Ahok.Org – Jumat pagi (7/2), Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama menerima Romo Baskoro dari Sekolah Kanisius beserta beberapa perwakilan dari Koalisi Reformasi Pendidikan dalam rangka menerima usulan kritis perihal kurikulum 2013.
Pelaksanaan kurikulum ini dinilai sarat dengan pendekatan kekuasaan dan adanya pengelabuan fakta-fakta di lapangan terlihat dari hasil survey yang hasilnya selalu baik.
Pemerintah dihimbau agar melihat kurikulum 2013 secara objektif sehingga pendekatan kekuasaan dalam kebijakan pendidikan yang jauh dari semangat mendidik dan mencerdaskan bangsa akan terhapuskan. Beberapa catatan penting yang digarisbawahi dalam pertemuan hari ini adalah adanya pelanggaran UUD 1945 dalam penetapan dualisme sistem pendidikan nasional, karena didalam pasal 31 ayat 3 mengatakan bahwa pemerintah mengusahakandan menyelenggarakan hanya satu sistem pendidikan nasional.
Selain itu, pemaksaan dan penyeragaman pada buku pembelajaran dinilai tidak akan dapat mengakomodir keragaman latar belakang siswa dari Sabang sampai Merauke. Kebijakan siswa yang diharuskan naik kelas juga telah melahirkan kultur pendidikan yang apatis terhadap pencapaian prestasi bagi para generasi penerus di Indonesia. Kebijakan ini pada mulanya dipahami hanya untuk SD dan SMP, karena adanya wajib belajar 9 tahun, namun didalam praktik lapangan, semua diharuskan untuk naik kelas sampai jenjang SMA.
Dari sisi guru, dalam pengaplikasian metode tematik integratif, para guru juga dilihat tidak memiliki keterampikan karena buku-buku yang disediakan tematik namun tidak integratif. Fakta yang terjadi karena metode tematik adalah setiap hari ujian yang dilaksanakan terdiri dari 10 soal Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia membuat beban anak semakin berat.
Hal terakhir yang sekiranya perlu untuk direvisi adalah sistem kelas peminatan yang membingungkan karena jadwal lintas minat yang dilakukan pada hari serta waktu yang sama karena sekolah kekurangan ruang kelas. Sistem rapor yang juga membingungkan juga membuat pengisian rapor sebagai standard prestasi anak sangat rentan untuk direkayasa.
Atas segala permasalahan tersebut Wagub BTP menyatakan selain kendala-kendala diatas merupakan wewenang pemerintah pusat, praktik sistim pendidikan di DKI Jakarta juga secara pasti akan diubah dengan proses bertahap agar menjadi semakin lebih baik lagi. Selain itu, Basuki menegaskan bahwa faktor terpenting bagi seorang guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa adalah kepenuhan hatinya untuk mengajar para anak-anak bangsa, jauh dari permainan politik dan keinginan korupsi.[Key]
Dear Pak Wagub,
Pertama-tama perkenankan kami menyumbangi ide2 untuk mengatasi atau solusi persampahan di ibukota seperti berita yang kami baca di http://news.detik.com/read/2014/02/05/212657/2488569/10/ahok-kita-butuh-orang-teknis-untuk-urus-sampah-jakarta?9911012.
Kami minta waktu utnuk presentasi solusi tersebut, dimana beberapa daerah sudah dalam proses development dan unitnya sdh tiba di workshop kami. Konsep ini sdh banyak terpasang di beberpa tempat di luar negeri.
Semoga konsep kami bisa membantu ibukota tercinta untuk menata city waste.Kesempatan yang diberikan kami ucapakan terima kasih
salam,
Andreas Sanusi
+62 8788 123 1198
Sebenarnya “kebijakan siswa dari SD s/d SMA yang diharuskan naik kelas” adalah kebijakan di negara2 Barat (terutama Australia, Canada & USA). Paradigma yang dianut adalah bahwa anak tidak boleh merasa sebagai “anak yang gagal” dan harus optimis untuk selalu berhasil. Di negara2 Barat itu, tidaklah benar bahwa anak2 yang pandai menjadi apatis hanya karena sistemnya “selalu naik kelas”. Anak2 yang pandai tetap saja menonjol di kelasnya. Di negara2 Barat itu, saat seleksi masuk universitas, anak2 yang pandai tetap saja diterima di universitas, sedangkan anak2 yang “pas2-an” diharuskan ikut “matrikulasi” sebelum bisa diterima di universitas.
masalah2 pendidikan ini, harusnya dibahas di level pusat nasional, bukan level propinsi. Gubernur dan Wagub tidak berwenang untuk campur tangan isi materi dan sistem pendidikan nasional yang ada. tehnik pelaksanaannya yang pemprov bisa lakukan supaya bisa berjalan mulus dan terkendali sempurna.
–
Buat saya, tidak usah jauh2 liat negara barat. itu sekolah2 asing seperti British School, Jakarta Int’l School, French School.. liat saja system dan materi yang diberikannya. biar tidak terjadi kesenjangan pendidikan yang terlalu mencolok antara pendidikan sekolah asing dengan sekolah nasional.
–
Saya menikmati sekolah di Australia dengan sistem pendidikan british. Rada ” sadis “, tegas tapi bikin anak2 dapat mengeluarkan dan mengasah talenta2-nya menjadi berlian yang indah. Mereka menekankan bermain sambil belajar dari SD s/d SMA lalu dibalik saat universitas, belajar sambil praktek lapangan. uang bukan masalah. lama pendidikan dan usia juga bukan musuh. pilihan jurusan juga beragam. Kalau saja Indonesia bisa ikuti cara tsb, pasti hebat deh anak2 Indonesia dalam berprestasi hehehe…
harap perhatian kepada generasi muda yg sekolah di International School, mungkin mrk bisa berbahasa Indonesia, tetapi harus lancar juga dalam menulis Bahasa Indonesia yg benar..
Juga tentang Pancasila, jgn sampai identitas bangsa Indonesia terhapus, tergerus…
Terlalu jauh bicara ttg content kurikulum. management administrasi (SD khususnya) aja masih banyak yg nyrempet2 korupsi/pungli!
Di MIN Durensawit, Jakarta, baru2 ini siswa kelas 6 disuruh membeli buku seharga Rp 108.000 (?) biaya PM Rp 50.000 (?)
Di kelas anak saya (kls 3) pernah ada pungutan LKS! Untung setelah saya laporkan ke ombudsman, jadi dihilangkan LKS-nya.
Dibenahin dulu individu2nya. Kalau Ahok bilang guru itu pahlawan tanda jasa, saya justru berfikiran, guru itu profesi biasa seperti tentara, dokter, dsb yg mendapatkan upah dr tenaga mereka. Ayo maju DKI…