Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan masih banyak pengembang properti yang belum memenuhi kewajiban untuk membangun fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).
Menurut Basuki, tidak ada peraturan yang memuat sanksi untuk menjerat pengembang yang tidak memenuhi kewajiban fasos fasumnya.
“Masalah besar itu, dan tidak ada dasar hukumnya juga (untuk mengenakan sanksi). Bagaimana mau nagihnya, bagaimana cara nangkapnya. Makanya lebih enak jadi presiden kan, sebelum keduluan mereka jadi presiden. Kalau dia jadi presiden susah nagih lagi lho,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (9/5/2014).
Karena itulah, Basuki menjelaskan, satu-satunya cara yang bisa digunakan Pemprov DKI adalah dengan tidak memberikan izin bagi pengembang yang belum memenuhi kewajiban fasos fasumnya.
Kalau ingin mendapatkan izin, kata dia, maka perusahaan tersebut harus bisa membayar tunggakan kewajiban fasos fasum di proyek sebelumnya.
“Kalau dari grup yang sama mengajukan izin, kita stop. Sudah berjalan itu. Makanya pengusaha pada teriak-teriak kita dibilang menghambat pembangunan. Kita memang tidak bisa memuaskan semua orang. Memangnya kita bahan pemuas,” ujar mantan anggota Komisi II DPR RI itu.
Lebih lanjut, Basuki berujar, perusahaan-perusahaan pengembang properti yang kebanyakan menunggak fasos dan fasum adalah perusahaan besar. Sebab, kata Basuki, semakin besar perusahaan, semakin besar pula utang yang dimiliki.
“Tapi Agung Sedayu dan Agung Podomoro yang mulai bayar. Mereka bangunin kita rusun di Muara Baru dan Daan Mogot. (Sterilisasi) jalan inspeksi juga mau mereka yang kerjain,” ucap pria yang akrab disapa Ahok itu.
Berdasarkan data dari Dinas Tata Ruang DKI Jakarta, dari 2000 surat izin penunjukan penggunaan tanah (SIPPT) yang dikeluarkan pada 2013, baru 14 persen yang telah memenuhi fasos fasumnya hingga saat ini. Kewajiban untuk memenuhi fasos fasum memang harus dipenuhi pengembang yang sudah diberi izin untuk membangun properti. [Kompas.com]
Pak JB
Ya habis mau bagaimana .bisnis pada Gaya premanisme.
Apalagi kl bisnisman juga ,orang parpol juga ,jadi pejabat juga ,kan sudah mindsetnya kekuasaan adalah saya dan aturan adalah saya.
Gaya premanisme bisa dilakukan dan terjadi disemua profesi.
Ya banyak banyak bantu Doa lah
The Power Of pray
hohohohoho.gitu
andai dengan sindiran aja bisa sadar , alangkah indahnya dunia ini 🙂
sikat trus tegakkan peraturan biasakan mulai dari sekarang, mau enak ikutin peraturan, tulis dgn jelas peraturan di setiap instansi biar yang datang mau urus juga gak ragu, jgn tulis setengah hati
ditangkap aja kagak kapok apa lg sindiran.
JAngan kuatir Pak. ARB akan dikudeta oleh teamnya sendiri, jadi nga bakalan jadi RI-1. Kami feeling, Pak Jokowi berpasangan dengan Pak Abraham Samad, korupsi akan cepat dipangkas. Pak JK pasti akan Legowo dgn dipilihnya Pak Abraham sbg RI-2.
Kasih death line, terus dimuat pengembang any dengan izin lake nama blabla, dgn luas tanah sekian-sekian tertgl sekarang belum memenuhi bangun fasos Dan fasum…muat diinternet, pasti kredibilitasnya turun.
Yaah..udah capeklah bicara soal Fasos/Fasum di Jakarta ini. Fasos/Fasum dan Lahan Terbuka Hijau yang sudah ada saja dan seharusnya tidak boleh dirubah peruntukannya karena ada di RDTR..masih diselewengkan jadi komersial dan gak ada tindakan tegas..alasannya sudah terlanjur dibangun.