Ahok.Org – Sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) segera di ujicoba di Ibukota Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan, ada 3 perusahaan yang bernyali menggarap proyek itu.
“Banyak yang berani, sudah ada 3 perusahaan yang ngajuin, KAPS, yang satu saya lupa, sama satu lagi dari perusahaan lokal. Mereka akan pasang di jalanan yang utama, Sudirman koridor 1,” kata dia di Balaikota Jakarta, Rabu (19/3/2014).
Ketika ditanya kapan proyek dimulai, mantan Bupati Belitung Timur ini enggan menjelaskan secara detail. Karena menurutnya, perusahaan yang akan menggarap proyek ini sedang melakukan pengecekan terkait di mana ERP akan dipasang.
“Saya nggak tahu pastinya kapan. Mereka lagi mau lihat dulu, mau pasang seperti apa dan lagi siapin TOR-nya segala macam. Itukan Jakpro yang kerjain,” ujar dia.
ERP ditargetkan dapat diterapkan pada kuartal pertama 2014 atau di atas Maret 2014, setelah Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Pemungutan Retribusi Kendaraan Bermotor dikeluarkan. [Liputan6.com]
Pak JB
Mencoba mengajukan usul Ke pemerintah Pusat,DPRD atau Dpr karena DKI sebagai daerah Khusus.
Coba kan tidak ada salahnya.
Mau kejadian atau tidak hanya Tuhan Yang tahu
Agar Polda dan Kodam berada di bawah Pemprov seperti di beberapa Negara maju
(Terkecuali menyatakan Perang)
Bukan Hanya itu
2 institusi lagi juga dibawah Gubernur
yaitu Kejati dan Pengadilan Tinggi
sehingga pemprov DKi dapat mengangarkan Budget untuk Profesionalisme kejati dan PT tsb
Polda ,Kodam ,Kejati dan PT
disejahterakan dengan APBD ,sehingga akan bekerja secara profesional
4 institusi tersebut adalah Pendekar yang harus sehat ,Di Negara manapun yang maju ,ke 4 institusi tersebut dalam keadaan Sehat Cukup “Vitamin”
Sehingga gubernur sebagai Panglima tertinggi di Provinsi dapat bekerja Maximal
Anggap saja 1 institusi disuntik dana dr APBD 2,5 Trilliun /tahun total 10 T
sehingga Tugas tugas percepatan dan hasil yang maksimum akan lebih mudah tercapai:
Budget Untuk Polda dan Kodam akan ditanggung oleh pemprov diluar hal hal yang standard ,sedangkan hal hal yang standard budget ditanggung oleh Institusinya masing masing.
Hasil yg dapat diharapkan:
1.Keamanan jakarta akan meningkat secara signifikan
2.ketertiban Hukum dan lalu Lintas akan meningkat secara signifikan
3.Kesra Polda dan Kodam akan meningkat secara siginfikan dan akan melahirkan personel2 terbaiknya
4.
akn menjadi contoh bagi Provinsi lainnya
5.
Investasi ,harga property.kesempatan Kerja akan Booming secara sangat Dahsyat
Dalam melakukan perubahan harus ada action action yang diluar Pakem
Good luck
tks
bb
ini pemikiran bagus dan sangat logis, n sekaligus berani tapi jujur. diperlukan terutama pada masa amburadul seperti sekarang ini(ingat anekdot, Tuhan menangis sewaktu presiden ri bertanya kepada Nya).
.
karena utk keberhasilan dki-baru, diperlukan :
1. berlakunya kepastian hukum/peraturan. 2. satunya kata-perbuatan pemprov-dki(alur komando/kebijaksanaan efektif).
3. penghasilan pribadi aparat yg layak (mis. 100rb aparat, 10jt/kapita/bulan = 12 tril/th or 1/2nya; ini layak, sebab oleh karenanya(tertib), apbd akan naik dng segera, maybe @least 100tril/th).
.
ini akan menciptakan reaksi berantai yg akibatnya (pun bagi indonesia dan dunia), walaupun bisa diprediksi, akan sangat menakjubkan.
.
usulan ini, merupakan terobosan (diluar kebiasaan bagi kita) yg bagi berbagai pihak (terutama yg selama ini menikmati), sangat keluar dari wilayah nyaman. beranikah kita?? maukah kita logowo, demi indonesia-raya kita?
