Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan meminta kepada PT Jakarta Propertindo atau Jakpro untuk ikut membantu membangun stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) di Jakarta. Hal ini dilakukan karena jumlah SPBG di Jakarta hanya ada tujuh unit, sementara bus transjakarta berbahan gas mencapai ratusan unit.
“Kami mendorong Jakpro untuk ikut masuk ke bisnis SPBG,” kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (30/1/2014).
Jokowi mengatakan, pemanfaatan badan usaha milik daerah (BUMD) dalam proyek pembangunan SPBG tersebut perlu dilakukan karena muncul kekhawatiran bila pemerintah pusat lamban menambah SPBG. Menurut Jokowi, Jakpro telah mengajukan permohonan pembangunan SPBG di sembilan lokasi. “Kami khawatir ini (pembangunan SPBG) tidak terealisasi,” kata Jokowi.
Kepala Unit Pelaksana Transjakarta Pargaulan Butarbutar mengatakan, pasokan bahan bakar gas (BBG) untuk 310 bus baru transjakarta sebenarnya sudah mencukupi. Namun, jika tidak disertai dengan penambahan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG), antrean pengisian BBG akan lebih panjang serta berimbas mengganggu pelayanan.
Pargaulan mengatakan, ada tujuh SPBG aktif di Jakarta, yakni Pinang Ranti, Kampung Rambutan, Jalan Pemuda, Jalan Pesing, Jelambar, Pancoran, dan Jalan Perintis Kemerdekaan. Adapun bus transjakarta yang saat ini beroperasi berjumlah 579 unit. Sekitar 10 persen di antaranya tidak beroperasi karena diperbaiki atau dicadangkan. Jumlah tersebut belum ditambah 310 bus yang rencananya dioperasikan seluruhnya pada Februari 2014. [Kompas.com]
nanti saja pak, setelah april. pak jokowi perintahkan sendiri
Sebaiknya Menteri jgn diangkat dari wakil partai-partai, pakailah SDM yg profesional dan memihak hukum…
jokowi a hok ini kerjanya cepat, selama ini orang2 dipemerintahan pusat dan propinsi, lemot. sekarang baru mereka rasakan kerja sewajarnya itu kayak apa, jangan korupsi waktu karena gaji tetap diterima penuh dgn kinerja yg lemot itu.
Untuk masalah bbm,pd dasarnya cuma keinginan politik dan distribusi saja solusinya.
Dengan keinginan politik yg benar dan managemant distribusi yg bener maka susbsidi bbm akan tepat sasaran dan mampu menjangkau sasaran yg tepat.
Rencana DKI jakarta menghapus bbm subsidi ini adalah rencana cerdas tp harus dibarengi keinginan politik yg sehat dulu,untuk distribusi sebelum menyetop total SPBU menjual bbm subsidi,disiapkan dulu spbu mini yg menjual bbm subsidi unt motor dan angkot di perumahan maupun di terminal dg spbu bergeraknya.
Dengan pengaturan dan kesiapan ini program penghapusan bbm subsidi di DKI akan menjadi contoh yg sangat baik.
Untuk mensosialisasikan pengusaha yg merugi jika menjual bbm untuk motor perlu diberikan sosialisasi pengunaan DISPENSING PUMP yg memang seharusnya digunakan dalam distribusi bbm ini supaya pengusaha tidak TEKOR karena ukuran yg menyebabkan lossing bagi pengusaha.Semoga saran ini berguna,…
Untuk bbg rasanya harus studi banding kekorea,dimana dikorea bukan elpiji tapi gas alam,dimana conferternya ditunjang sepenuhnya oleh pemerintah dan biaya pendiriannya unt spbg nya rendah serta tingkat pengembalian modalnya bagus.
Bagai mana mungkin spbg mau dibuat di indonesia juka para digma berfikirnya salah,sehingga harga invistasi melebihan biaya operational,bukan nya keuntungan yg didapat pengusaha tapi kerugian.
Untuk menyosialisasikan atau mendukung program pemakai bbm alternatif bbg tentunya harus diciptakan pasarnya dulu baru kesiapan penjualnya,bukan menuntut pembuatan spbg nya,….wassalam…