Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akhirnya mengetahui penyebab utama salahnya pembuatan kartu virtual account bagi para penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Sementara itu, Dinas Perumahan DKI serta Bank DKI saling melempar tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) serta tanggung jawab atas pembuatan kartu itu.
“Bank DKI kasih saya bukti, ternyata usulan membuat kartu kayak begitu itu dari Dinas Perumahan DKI. Kepala Dinasnya ‘kurang asem’ itu,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (5/9/2014).
Menurut Basuki, Bank DKI tidak mungkin salah dalam membuat kartu virtual account. Sebab, sebelumnya, Bank DKI telah berpengalaman dalam membuat kartu autodebet bagi pedagang kaki lima (PKL) serta kartu identitas (ID card) PNS DKI.
Apabila Bank DKI sebagai pihak yang bersalah, kartu identitas PNS Bank DKI yang hingga kini ia kenakan juga bermasalah. Padahal, kartu identitas PNS itu telah digunakannya lebih dari satu bulan serta telah disebar kepada PNS DKI lainnya.
“Jadi, bagaimana mungkin Bank DKI bisa salah mengerti maksud saya. Memang ini ada masalah di Dinas Perumahan, bisa si Yonathan (Kadis Perumahan), bisa anak buahnya,” kata Basuki.
Kemudian, apakah nanti Yonathan Pasodung termasuk dalam salah satu pejabat DKI yang dirotasi dalam perombakan massal mendatang? “Enggak tahu, distafin saja dia (Yonathan), he-he-he,” kata Basuki terkekeh.
Sebelumnya, Yonathan membantah pernyataan Basuki terkait pembuatan kartu virtual account bagi penghuni rusunawa. Yonathan mengaku pihaknya tidak pernah diberi instruksi Basuki untuk berkoordinasi dengan Bank DKI dalam membuat kartu virtual account.
Ia menolak mengomentari lebih lanjut perihal permasalahan kartu virtual account tanpa identitas dan foto penghuni. Menurut dia, tupoksi pembuatan kartu berada di Bank DKI.
“Sistem perbankan mana saya tahu? Masalahnya tanya sama Bank DKI. Kartu itu yang keluarin Bank DKI, bukan Dinas Perumahan,” ujar Yonathan. [Kompas.com]
lebih baik gak usah saling menyalahkan, mungkin si kadis gak ngerti maksud anda. jgn terlalu berlebihan. lebih baik semua pns di dinas perumahan dipindahkan saja ke dinas lain.
Ndak ngerti, ya tanya lagi donk! Emangnya klo nggak ngerti, lalu ngawur2. Itu mah disengaja, bukan nggak ngerti, bro..
Mr Gouverneur, ganti saya dua2 nya dirut bank Dki dan Kadis Perumahan, cari yg lebih baik,
menurut sy dirut dki masih lumayan baik. kamu mau gak kerja baru 1 kali kesalahan dipecat.
Menurut hemat seluruh rakyat Indonesia lebih baik Dirut bank DKI dan Kadis Perumahan diganti secepatnya.
Karena masih banyak orang di luar sana yang lebih kompeten, yang punya jiwa mengabdi kepada nusa dan bangsa dan yang punya hati untuk melayani rakyat dg sebaik-baiknya.
Jadi sekali lagi seluruh rakyat Indonesia menghendaki agar pak Ahok segera mengganti dirut bank DKI dan kadis perumahan secepatnya.
komen khas pengangguran yg berharap org org lain dipecat supaya sama sama nganggur.
dirut bank DKI ga ada masalah. yg masalah di dinas perumahan. itupun diliat dulu apa murni dan fatal kesalahan dia dan apa layak diganti utk 1x kesalahan ataukah bisa ditoleransi. di swasta saja ada SP1 sampai SP3.
lagi, lagi dinas perumahan yg bikin masalah, capek dhe, rusun pinus elok bocor aja gak jelas tindak lanjutnya gmn… gedung roboh ntr salahin bank dki lg dhe…
suruh duduk ber dua depan pak AHok, tanyain, biar salah salahan lalu upload ke Youtube, Rakyat pingin liat, video nan lucu itu,…geser aja pak Ahok yg gak becus
Kalo instruksi atasan engga bisa diterjemahkan bawahan…yg salah siapa? Pimpinannya yg engga jelas atau bawahannya yg salah dipilih atasannya…tentu yg salah atasannya dong…wkwkwkwk
Itu semua hanya akal-akalan Bank DKI supaya tidak disalahkan. Meskipun itu disebutkan karena kesalahan Dinas Perumahan DKI, tetap saja sebagai pihak Bank, mereka seharusnya mengerti yang namanya kartu virtual account itu harus ada identitasnya. Kok aneh, pihak Bank yang seharusnya mengutamakan kejelasan identitas, malah menghilangkan identitas. Ini semua sudah sangatttttttttttt jelas menunjukkan ada permainan dan mereka terlibat di dalamnya.