.
tapi, 1 syarat awal, mutlak harus dipenuhi : top leadernya harus bebas illicit-enrichment. tentu harus bebas-bas, bukan bebas kategori pelintiran!! dan punya rekam-jejak dalam hal yg diperlukan.
.
salam,
BTP…selayaknya jadi presiden..mana ada pejabat yg berani begitu..jokowi masih meragukan ketegasannya..
saya juga mendukung pak ahok mendapatkan kekuasaan eksekutif yang lebih tinggi untuk mengawal Indonesia menjadi lebih baik, baik presiden, maupun wakil presiden
saya ragu Pak Ahok jadi presiden karena tempramen beliau dan kontrol emosi yang labil, nanti malah jadi bumerang bagi dirinya.
Gimana nanti dia ngehadapin OPM, GAM dan RMS, dia nanti gegabah marah2 terus turunin pasukan, terus jadi sorotan dunia, eh pada merdeka deh ACEH, PAPUA.
bernyali karena ada duitnya… lagian cuma malak pake ERP, kok kasih ke pihak lain? pemprov DKI yg gak bernyali…???
@tan: investasi perangkat ERP nya mahal.
@tan marah? galau? sanggup beli mobil ato motor kok ngga sanggup bayar road toll..
@Bung Baracuda, ada sdikit kekeliruan bila kodam polda kejati menggunakan apbd adalah tdk tepat, target apbd dki 2014 saja hy skitar 60an triliyun, bagaimana mau ngongkosin per institusi 2,5 triliyun tsb seperti saran Bung di atas? jwb nya ya pake apbn lah..target pph saja sdh 1000 triliyun toh
Untuk kesejahteraan dan keamanan warga DKI Jakarta harus segera dicarikan terobosan payung hukumnya, sebelum terlambat semua sektor dikuasai mafia-mafia bertopeng LSM/ormas….
Kepada Yth;
Widim
Saran yg menggunakan APBD itu on Top of Anggaran yg sudah dianggarkan ke 4 institusi tsb di Pemprov DKI.
Jd yg selama ini institusi tsb mendapat dari APBN tetap berjalan .Pemprov DKi memberikan on top of that ,misalnya 2,5 T per institusi per tahun
Kalau Pemprov minta lagi tambahannya ke Pusat (APBN) sama saja bohong istilahnya ?,kapan mau ada perubahannya.dan tidak memungkinkan pada saat sekarang ,sebab 1 provinsi minta semua provinsi minta ,sedangkan anggrannya masih terbatas.
Kalau pemprov DKI potensi pendapatannya masih banyak sekali.
Menurut data yg saya dapatkan ,kalau tidak keliru +- perbandingan ratio Polisi dan penduduk DKI ; 1 : 1000 ,kl menurut PBB idelanya +- 1: 250
Tapi ada hal hal yg saya memiliki pemikiran lain ; 1:1000 nya di jakarta karena Hukumnya masih dapat dikatakan ambur adul ,banyak warga Pendatang yg seenaknya ke Jkarta ,cari kerja tapi tidak taat Hukum ,contoh pedanganag di kaki Lima .Kalau isntitusi pada sejahtera maka penegakan Hukum naik, maka mereka akan balik ke kampung lagi ,gak bisa tinggal di jakarta tanpa tertib Hukum, kl tertib hukum dia bayar pajak.
jadi selama ini Fasilitas DKi banyak digunakan pendatang dr Kampung tanpa mereka memberikan PAD dan kontribusi terhadap Penegakan Hukum.
Kita ambil jalan terobosan.
Dan soal APBN ygs udah 71 T ,ini belom apa apa? Nanti kl sudah ke 4 Institusi yang dimaksud dibawah Komando Gubernur maka ,APBD akan kt harapkan bisa meningkat pesat.
masih banyak sekali potensial pendapatan pemrov DKi yg belum diterima secara maximal.
Contoh Tarif Iklan di DKi masih terlalu murah,banyak PAD yang masih dapat ditingkatkan ,Pajak restoran belum maksimal ,dll.
Kedepan Urbanisasi ke Jakarta hanya pendatang pendatang yg profesional.
nanti kl jakarta sudah Tertib Hukum ,maka banyak pendatang yg terpaksa harus pulang kampung.
Akibatanya ratio Polisi akan meningkat misalnya menjadi 1 : 750 dan kekurangan Polisinya dapat diperbantukan dari TNI.
+ Pemuka Warga dll.
kalau Hukum tegak dan berjalan ,orang akan berpikir 100 kali macam macam di Jakarta.
