI Jakarta. Maka, pada tahun ini diperkirakan baru Rp 200 miliar yang dapat dikucurkan untuk proyek dua waduk ini. Selebihnya baru akan keluar pada 2015.
“Atau (dana selebihnya) bisa juga di APBD Perubahan 2014 ditambahin,” kata Jokowi. Dia pun menyatakan masyarakat tak perlu khawatir soal ketersediaan dana. “Jangan takut kita tidak punya uang. Uang ada, tinggal eksekusi,” tegas dia.
Jokowi memperkirakan pembangunan dua waduk di hulu Sungai Ciliwung dan sodetan yang menghubungkan Sungai Ciliwung ke Sungai Cisadane akan mengurangi debit air yang langsung menuju ke Jakarta hingga 40 persen. Pengurangan itu belum menghitung hasil dari pembangunan sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur dan normalisasi Sungai Ciliwung. [Kompas.com]
Jokowi Segera Bujuk Wali Kota Tangerang Setujui Sodetan Ciliwung-Cisadane
ayo ajukan …. proposal terbaik terukur berapa biayanya,,, dki jaya kaya raya… gub dan wagubnya jujur.. asal mau bantu saja… duit ada mr ahok tinggal ttd.. yg penting bisa nampung air hujan… jakarta aman…
Pak Jokowi, kalau saya sih berpikir lakukan saja apa yang bisa bapak lakukan selama era kepemimpinan bapak sebagai Gubernur DKI. bila pembuatan waduk itu baru selesai setelah masa jabatan bapak berakhir, sebaiknya dipertimbangkan kembali saja pak. apalagi lokasi waduk itu ada diluar wilayah kewenangan bapak. Kemungkinan bapak terpilih lagi jadi gubernur untuk 5 tahun berikutnya atau pemerintah pusat memutuskan untuk pindahkan ibukota negara ke wilayah lain lalu jakarta dilebur ke propinsi banten, itu urusan lain lagi tapi tidak salah dipertimbangkan masak2 pak.
–
Ini seharusnya jadi tugas & tanggung jawab Presiden bukan Gubernur. tapi bila sungai sudah bersih dikeruk. tidak ada lagi rumah ilegal di bantaran kali, sampah tidak sembarangan dibuang lagi ke kali. gorong2 diperlebar sesuai standar-nya, dan ibukota masih banjir juga, maka pemerintah pusat sepenuhnya yang bertanggung jawab akan bencana tsb. pembuatan 2 waduk di jabar itu harusnya keinginan dan proyek dari pemda jabar bukan pemda DKI. DKI bikin saja waduk2 di pinggiran kota Jakarta. wilayah padat penduduk beli semua tanah2nya lalu bangun rusun. maka akan smakin banyak ruang terbuka untuk bikin waduk dan diatas waduk dibikin ruang2 berguna untuk warga. tanah2 fasus fasum jadikan juga waduk2 kecil daripada cuman dibangun rumah2 ibadah / keagamaan. sudah saatnya dibuat ruang mesjid di lantai dasar atau lantai paling atas, gereja di lantai tengah, vihara / kelenteng di lantai berikutnya. jadi dalam 1 gedung, ada beberapa rumah ibadah. kalau ada teroris bom lokasi tsb, semua orang turut menderita. sekedar berbagi pikiran pak. trima kasih sudah mendengar 🙂
Apabila pemprov DKI sangat serius untuk menangani masalah SARA & teroris bom di rumah2 ibadah, maka saatnya tanah2 fasus dan fasos diwajibkan bila membangun mesjid, harus ada juga setara untuk bangun gereja, kelenteng & pura di satu lokasi. Kalau 4 jemaat itu tidak akur, hapus semua rumah ibadah ganti jadi ruang olah raga. biar yang muslim beli tanah sendiri untuk bangun mesjid, begitupula gereja, vihara, kelenteng dll. Dulu SD supaya tidak ada pelecehan gender, siswa lelaki disuruh duduk disamping siswi perempuan. atau duduknya diselang-seling gendernya. kenapa tidak bisa dilakukan untuk rumah ibadah juga pak ? teroris akan mikir 1000x untuk bom2 gereja / vihara karna akan kena ke mesjid juga. jadi sama2 menjaga. persaudaraan tercipta walau sulit awalnya 🙂
pak jokowi n pak ahok, tidak egois yg hanya memikirkan daerah dan kepentingan mereka. Mereka berpikir bagaimana membuat rakyat Indonesia sejahtera khususnya Jakarta.
Betul Pak JA
Jgn terlalu kaku dengan Egoisme Wilayah
Anyway masih sama sama Merah Putih ,
2 Gubernur bermain cantik
Dan jg perlu direncanakan dengan seksama
siapa yang memanage Pintu Air nya ,sebab kl terjadi dispute bisa menimbulkan masalah jg.
46664
Jika dibangunnya masih lama, tolong diperhatikan biaya pembebasan lahan. Jika perlu dilakukan pemotretan daerah yang akan dibebaskan secepatnya. Biasanya akan muncul “rumah hantu” (rumah yang dibangun tanpa ditinggali) ataupun pohon2 baru yang “tiba2 tumbuh”. Apalagi biaya dari Pemda DKI sedangkan lahan ada di Jawa Barat!
secepatnyalah Pak di realisasikan. Iklim sekarang sangat-sangat berubah dan semakin extreem…Kalau kelamaan, semakin sering kita akan terendam banjir. Salam…Go…JB
pembebasan lahan kok setahun”JK lebih cepat lebih baek”tinggal ganti rugi yg wajar warga pasti langsung pindah,sebaiknya sejalan pembangunan fisik dan pembebasan lahan dibagi ke beberapa kontraktor(Waduk,Sodetan,Normalisasi kali) agar lebih cepat 1 setahun selesai.
LIPI: Sodetan Hanya Sementara Atasi Banjir, yang Bagus Waterfront City
Jakarta – Bagi peneliti LIPI, sodetan hanya mengatasi banjir secara sementara di Jakarta. Karena itu mereka menawarkan waterfront city dan zero run off untuk mengatasinya.
“Sodetan dan pengerukan yang sedang dilakukan sekarang itu memang sudah bagus. Tetapi sifatnya hanya mengobati sementara atau dengan kata lain bagaimana air bisa dialirkan secepatnya ke laut,” ujar Peneliti Senior Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI Prof Dr Jan Sopaheluwakan.
Jan mengatakan itu dalam konferensi pers dengan tema ‘skenario mengatasi banjir Jakarta’ di kantor LIPI, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (23/1/2014).
Jan menawarkan solusi yakni mengobati banjir Jakarta dengan mengembalikan Jakarta menjadi kota green and blue. Banjir harus ditransformasi dari bencana menjadi berkah dan peluang bisnis.
“Kita membuat tata kota yang bersahabat dengan air. Khususnya di wilayah Jakarta Barat bagian utara itu kita membuat bagaimana icon kota dengan sistem aquafarming dan kami menyebutnya waterfront city,” kata Jan.
Jan menerangkan, waterfront city berupa kanal-kanal dan danau buatan dikelilingi pulau-pulau buatan seluas 750 hektar. Nantinya air tidak disalurkan secepatnya ke laut melainkan ditampung di kanal-kanal atau di danau buatan tersebut melalui pembuatan manajemen air.
“Agar bisa menghasilkan bagi perekonomian di wilayah tersebut dengan mengelola air yang ada di wilayah kanal dan danau buatan tersebut,” ucapnya.