Ahok.Org – Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan direvisi. Langkah ini diambil untuk menyikapi aspirasi yang berkembang dari bawah. Terlebih, TKD yang diterima sejak empat tahun lalu hingga kini belum ada penyesuaian.
“Peraturan revisi TKD bagi PNS DKI sudah siap untuk ditandatangani Gubernur DKI, Joko Widodo. Revisi tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI,” ujar I Made Karmayoga, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Senin (14/4).
Dikatakan Made, setiap tahun terjadi peningkatan biaya hidup akibat terjadinya inflasi, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya sehingga dipandang perlu untuk penyesuaian besaran TKD bagi PNS DKI. Namun, diakui Made, besaran TKD yang diberikan oleh Pemprov DKI saat ini memang masih lebih baik dibandingkan PNS di pemerintah daerah lainnya seperti Pemprov Jatim dan lain sebagainya.
“Penyesuaian besaran TKD bagi PNS yang diatur dalam Pergub DKI baru nanti juga mengacu pada kenaikan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kondisi hidup di perkotaan,” katanya.
Made menjelaskan, peningkatan besaran tunjangan juga didasari pada hasil kinerja pegawai yang diukur secara kuantitatif dan fair. Sehingga kontribusi dari pegawai dapat dihitung berdasarkan per hari, satuan kerja, output jelas dan terukur serta sebanding dengan apa yang diperoleh.
“Jadi, ukuran – ukuran yang kemarin, tentu di samping kehadiran tepat waktu juga ditambah dengan kinerja pegawai,” katanya.
Menurut Made, penilaian kinerja pegawai saat ini juga harus lebih transparan dan fair dengan tolak ukur yang jelas di antaranya penilaian personal. “Dia (pegawai) sehari kerja apa, target yang ditetapkan dan mengerjakan dapat berapa. Serta pemimpin wajib mengawasi dan membina bawahan secara rasional bukan semata – mata dilandasi perasaan,” tuturnya.
Ditegaskan Made, tunjangan yang diperoleh PNS DKI selama ini tidak akan berlaku setelah Pergub baru revisi TKD ditandatangani Gubernur DKI, Joko Widodo.
“Tunjangan yang diterima pegawai selama ini didasari institusi, misalnya tambahan tunjangan bagi petugas Pemadam Kebakaran. Tapi, aturan itu akan diubah. Nantinya, besaran TKD dihitung berdasarkan kinerja,” tegasnya.
Ia menambahkan, rancangan pergub revisi penyesuaian TKD sudah berada di meja Gubernur DKI, Joko Widodo.
“Mudah – mudahan pergub ini segera ditandatangi oleh Pak Jokowi dalam waktu dekat. Kami sudah juga memperbaikan sistem absensi maupun kinerja yang berbasis IT dengan perhitungan beban kerja di masing – masing SKPD secara proporsional,” tandasnya. [Beritajakarta]
Selama ini TKD hanya berdasarkan SKPD dan Golongan, serta kehadiran (datang dan pulang), bukan kinerja. Kami di sekolah lebih banyak tuntutan administratifnya, sehingga tugas utama menjadi motivator, fasilitator, dan evaluator di kelas sering harus di nomor duakan. Kami golongan III, TKD dibawah mereka yang golongan IV, tapi kerja kami lebih banyak dan berat karena harus menambal senior kami. Juga tinjau ulang penunjukan Kepala TU/TAS dan tenaga TU/TAS, seringkali mereka tidak mau membantu dalam hal administrasi. Harus kasih uang dulu baru mereka mau bantu. Mungkin untuk kepala TU/TAS juga perlu dilelang Pak. Mohon perhatian, dan ditinjau ulang kerbijakan yang akan diambil nanti. Terima Kasih.
Kami rakyat Jakarta meminta pak Jokowi dan pak Ahok untuk memangkas/ mengurangi 50% jumlah pejabat dan PNS di pemprov DKI.
