Prioritas, Reformasi Birokrasi

Ahok.Org – Dua puluh bulan memimpin Jakarta, Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama harus bekerja keras. Banyak pekerjaan rumah menanti diselesaikan. Walau tersendat karena terkait kewenangan pusat, sejumlah persoalan akut mulai dikerjakan serius. Pencapaian yang layak dicatat dalam rentang waktu itu, antara lain, adalah reformasi birokrasi, transparansi anggaran, dan transparansi informasi publik.

Sejalan dengan pencapaian itu, DKI masih berjuang keras mengatasi masalah macet dan banjir. Semua program belum selesai, perlu kerja sama dengan pemerintah pusat.

Terkait pencapaian dan tantangan menata Ibu Kota, Kompas berkesempatan mewawancarai Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Berikut petikan wawancara dengan Basuki pada 18 Juni 2014.

Dua puluh bulan memimpin Jakarta bersama Gubernur Joko Widodo, apa pencapaian penting yang bisa Bapak sampaikan?

Pencapaian kerja sudah lumayan banyak. Dari sisi layanan publik, kami sudah memiliki jaringan optik fiber sampai ke tingkat kelurahan. Juni ini kami bisa terima 1.200 pegawai PTSP (pelayanan terpadu satu pintu), setelah itu semua kantor lurah dan camat bisa menjadi kantor PTSP.

Dalam hal penggunaan keuangan, kami mulai menerapkan sistem manajemen tunai secara online. Kami dapat mengontrol pemasukan dan pengeluaran keuangan daerah real time.

Dari sisi transportasi, kami mulai membenahi angkutan publik berbasis bus. Target kami, tahun 2016 semua pengelolaan transportasi umum di Jakarta ada di bawah pengelolaan PT Transportasi Jakarta. Semua menggunakan tiket tunggal. Tahun ini, program integrasi dengan kereta sudah mulai jalan. Berikutnya kami akan kembangkan light rail transit (LRT).

Pembenahan juga kami lakukan di sektor pendidikan. Lelang kepala sekolah lumayan membuat pengelolaan sekolah berbeda dari sebelumnya.

Di bidang birokrasi, kami minta pegawai negeri sipil melamar posisi yang diinginkan. Kami juga meminta mereka menyampaikan program dan strategi mencapai program itu dan apa kelemahan pejabat lama? Jika tes seperti ini jalan, kami sudah satu langkah lebih maju lagi. Saya yakin 60 persen sampai 80 persen PNS DKI masih berdedikasi menjadikan Jakarta Baru.

Soal penanganan banjir, kami siapkan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Program ini dilakukan dengan memanfaatkan kawasan utara sebagai pertahanan dari ancaman banjir. Pada tahap pertama, kami akan mereklamasi 17 pulau. Kami mewajibkan swasta ikut partisipasi mengatasi banjir di kawasan utara Jakarta. Mereka juga kami wajibkan membantu penyediaan rumah susun. Dengan cara itu, kami dapat memindahkan orang yang selama ini tinggal di pinggir kali.

Saya yakin, jika skenario itu berjalan, kawasan utara Jakarta bisa terhindar dari banjir. Kemungkinan wilayah selatan yang bakal terancam banjir.

Di sektor kesehatan, kami akan mengubah 18 puskesmas menjadi RSUD. Kami juga akan mengembangkan sistem rujukan pasien miskin yang telah kami berlakukan. Terkait program ini, kami juga menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat. Nanti Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dapat membantu mencarikan sarana darurat untuk pasien miskin dari rumah sakit swasta.

Prioritas pekerjaan ke depan apa?

Melanjutkan reformasi birokrasi, saya minta Badan Kepegawaian Daerah membuka seleksi pejabat struktural. Semua PNS boleh melamar posisi yang diinginkan, programnya apa, kelemahan kerja sebelumnya apa?

Sebenarnya permintaan ini sudah saya sampaikan tahun lalu, tetapi belum dijalankan. Pejabat eselon dua, tiga, dan empat yang kinerjanya tidak bagus tidak perlu lagi dicarikan posisi struktur yang sama. Mereka langsung pindah ke posisi fungsional.

Jika ada yang tidak puas dengan sistem ini, kami akan pindahkan PNS ke tempat lain, di Pulau Seribu. Kalau tidak hadir tiga kali, ya, mundur karena melanggar disiplin.

Apakah ini juga berlaku untuk seleksi sekretaris daerah?

Iya, sekda diambil dari wali kota terbaik. Sementara wali kota diambil dari wakil wali kota, sekretaris kota, asisten yang bekerja baik. Sementara asisten, wakil wali kota, atau kepala dinas merupakan posisi hadiah bagi camat terbaik di Jakarta.

Apakah ada resistensi dari internal birokrat?

Barangkali ada, tetapi belum ada yang berani terang-terangan melawan.

Apakah yakin Jakarta bisa lebih maju ke depan?

Saya yakin dapat membangun Jakarta dengan memanfaatkan ruang bawah tanah, ruang udara, dan pantai. Semua potensi ini memiliki nilai komersial. Kami sedang siapkan peraturan daerah pemanfaatan ruang-ruang tersebut. Tujuannya agar tidak ada dampak lingkungan ketika kawasan itu dimanfaatkan menjadi kawasan komersial.

Bayangkan, baru pada periode kami Jakarta memiliki rencana detail tata ruang (RDTR). Dari dahulu belum ada ketentuan detailnya.

Dalam hal transparansi informasi, kami membuka seluruh informasi ke publik, mulai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dokumen RDTR, hingga kegiatan yang ada di balai kota. Dahulu, rapat pimpinan tidak bisa diakses publik, sekarang kami buka luas.

Informasi soal tata ruang, misalnya, kami sedang menyiapkan aplikasi yang memudahkan warga mengunduh informasi di mana pun dan kapan pun. Jika ada warga ingin tahu KLB (koefisien luas bangunan) di satu tempat, tinggal mengakses lewat ponsel.

Tantangan membenahi Jakarta setelah 20 bulan memimpin Jakarta?

Kinerja birokrat yang sebagian masih bekerja dengan pola lama. Setiap rapat pimpinan, saya sampaikan pekerjaan rumah masing-masing. Sejak menjabat sebagai pelaksana tugas gubernur, awal Juni lalu, saya semakin semangat kerja. Sebab, saya bisa langsung memerintah dan menjadikan perintah itu pekerjaan rumah mereka (pejabat). Setiap rapat kami unggah lewat YouTube, jadi publik dapat memantau juga.

Menurut Bapak, bagaimana layanan publik yang sedang berjalan sejauh ini di Jakarta?

Di lapangan belum seperti yang diharapkan. Memang perlu perbaikan, terutama dari sistem kerja. Sistem kerja yang kami inginkan seperti layanan di bank, dengan petugas yang tidak terlalu banyak, tetapi dapat melayani orang dengan maksimal. Yang penting warga dapat dilayani.

Beberapa program DKI melibatkan swasta, mengapa demikian?

Birokrat dan sistem kerja birokrat belum bisa cepat. Banyak dana APBD DKI yang tidak terpakai dan kami alihkan ke alokasi lain. Kami menerima banyak sumbangan dari swasta dalam hal penanganan banjir, penyediaan transportasi, begitu pun dengan pemanfaatan kawasan utara Jakarta. Selain itu, kami memanfaatkan peran BUMD untuk membantu program pemerintah. Jika ada sisa lebih penggunaan anggaran (silpa), kami alihkan ke program lain. Serapan anggaran tetap tinggi. [Kompas]