Ahok.Org – Masyarakat DKI Jakarta yang memiliki berbagai keluhan terhadap pelayanan publik dapat mengadukan keluhan tersebut langsung kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Nantinya, keluhan tersebut akan disampaikan melalui Layanan Pengaduan Masyarakat di Balaikota, Jakarta Pusat.
“Masyarakat bisa langsung mengadukan keluhannya ke nomor kontak Pak Ahok. Nanti akan disampaikan ke kami untuk ditindaklanjuti,” ujar Kamilus Elu, Koordinator Penanganan Pengaduan Sekretariat Wagub, saat ditemui di Balaikota, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2014).
Menurut Kamilus, pesan singkat masyarakat yang dikirimkan langsung ke ponsel milik Ahok akan ditindaklanjuti sesuai dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terkait.
“Kami hanya sebagai fasilitator masyarakat ke SKPD. Kami tidak mengambil keputusan, yang berhak adalah SKPD terkait,” kata Kamilus.
Namun, apabila laporan masyarakat hanya sekadar pertanyaan ringan, kata Kamilus, biasanya tim layanan pengaduan akan menjawab langsung pertanyaan masyarakat. Sesuai mekanisme, apabila keluhan masyarakat tersebut sudah diatasi, SKPD akan melaporkan kembali bahwa pelayanan publik telah dilakukan.
Selain mengirimkan pesan melalui nomor pengaduan, masyarakat bisa datang langsung ke bagian penanganan pengaduan, di Gedung Balaikota, Lantai 3, Jakarta Pusat. Soal waktu penanganan, Kamilus mengatakan, hal tersebut tergantung kasus yang dilaporkan masyarakat.
“Biasanya, pengaduan masalah perizinan akan membutuhkan waktu yang lama karena berkaitan dengan pemenuhan persyaratan,” ujar Kamilus. [Kompas.com]
Pada masa kini pelayanan pemprov kepada warga semakin membaik bahkan terkesan profesional.
.
.
Utk mensosialisasikan program layanan terpadu satu pintu di kelurahan kepada warga maka “Unit Reaksi Cepat Ahok” (URCA) ini dapat diumpamakan sebagai ‘team advance’ di lapangan untuk memberikan contoh kerja bagi para petugas di front depan program ini.
.
Mungkin kelak, nomor kontak pak AHok akan dialihkan kepada para petugas itu. Atau dibuatkan khusus nomor baru utk memudahkan misalnya nomor 2012 (tahun 2012) utk komunikasi sms, telpon, email (2012 et jkt dot go dot id) dst dst.
.
Angka itu cuma contoh saja sebagai pengingat bahwa sejak 2012 terjadi percepatan pelayanan terpadu (menyeluruh) dari pihak pemprov kepada semua warga.
.
.
Dengan adanya URCA ini maka akan melahirkan sebuah “default layanan” atau standard pelayanan yang cepat, gratis, dan beres (CGB) bagi seluruh pns kepada warga. 😀
gimana kalo untuk mendapatkan akses, harus daftar identitas yg jelas dulu. Sebarkan team URCA di mal2, tempat umum, untuk menjaring masyarakat yg benar2 mau menjd informan bagi pemda.
Wah ide bagus tuh sy bersedia jadi informan untuk pemda Dki ,kalo perlu di beri bekal apa saja yg menjadi pegangan sebagai informan dan bertanggung jawab kepada siapa
good….good…. lanjut terus
Selamat bekerja dan sukses bagi Team Ahok.
Saya cuma melaporkan, batasan biaya untuk anak SD kelas VI yang mau ujian Tahun 2015 berapa sich. Kok di SD Kuda Laut, Cipinang/ Rawamangun, Jakarta-Timur, tiap siswa diminta bayar Rp.1,5 juta untuk berbagai keperluan. Sebetulnya orang tua murid keberatan, tapi karena takut bisa menjadi masalah ke anaknya, dengan berat hati diikuti aja. Bersyukurlah kalau Team Ahok mau men-cek soal ini dan memberi solusi terbaiknya.
Terima kasih.
Pak Ahok tolong dibantu,
Di jalan cempaka rt8 rw4 kelurahan cibubur jakarta timur, ada pembuat onar/biang kerok. Didi santoso sangat mengganggu ketenangan masyarakat. Dia membakar petasan berjam-jam dari jam 19.00 wib sampai tengah malam. Dia juga sering membunyikan klakson dengan keras hanya untuk parkir. Menaruh sampah dipinggir jalan. Membuat acara organ tunggal dari sore sampai tengah malam. Sering mengumpulkan orang termasuk anggota/pengurus Rt lalu bernyanyi dengan organ tunggal sampai tengah malam.
Ketua Rt 08 jalan cempaka tidak ambil tindakan karena teman dekat dari didi santoso.
Tolong diambil tindakan terhadap orang ini.
Nb : bangunan kecil milik didi santoso, tidak pakai meteran pln tapi listrik dari pln ?
Bahkan sering bikin sewa tempat pesta ilegal/tanpa ijin keramaian.
pak ahok saya ketua rt 05 rw 05 kel.tegal parang kec.mampang,,,saya ingin melaporkan masalah kali di tempa saya yang sekaligus menjadi perbatasan wilayah kecamatan kini kali tersebut semakin mengecil karena banyak warga yg tinggal di pinggiran kali tersebut melebarkan tanahnya dan bangunannya ke kali dampaknya rt kami selalu menjadi langganan banjir..saya sudah melaporkan ini ke kelurahan tegal parang dan kelurahan pancoran tetapi tidak ada kelanjutannya….saya mohon pak ahok cepat merespon masalah ini yang saya khawatirkan kedepannya kelak kalinya akan semakin mengecil…trims
DH Pak ahok
Mohon bantuannya untuk tinjau pembayaran e KTP kelurahan Kalideres pelayanan sangat lambat antrian menumpuk yang sudah mengantre dari subuh saja antrian baru di buka pukul 7.30 pelayanan baru di buka jam 8 pagi itupun masih diberitahu jaringan sedang Erorr
Kami punya kepentingan lain yang tidak harus bolak balik ke kelurahan
Karyawan banyak dikelurahan hanya 1 loket yg dibuka
Apa yang dikerjakan yg lain
Ampun benear2 mengecewakan pelayanan publik dijakarta jni.