Ahok.Org – Program pembangunan Pemprov DKI Jakarta tahun 2014 ini belum dapat berjalan optimal. Para pegawai negeri sipil (PNS) dari tingkatan atas hingga bawah masih menggunakan “mindset” lama dalam bekerja.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Andi Baso Mappapoleonro mengungkapkan, salah satu indikator program berjalan optimal adalah lancarnya proses pengadaan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah (ULP).
“Total permohonan lelang ada 7.000 dengan 50.000 lebih kegiatan. Tapi yang sudah masuk ULP baru 302. Parahnya yang sudah lengkap syaratnya dan siap dilaksanakan baru 26 item,” ujar Andi di Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2014).
Sebanyak 18 item permohonan lelang, salah satunya yakni soal proses land clearing atau kesiapan lahan pembangunan stadion BMW di Jakarta Utara, proyek Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta. Sementara itu, proyek lainnya berasal dari Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta.
Andi mengungkapkan, jajaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran kurang tanggap serta gesit dalam melengkapi syarat dokumen permohonan lelang. Jajaran SKPD sering menggunakan paradigma lama dengan mengajukan permohonan lelang tanpa melengkapinya dengan syarat-syarat.
“Padahal sudah ada sosialisasi, pengarahan. Tahun harus sudah bukan tahun transisi lagi, melainkan sudah harus tahun jadi. Kita ini sudah darurat, jangan lagi pakai mindset lama,” ujar Andi.
Andi berharap, jajaran SKPD bekerja cepat dalam melengkapi syarat dokumen permohonan lelang proyek kepada ULP agar anggaran tersebut segera dikunci dan pada akhirnya diserap baik. Dengan demikian, program Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta bisa berjalan dengan lancar dan masyarakat pun mendapatkan imbas positifnya.
“Pokoknya, paling lambat pengajuan permohonan lelang 16 Mei 2014. Jika lewat dari itu, saya enggak tau lagi lah. Itu sudah jadi kewenangan Pak Gubernur akan diapakan mereka,” ujar Andi.
ULP adalah lembaga yang dibentuk Pemprov DKI untuk memperketat proses penganggaran. Dengan ULP, pengadaan barang dan jasa disentralisasi ke satu unit tersebut dan tidak disebar di SKPD seperti sebelumnya. Dengan demikian, proses lelang lebih teliti dan transparan. [Kompas.com]
Dear pak Jokowi dan pak Ahok
Sebenarnya Jakarta dan Indonesia ini ga perlu sistem lelang karena :
#1) Menandakan pemimpin ga tau apa2 alias bodoh
#2) Lelang hanya akal2an untuk mendapatkan proyek bagi pihak tertentu alias lelang bodong. Lelang bahasa KPKnya adalah “cara busuk koruptor mencari cara untuk korupsi”
#3) Pemenang lelang pasti bukan produsen handal yg kompetensi di bidangnya tetapi hanya akan melakukan subkontrak ke pihak lain
#4) Proyek ini akan menjadi proyek abadi setiap tahun seperti proyek pembangunan jalan rusak. Setiap tahun habis trilyunan rupiah tapi selalu rusak terus dan makin parah rusaknya
Solusi : pak Jokowi dan pak Ahok cukup pakai nalar aja dan ga perlu pakai sistem lelang sebab hasilnya akan jauh lebih baik.
Nah pak Jokowi dan pak Ahok hanya perlu search di google produsen mana yang paling bagus di bidangnya lalu tunjuk dan asuransikan proyeknya, bila proyek dibawah spek, atau kualitasnya buruk atau cepat rusak dalam waktu kurang dari 10 th maka produsen tsb wajib mengganti dg yang baru
Lebih baik pak Jokowi dan pak Jokowi langsung aja telp ke produsennya TANPA menyuruh bawahan bapak misal kepala dinas sebab kepala dinas belum tentu paham dan bisa dimark up harganya
seorang pemimpin.. tidak harus melakukannya pekerjaan tersebut sendiri. saya rasa tugasnya mengkoordinir, memberikan garis besar job.. cuma pegang kemudi.. yang lainnya dilakukan oleh awak kapal
Aturan mumet dan dokumen yang setumpuk dalam pengajuan kerjaan yang membuat proses pelan.
.
Masih ditambah mindset lama dan mental “tau sama tau” (kurang disiplin) yang menambah pelan.
.
Di sisi lain unit ULP adalah unit baru.
.
Ini ibarat menambal kain tua berlubang dengan kain baru. Ikatannya kurang kuat.
.
.