Tolong pak Jokowi dan pak Ahok menghapus jabatan 5 walikota di Jakarta + jabatan semua kepala dinas di Jakarta + jabatan sekda dan plt sekda di Jakarta karena dihuni oleh pejabat2 yang korup, tidak kompeten dan pemalas.
Lebih baik semua anak buah pak Jokowi dan pak Ahok menjadi staf biasa aja. Ini bisa menghemat trilyunan rupiah untuk menggaji mereka semua.
trus yg 50% dpangkas ntu mo dkmanain..
anak istriny sapa yg biayain..
wkwkwkwk.. aneh jg prnyataanny,, jgn2 anda ini yg kmarin ikut rekrutmen pemprov dki tp ga lulus y..
Terserah mau numerasi PNS juga ga apa-apa, tapi klo terbukti korupsi, langsung dicopot dan uang pensiun hangus… adil kan !
Pak Sarifudin YTH
Jangan Tanya pemprov mau dikemanain Anak Istrinya
Tapi Tanya ke PNS nya
Kalau dia cinta keluarga maka kerja:
-YG Jujur
-YG Rajin
-YG patuh
-Orientasi Hasil
Soalnya APBD itu milik Rakyat
Bukan milik Mbahnya OKnum PNS yg mala s dan tidak jujur
Cukup sudah oknum oknum tsb bertobatlah.
“Jangan jadi Brigade 804”
masuk jam 8 lalu gak ada dikantor ngilang lalu balik lagi jam 4 hanya untuk absen.
Rekrut PNS PNS Profesional
ya mmg serba salah… adanya Brigade 804 itu akibat pimpinan unitnya yg cuek dan semau gue, pdhl pimp kan py tgjwb dan mmg brtugas utk memanage bawahanx, ini yg tdk dilakukan oleh kbykn pimp di negeri ini. Yg tdk kalah penting, faktor like-dislike itu jg msh sgt kental di manajemen pemerintahan, bkn rahasia umum, trkdg ada 1 pgawai yg sdh trlanjur disukai pimp, mk hy dia saja yg diberi tugas smntr pgawai lainx dibiarkan tanpa kerjaan, ini yg trkdg mbuat para pgawai apatis thd tgjwb tupoksinya… Sy kira ini hrs secepatx dibenahi. Tlg duo JB ini melihat ke arah itu, coba pikirkanlah, ini hampir trjd tdk hy di Pemda DKI tp hampir di semua instansi pemerintahan di negeri ini. Mknya sy hy brharap bila JKW brhsl pimpin negeri ini, dg sgt sy memohon, beri perhatian yg sgt lbh thd permasalahan tsb. Bravo duo JB…
wajar jika tunjangan (TKD) para PNS Pemrov DKI dinaikan (revisi).. kan sdh kita ktahui smua kalau penghasilan Gub&Wagub kita kecil (seperti yg sdh prnh p’Ahok share)
gaji+tunjangan gub hanya 8.578.500 sedangkan wagub 6.914.100,-
apalagi anak buahny, para PNS DKI.. pastiny dbawah itu smua.. miris mengetahuinya…
enak yah baru naik ehhh naik lagi…mereka apa gak lihat kebawah yah dan apakah mereka tidak melihat strategi pt pt sekarang untuk mendapatkan keuntungan besar tapi membayaran karyawan di bawah umr….Ini kesempatan bagus mumpung ahok peduli naikan terus kalau ahok gak bertahan gaji tetap naik….hahahahaha….
utamakan kesejahtraan antara fungsional sama struktural harus beda karena fungsional beresiko tinggi terutama seoerti perawat dan dokter yg berhadapan langsung dgn pasien yg terjangkit penyakit menular seperti HIV belum virus2 lain yg sangat mengerikan buat perawat contoh di spanyol sudah 2 orang perawat terserang virus ebola dari pasien.