Dampak yg kita harapkan nantinya adalah :
Sikat bersih harian
1.Melawan arah
2.Tidak pakai helm
3.Tidak punya SIM
4.Motor bodong
5.Jualan Sembarangan
6.Tidak bayar pajak
7.Usaha tidak taat perizinan
8.IMB dilanggar
9.Nyolong macem macem
Listrik,PAM dll
10.Tidak mau ngantri
11.berhenti di jalan sembarangan
12.Pasar,sekolah.terminal,mall dll Aman
13.Perumahan Aman
14.tidak ada preman bermodus Kuli Angkut
15.balap liar sikat bersih
16.Geng motor sikat berish
17.ranjau paku sikat bersih
18.narkoba sikat bersih
19.Keamanan perumahan mantab
20.Angkot Bodong sikat bersih
21.taxi bodong sikat bersih
22.preman preman sikat bersih
23.Togel togel judi sikat bersih
24.Buang sampah sembarangan sikat bersih
Itu hanya sekedar contoh yg bisa kita harapkan
Semua di jakarta complete Ada
We need to work together with Love
-Brimob ada
-kopassus ada
-marinir Ada
-Kopaskas ada
-Pemuka pemuka Agama komplit
-Ketua ketua partai komplit
-Menteri apa saja ada
-Pejabat Tinngi apa saja ada
-Yang Agung agung semua ada di Jakarta
-Hansip ada ,Kamra ada,Satpam ada, satpol PP ada .
Mari sama smaa kita menghilangkan Ego kita untuk menomer duakan diri kita untuk bersama sama membangun jakarta Dulu sebagai Test Case.
Tidak usah kita saling menyalahkan dan Lihat kebelakang ,Now on kita bangun Hari ini dan hari Esok yang lebih cerah
Good Luck
Great Vision n Idea bro!
Andai semua tersentuh hati ya, untuk sama2 membina yg sdh ‘kurang waras’ di negara ini.
sipp Bung..bagus jg pencerahan dari Bung, dlm otak sy jg terlintas…knapa ERP tdk segera sj di berlakukan? yg memiliki kendaraan pribadi beroda empat adalah warga yg berkantong lumayan, bila ERP bertarip 100rb permobil saja, dapat dibayangkan berapa perolehan PAD dki jakarta ini..hal baru memang akan penuh kontroversial bahkan keributan namun akan patuh juga pada akhir tujuannya. sangat di sayangkan pemberlakukan PNS Pemprov yg dilarang menggunakan kendaraan bermotor pribadi ke kantor tiap jumat pertama setiap blnnya tdk di ikuti oleh PNS di departemen dan instansi sejenisnya..dimana letaknya “kuping+mata+hati” para Pempusat thp ide ibukota ini?
Widim, yang biasanya suka nerobos dan lawan aturan hukum itu kebanyakan warga kelas ekonomi bawah. sedang untuk menengah ke atas, ERP itu menjadi biaya perusahaan, yang akhirnya menurunkan jumlah pembayaran pajak usaha kepada pemerintah 🙂 karna biaya perusahaan semakin tinggi, maka akan dilakukan PHK. siapakah yang kena PHK ? orang2 bawah karna mereka yang suka demo2 protes ke manajemen. karna terjadi pengetatan anggaran, maka produksi pun menurun tapi harga jual dinaikkan. inflasi smakin tinggi karna barang mahal. semakin tinggi tingkat pengangguran. dan smakin sedikit penghasilan pajak yang diterima pemprov DKI dari bidang usaha. maka PBB rumah pun dinaikkan memaksa para warga miskin keluar dari Jakarta. dan karna semakin tinggi biaya usaha, maka banyak perusahaan angkat kaki ke negara2 lain yang lebih memberikan keuntungan. smakin banyak lagi pengangguran. smakin dibuat lagi pajak2 baru untuk pemerintah peras rakyat. Berpikirlah panjang.
–
ERP tidak menyelesaikan masalah seperti halnya sistem 3 in 1. itu cuman alasan pemprov untuk peras2 rakyatnya tok dengan kedok topeng sosial hehehee…
Grace, mengkritik utk kebaikan dan kebaikan adalah baik. Tp klu negative thinking dipelihara, ya repot juga. Apa2 selalu salah. Buka mata buka telinga, spy informasi yg grace terima lengkap, dan jujur