Supaya ikatan tidak lepas maka tiap ikatan yang tidak kuat diperkuat. Artinya, tiap bagian yang tidak lancar (lambat) diumumkan secara internal (bukan publik) supaya tiap-tiap seksi isa (saling) tahu.
.
Sopo yang umumkan secara internal (kalo perlu seperti pengumuman dalam suasana kesibukan di airport)?
Unit ULP.
Misalnya,
– Perhatian, perhatian kepada skpd X belum melengkpai dokumen ini dan itu, mohon segera dilengkapi, melampaui tgl X akan ditolak
– Diumumkan kepada bagian keuangan skpd Y, kwitansi tgl Y belum dilengkapi, akan ditolak bila belum melengkapi sampe tgl Y
dst
.
Sehingga unit ULP sudah dapat bekerja mandiri, sesuai, dan optimal.
.
.
Setelah itu giliran si penambal kain yang menegur sebab-sebab sebuah (kesengajaan?) skpd atau bagiannya yang prosesnya pelan. Apa perlu area kain baru tambalan diperluas atau diikatkan ke kain lama yang masih bagus / kuat dst dst.
.
Lepas dari itu semua, prioritaskan kerjaan yang perlu sesuai waktu / target.
.
.
Memang mumet..
.
Dalam kondisi ‘darurat’ demikian umumnya terjadi mental safety player kurang berani mengambil tanggungjawab yang adalah mental kurang ksatria melanggar sumpah jabatan (kelak akan cilaka di akhirat) ..
Aturan banyak disebabkan kurang ada trust.
.
Budaya kita kurang ada rasa saling percaya antar sesama, masih ditambah kebanyakan berpikiran negatif kepada sesama.
.
Mumet memang ..
karena di bappeda gak ada kerjaan karena belom di ajukan syarat yang sesuai , oleh sebab itu pegawai di bappeda juga wajib memakai mindset baru yakni jemput bola sehingga saling sinergi bukan malah berkeluh kesah dan menunggu diantarin kerjaan donk please, bila perlu sewaktu mau mengingatkan dan meminta skpd lain agar segera mengajukan yang perlu diajukan di video kan agar tidak di tuduh bahwa bappeda lah yang mempersulit
Pak JB
Di dunia pekerjaan paling susah adalah mengurus Manusia .
Kl sudah bicara Mindset yg keliru itu ibaratnya penyakit Cancer
Daripada berharap untuk berubah maka lebih baik buat 1 Divisi ,untuk menampung yg mindsetnya keliru
“DIVISI SALAH JALAN”
Ganti dengan yg baru ,sebab kl dicampurpun mereka akan mempengaruhi yg pemikirannya bagus bagus dan dikhawatirkan menjadi ‘Vicious Cycle”
Perubahan harus cepat dan comprehensive dan Total .
Jadi ibaratnya jangan renovasi tapi bangun baru saja
yang lama ganti yang baru, tawarkan paket pensiun dini yang menarik.
yang baru cari yang profesional, reward & punishment, apa sudah ada controller ? jika belum, bikin department controller, seleksi orang-orang yang prof dgn gaji yang prof juga. daripada kehilangana triliunan lebih baik hilang miliaran buat gaji dan fasilitas karyawan. Gak perlu one man show dan teriak sana sini, buat semuanya transparant dgn sistem yang benar. Perlu 1-2 generasi baru bisa dirasakan hasilnya. selamat bekerja.
Kalo sudah gini, tunggu apa lagi pak? Ganti semua pejabat lama.. Ngapain pusing2 mempertahankan yg lama.
Kasian deh lo…..ngomel-ngomel melulu sih….skrg bawahannya ogah2an dan mulai ngerjain bos ahok…ntar pak jokowi engga ada bakal lebih parah lg tuh dikerjain bawahannya….selamat berstress ria boss…
Hahaha mumpung msh ada pak Jokowi, segera selesaikan tugas anda sbg SKPD yg baik melayani masyarakat, jangan sampai ketinggalan gerbong….tinggalkan mindset lama anda!?
Setelah pak BTP-Ahok naik full menjadi Gubernur definitip beliau tidak akan sungkan lagi mencopot Anda…
Kerja yg lebih cepat dan tanggap, jangan jadi seonggok sampah masyarakat yg tidak berguna dikemudian hari…Ingat itu!
Pak gub dan wagub yth… maju terus… mari kita hajar dan singkirkan mindset lama… yg namanya mengganti kebiasaan butuh kesabaran dan waktu yg tdk sebentar… kami yakin pasti berubah… terus lanjutkan pak…
Maklum pak.. mau jumatan dulu.. kl udah jumatan ngak bisa diganggu pak..