Ahok.Org – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersikukuh akan mereformasi pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dengan cara melakukan penunjukkan langsung.
Dirinya juga tidak takut jika keputusannya digugat, karena itu dilakukan untuk memaksimalkan kinerja RT/RW serta mencegah adanya lapak-lapak pedagang kaki lima (PKL) liar yang disinyalir juga dibekingi oknum nakal pengurus RT/RW.
Basuki mengatakan, ia tetap akan menunjuk serta memilih langsung ketua RT/RW di DKI Jakarta melalui camat setempat. Menurutnya, jika ada perangkat RT/RW yang keberatan atas sistem pengangkatan langsung tersebut, berarti benar adanya keterlibatan perangkat-perangkat masyarakat itu dalam penyelenggaraan lapak-lapak liar.
“Kalau dia punya lapak, pasti dia tidak setuju dong. Mau somasi saya lagi gitu kan? Makin dia somasi, makin saya tahu dia siapa,” tegas pria yang akrab disapa Ahok itu di Balaikota, Jumat (13/6).
Tak hanya keterlibatan RT/RW atas perihal penyediaan dan pemberian izin lapak-lapak liar di Jakarta, dirinya pun melansir adanya keterlibatan mereka dalam aksi setor (upeti) atas parkir liar, dan pemalakan terhadap Badan Pusat Statistik (BPS) yang datang untuk mendata penduduk.
Sistem penunjukkan langsung oleh pemprov DKI, katanya, akan ampuh dalam mensterilkan kinerja pengurus dari aksi premanisme dan penyelewengan jabatan. Namun, sistem tersebut baru akan berjalan ketika DKI telah memiliki individu yang berintegritas pada tingkatan hierarki dari camat setempat.
“Makanya saya ingin punya lurah, punya camat yang baik dulu. Sekarang lurah dan camat kami belum semuanya baik,” tandasnya.
Lebih lanjut, ke depan RT/RW yang akan dipilih melalui sistem baru birokrasi dari kader berkualitas dan kompeten di bidangnya seperti kader PKK, posyandu, pensiunan, dan tokoh masyarakat yang punya dedikasi dan integritas tinggi untuk mengayomi warga ibu kota. [Beritajakarta]
Seharusnya semua pejabat yang jahat harus dirilis semua nama, foto dan dibawa orangnya ke publik agar bisa dihajar ramai-ramai sampai mampus agar kapok
Atau semua pejabat yang jahat tsb harus dimasukkan ke kolam buaya dalam waktu 1×24 jam setelah ditangkap biar jadi santapan ratusan buaya lapar yang ganas
Kalo para pejabat yang jahat dibawa ke pengadilan percuma pak, selain mereka bisa sewa pengacara hitam, bisa menghilangkan barang bukti, bisa juga membungkam saksi dan menyogok hakim, jaksa, polisi, sipir, kepala sipir. Para penjahat kaya bisa banding berulang kali, bisa pk berulang kali, hukumannya sebentar, dapat remisi berkali-kali, dapat pembebasan bersyarat setelah habiskan 2/3 masa hukuman, bisa minta grasi juga…. Jadi keadilan tak bisa ditegakkan…..
Sudah sepantasnya para pejabat yang jahat dimatikan dan dimusnahkan dari muka bumi ini secepatnya agar Indonesia menjadi lebih aman dan nyaman.
Bangun penjara pak, karena ini kerjaan orang rame rame….kerjasama dgn Polri dan TNI, sebab org yg merasa di backing ormas keparat, atau dibacking aparat, lebih bermain disini….
Harus dijebak, di expose…dipecat, dipidana, dimiskinkan, dipenjara pula.
Syukur2 rakyat gak marah, dilempar ke kolam buaya milik bro Muhammad… 🙂
Yang ketahuan bermain, misalnya masih kasihan, beri 2x kesempatan, didata nih orgnya, masih kena lg, langsung penjara.
Harus sikat dgn kerja sama dgn polri dan tni!
RT dan RW adalah orang yg harus dekat dan mengenal warganya kalau melihat dari gaji yg diterima oleh RT dan RW rasanya susah untuk meminta mereka kerja dengan maksimal kecuali ada peningkatan tunjangan. Mungkin lebih baik kinerja kelurahan yg harus ditingkatkan misalnya untuk menjaga ketertiban di lingkungannya seperti lapak dan PKL beri tanggungjawab kepada lurah dan begitu juga dengan masalah kebersihan mungkin ada tumpang tindih wewenang dengan dinas kebersihan ada baiknya lurah diberi semacam pasukan kebersihan sendiri dengan begitu lurah bisa lebih fokus dan tidak perlu menunggu action dari dinas kebersihan ataupun pertamanan dimana kalau saya perhatikan banyak sekali taman yg berada dilingkungan tempat tinggal warga kurang terawat dan banyak sampah saya sendiri bingung koq bisa ya apakah para lurah tidak kontrol di lingkungannya begitu juga dengan got dan selokan masih banyak sampah. untuk PKL juga lurah diberi pasukan satpol PP sehingga dapat mengawasi PKL yg berjualan disembarangn tempat. Nah dengan begitu dapat lebih mudah mengevaluasi kinerja lurah. Setiap bulan lurah harus memberikan laporan progress haril kerja mereka.
Pak Basuki
Langsung saja hr ini buat Pergubnya kalau bisa
Perintahkan ke Lurah/Camat?walikota tunjuk RT RW dalam waktu 2 minggu
Biar cepat beres.
buat sistem aja juga untuk memilih rt/rw tapi bukan sistem ujian menulis atau pilihan berganda, ujian mental 🙂
RT/RW yang korup pasti ketar-ketir karena mau dipecat, dan diganti orang baru penunjukkan langsung.
.
Mereka sudah tidak punya kuasa utk ngatur lapak-lapak seenaknya lagi.
.
Kekuasaan mereka sudah dicabut, dan sudah diberikan kepada orang-orang yang jujur, mau kerja utk warga, bukan mau enaknya sendiri.
.
Setelah mereka sudah tidak punya kuasa, maka mereka tidak punya alasan untuk somasi / demo. Kalo pun mereka nekad, itu namanya cari mati sendiri.
Halo pak Ahok
Rakyat makin menderita nih sebab harga listrik semakin melambung tinggi… padahal masih byar pet.
😆