Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, maraknya anak jalanan di Ibu Kota bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melainkan juga tanggung jawab pemerintah pusat.
Persoalan yang terjadi di DKI Jakarta, lanjut Jokowi, adalah para anak jalanan selalu kembali lagi setelah ditertibkan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI. Mereka berasal dari daerah penyangga di sekitar DKI Jakarta.
“Kita sih bagi-bagi ke panti sosial. Tapi, kalau dari daerah lainnya itu berdatangan terus ya susah,” ujar Jokowi di Kementerian Sosial, Kamis (20/3/2014) siang.
Mantan Wali Kota Surakarta tersebut mengatakan, pimpinan daerah level gubernur atau wali kota tidak cukup menyelesaikan persoalan itu. Harusnya, persoalan tersebut dikoordinasikan oleh birokrat dengan tingkat yang lebih tinggi, misalnya Menteri Sosial.
“Di tangan Mensos, mengintegrasikan pusat dengan daerah, daerah dengan daerah-daerah lain yang supply masalah ke Jakarta,” ujar Jokowi.
Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengaku bahwa pihaknya telah memahami sumber persoalan munculnya anak jalanan, yakni persoalan ekonomi orangtuanya. Oleh sebab itu, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan wali kota dan bupati daerah sekitar Ibu Kota.
“Sasarannya, kalau orangtuanya dipekerjakan dengan baik dan penghasilannya baik, pasti anak-anak itu kembali ke sekolah,” ujar Jufri.
Jufri mengatakan, koordinasi dengan kepala daerah penyangga akan dilaksanakan dalam waktu tiga atau empat bulan. Dia berharap koordinasi tersebut disambut baik oleh kepala daerah di sekitar DKI Jakarta. [Kompas.com]
Menanggapi keluhan Gub.DKI tentang “ANAK JALANAN YG DATANG TERUS DARI DAERAH LAIN” Menteri Sosial SSAJ sangat cerdas. Dia sudah tahu kok sumber masalahnya. Anak2 tsb. turun dijalan jadi anak terlantar, karena ekonomi orang tuanya. Menteri Sosial akan koordinasi “perintahkan” wali kota dan bupati daerah sekitar ibu kota agar beri orang tua anak terlantar pekerjaan yg baik sehingga punya penghasilan baik. Beres dah, nanti tdk ada lagi anak terlantar turun ke jalan. Sungguh cerdas Menteri Sosialnya. Enak juga ya jadi Menteri Sosial, mengatasi anak terlantar cukup “koordinasi” dengan kepala daerah sekitar DKI.
Pak Jb
memang sdh Suratan
ke 1.
Kl mau jadi gubernur /Bupati itu lebih sulit
karena dipilih Rakyat
Kl menteri tidak
ke 2.
Gub dan Bupati punya wilayah teritorial
sehingga berhasil atau tidaknya akan bisa dilihat nyata
contoh KJP dAn KJS ini juga hal hal yang bersifat sosial ,hasilnya nyata semua warga DKI yg kurang mampu atau asal mau dikelas 3 dapat pelayanan ,sifatnya menyeluruh. secara quantitaive
Kalau menteri Secara hukumnya ada tapi secara hasil kerjanya bisa antara ada dan tiada ,sulit dinilai berhasil atau tidaknya.
Jadi misalnya menteri sosial bedah rumah 1.000 rumah untukse Indonesia ,kan persentasinya beda jauh dengan apa yang dilakukan misalnya dengan KJS dan KJp yang secara quantitaive 100 %.
Di Pemerintahan yg akan datang jabatan Menteri Sosial sebaiknya ditiadakan ,karena Negara maju juga gak ada dan semua Pelaksanaan di Lapangan dan Kuncinya di Gubernur dan Bupati
Kurang produktif dan Anggaran dapat dihemat dan malah dapat menghambat pekerjaan Gubernur dan Bupati ,kalau Sang Menterinya mengeluarkan Permen atau lainnya yang tidak sesuai dengan kondisi Lapangan masing masing Daerah.
Gd Luck
Hanya Cinta dan Kasih sayang
Yang dapat mengalahkan Pak Jokowi
Cinta itu Kasih sayang yang belum terwujud ,sedangkan Kasih sayang itu adalah Cinta yang sudah terwujud .
Contoh Kasih Sayang di DKI
KJP
KJS
RTH
Pasar Tanah Abang Blok G
jadi kl mengalahkan Pak Jokowi harus melakukan Cinta dan kasih sayang yang melebihi apa yang Pak Jokowi Lakukan.
Seandainya Semakain diserang dan dihantam dengan perbuatan yang tidak dilandasi Cinta dan kasih sayang ,maka semakin Harum dan semakin Kuat Pak Jokowi dimata Rakyat dan dicintai .
Jadi kalau seandainya ada dari daerah tertentu atau Propinsi tertentu mau melakukan sesuatu perbuatan yang tidak berlandaskan Cinta dan Kasih sayang ,Misalnya ,seandainya seperti memobilisasi anak jalanan untuk masuk jakarta dengan kepentingan tertentu ,ini kan musim Kampanye.
maka Bapak akan selalu ditunjukkan jalan oleh Tuhan yang Maha Esa ,jalan yg terbaik.
Hal hal yang dapat dilakukan pemprov DKI
1.
para pemberi sumbangan kepada tukang minta minta atau pengamen di denda
sehingga sumber pemasukannya di Lock dulu
2.
tingkatkan pengamanan di Angkutan umum dan perempatan jalan
Lokasi dareah operasinya di lock
3.
Secara rutin semua wilayah di awasi
untuk menjadi tempat tinggalnya
tempat Tinggalnya di lock
4.
kalau mereka membawa peralatan kerjanya
maka disita
sehingga alat kerjanya jg di Lock
kesimpulan;
1.sumber tidak ada
2.Lokasi operasi tidak ada
3.Alat oeprasi Tidak ada
4.tempat tinggal tidak ada
maka mereka akan hilang dengan sendirinya
yg terpenting adalah pengawasan rutin harian oleh satpol PP dan dinas sosial serta Penting sekali diperhatikan
Ada permainan dengan Oknum PNS
karena kalau banyak kerjaaan kan bisa banyak ajukan dana dan juga kl mereka ngamen dll kan bisa bagi bagi .
Hal ini harus Bapak taruh orang kepercayaan cari tahu sampai ke akar akarnya.
Sehingga dalam bapak mengambil keputusan tidak salah.
Mudah mudahan bapak juga tidak pelit untuk mengajarkan Ilmu bpak ke Gubernur tetangga bagaimana meningkatkan APBD dan sehingga dapat meningkatkan status sosial para warganya .
Apalgi pas dalam kesempatan ini kalau penyandang sosial itu dari wilayah Gubernur yang sama asal partainya dengan Pak menteri Sosialnya .minta bantuan Pak menteri untuk menasehati Gubernur yang kebetulan separtai.Untuk dapat cepat meningkatkan Kesejahteraannya ,jadi warganya gak perlu ke jakarta jadi penyandang Sosial
kalau memajukan wilayahnya dengan cara memindahkan warganya yang tidak mampu atau produktif ke wilayah lain ,itu sangat mudah ,siapapun bisa.
“Hanya Cinta dan Kasih sayang
Yang dapat mengalahkan Pak Jokowi”
.
mana mungkin!!!
.
jb, pan kambratnya kasih sayang n cinta!!
bahkan bahagian dari Nya, yang adalah sumber dan pemilik.
.
salam,
waduhh..sdh level mentri hy demikian ulasannya. menyedihkan ya Bung,