Ahok.Org – Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjamur di Monas terus ditertibkan. Namun, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berpendapat penegakan hukum terhadap PKL masih lemah.
“Kita terlalu baik hati. Ngancam cuma gertak. Ini tipiring. Tipiring hakim datang cuma seminggu sekali. Ini digelondongin, didenda cuma Rp 100 ribu. Ada yang bayar preman sehari Rp 100 ribu. Ya mana ada efek jera kan,” kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (9/6/2014).
Ia mengakui tak mudah menertibkan para pedagang ini. Ancaman pidana puluhan tahun, kata Ahok, juga belum tentu efektif. Ia justru mengindikasi adanya permainan uang untuk meringankan hukuman para PKL.
“Yang nentukan (hukuman) hakim. Makanya tipiring (tindak pidana ringan) kita maksimal sekian. Jadi kalau jualan, denda minimum Rp 100 ribu sampai Rp 20 juta. Nah (kalau) hakim mau putusin yang minimum, mau apa kamu? Kamu bisa ngontrol hakim nggak? Nggak bisa. (Misalnya) Saya datang sama hakim, Pak kasih efek jera dong, Pak. Ya dia pasang muka kasian, dia putusinnya beda. Hakim juga ada upahnya (yang diberikan PKL- red) nih dari setiap keputusan,” papar Ahok.
Meski begitu, eks Bupati Belitung Timur ini mengaku akan mencari cara agar kawasan Monas bisa steril dari PKL. “Kita cari celah hukum saja udah. Saya lagi cari cara untuk bereskan ini. Anda cara koboi, saya mau cara koboi juga,” ujarnya tegas.
PKL ini kerap berjualan di dalam kawasan Monas yang berbatasan dengan stasiun Gambir. Penertiban PKL ini kerap dilakukan namun selalu mendapatkan perlawanan dari PKL. Mereka melawan karena merasa sudah membayar uang ketertiban pada sejumlah oknum satpol PP yang berjaga di areal Monas. [Detikcom]
Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian dan pemprov DKI Jakarta, INI yg disebut muspida….
Kalo Kepolisian dan Kejaksaan sudah bener, tinggal Kehakiman yg harus direformasi…minimal Kementrian Kumham yg harus direformasi…
pak Ahok, bikin system yg berkelanjutan, mulai dari ring 1, radius 15km dari Monas, itu zona disiplin sangat tinggi. Denda sangat tinggi, sampe kendaraan yg ditahan, ktp ditahan, hukum sosial dll. Nanti gradasi, semakin meluas areanya, kerahkan petugas yg pilihan, latih mental mereka dgn sangat baik.
pak Ahok ,boleh tegas sama pkl ,tapi minimal sediakan sedikit tempat yg mudah dijangkau utk mereka jualan,dibuat yg bersih rapi atraktif. di luar dari tempat khusus itu mereka dilarang keras berdagang
Ayo maju trus tertibkan parkir,PKL,gerobak,bus/bajai ngetem dibadan jalan,jgn panas2 tai ayam,Pak Ahok sebaiknya minta pertanggung jawaban atas pejabat/petugas yg wilayahnya macet,parkir,PKL,gerobak,bus/bajai ngetem bila tdk mampu copot,dijadikan barometer atas kinerja pejabat/petugas yg berwenang di wilayah tsb.